OMMBAK Sumut Pertanyaan APH Tindak lanjut Dugaan Korupsi Desa Suka Damai Timur

Medan - Organisasi masyarakat dan mahasiswa anti-korupsi (OMMBAK) Sumatera Utara, melaporkan kasus dugaan korupsi Dana Desa di Desa Suka Damai Timur, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Laporan ini telah ditangani oleh Unit Tipikor Polres Langkat sejak 28 April 2025.

Baca Juga:

• Dugaan Pungli di RSUD HAMS Kisaran , 66 Peserta Magang Ditarik Rp100 Ribu per ID Card
• FABEM DAN GABUNGAN ORMAS KEPUNG KPK: BONGKAR DUGAAN MAFIA TANAH, DESAK NUSRON WAHID DIPERIKSA!
• Program TMMD Kabupaten Pakpak Bharat Dipusatkan Jalan Menuju Desa Sbongkaras Kecamatan Salak

Dalam proses penyelidikan, OMMBAK SUMUT telah menghadiri panggilan klarifikasi pada 14 Mei 2025 dan menjelaskan dugaan korupsi Dana Desa pada tahun anggaran 2023 dan 2024. Namun, hingga 30 Juni 2025, belum ada perkembangan signifikan dalam kasus ini.

OMMBAK SUMUT menduga bahwa Lembaga Audit (APIP) Inspektorat Kabupaten Langkat melambatkan proses audit, sehingga mereka meminta Polres Langkat untuk mengganti tim audit dengan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Hal ini didasarkan pada pengalaman Inspektorat Kabupaten Langkat yang sebelumnya menjadikan Desa Suka Damai Timur sebagai sampel audit dan kemudian muncul masalah korupsi.

Ridho Azhari, Wakil Ketua Bidang Investigasi OMMBAK SUMUT, menyatakan bahwa Kepala Desa Suka Damai Timur memiliki pengalaman sebagai Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dan sangat mungkin terlibat dalam manipulasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami adanya unsur _Mens Rea_ dan _Samenspanning_ dalam kasus ini.

Zahwa Ritonga, Ketua Bidang Investigasi OMMBAK SUMUT, menambahkan bahwa BPKP Provinsi Sumatera Utara memiliki kinerja yang baik dalam pemeriksaan Dana Desa, seperti yang terjadi pada kasus "Kwitansi Merah Jambu" di Kabupaten Langkat pada tahun 2016. Oleh karena itu, OMMBAK SUMUT meminta Polres Langkat untuk mengganti lembaga audit dengan BPKP Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan proses audit yang independen dan transparan.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dugaan Pungli di RSUD HAMS Kisaran , 66 Peserta Magang Ditarik Rp100 Ribu per ID Card

FABEM DAN GABUNGAN ORMAS KEPUNG KPK: BONGKAR DUGAAN MAFIA TANAH, DESAK NUSRON WAHID DIPERIKSA!

Program TMMD Kabupaten Pakpak Bharat Dipusatkan Jalan Menuju Desa Sbongkaras Kecamatan Salak

Demi Pencitraan Kepada Bupati Deliserdang, Ka. SDN 105358 Sekip Tidak Mau Bayar Buku Siswa.

Minta Dicopot dan Lapor Kejaksaan, GEMPPAR Asahan Sorot Dugaan Penyimpangan Bimtek Dana Desa

Dana Bencana Padangsidimpuan dan Tapsel Jadi Sorotan, Ratusan Miliar Dipertanyakan: Berapa yang Benar-Benar Diterima Korban?