KPK Didesak Segera Periksa Gubernur Sumut Bobby Nasution Terkait Kasus Korupsi PUPR

Jakarta– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Selasa (8/7) belum juga memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, terkait kasus dugaan suap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara. Desakan publik untuk segera memeriksa menantu Presiden Jokowi ini semakin menguat, ditandai dengan aksi demonstrasi bertajuk "KAMAK BERGERAK" di depan Gedung Merah Putih KPK dan sekitar Istana Merdeka, Jakarta.
KPK sendiri telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, termasuk Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Topan Obaja Putra Ginting disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Bobby Nasution yang telah menjabat sejak di Medan hingga di Provinsi Sumut, dan terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025 lalu.
Meskipun nama Bobby Nasution santer disebut dalam dinamika kasus ini, ia belum secara resmi tercatat sebagai tersangka. Namun, KPK menyatakan akan terus menelusuri lebih lanjut potensi keterkaitan aset atau aliran dana dalam proses penyidikan.
Penelusuran Harta Kekayaan Bobby Nasution
Aspek lain yang menjadi sorotan adalah laporan harta kekayaan Bobby Nasution berdasarkan e-LHKPN. Per Februari 2025, kekayaan Bobby tercatat sebesar Rp57,84 miliar. Angka ini menunjukkan kenaikan yang relatif stabil sejak tahun 2020:
* 2020: Rp54,86 miliar
* 2021: Rp55,93 miliar
* 2023: Rp57,55 miliar
* 2025 (Februari): Rp57,84 miliar
Kenaikan harta ini menjadi salah satu aspek yang akan ditelusuri KPK untuk memastikan tidak adanya keterkaitan dengan dana yang bersumber dari tindak pidana korupsi.
Bobby Nasution, yang dikenal berasal dari keluarga elit Mandailing dengan mendiang ayahnya, Erwin Nasution, pernah menjabat Direktur Utama PTPN IV, serta memiliki latar belakang pendidikan S2 di IPB dan pengalaman membangun usaha properti di Medan dan Jakarta.
Desakan publik agar KPK segera bergerak cepat dan berani memeriksa Bobby Nasution menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat publik dan tokoh yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.tim

Baca Juga:

• Bantu Biaya Pendidikan Korban Bencana Banjir dan Longsor, Gubernur Bobby Nasution Perluas Sekolah Gratis Tahap Pertama dan Relaksasi Biaya Kuliah
• Beras Bantuan Dari Gubsu,Dibagikan Bupati Pakpak Bharat Di Dua Desa Yang Dampak Bencana Alam
• Gubsu Dianggap Ceroboh Gunakan Dana BTT, Aktivis Desak DPRD Sumut Keluarkan Mosi Tidak Percaya

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bantu Biaya Pendidikan Korban Bencana Banjir dan Longsor, Gubernur Bobby Nasution Perluas Sekolah Gratis Tahap Pertama dan Relaksasi Biaya Kuliah

Beras Bantuan Dari Gubsu,Dibagikan Bupati Pakpak Bharat Di Dua Desa Yang Dampak Bencana Alam

Gubsu Dianggap Ceroboh Gunakan Dana BTT, Aktivis Desak DPRD Sumut Keluarkan Mosi Tidak Percaya

KEJARI MEDAN SELIDIKI KORUPSI REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA, “Alexander Sinulingga Harus Bertanggung Jawab atas Mangkraknya Proyek Rp 497 M

Kornas Kamak Azmi Hadly: “Bobby Nasution Pembohong Besar di Sumut”

Kantor Gubsu Lumpuh Sepekan, Bobby Nasution Didesak Evaluasi Kepala Biro Umum