Waketum MUI Kritik Luhut, Desak Pemerintah Hormati Hak Berpendapat

Baca Juga:

• Kapolrestabes Medan Temui PGI-D Kota Medan, Perkuat Sinergi dan Toleransi Antarumat
• Kapolrestabes Medan Temui PGI-D Kota Medan, Perkuat Sinergi dan Toleransi Antarumat
• Luhut Parlinggoman Siahaan: Istana Telah Membungkam Pers, Ini Pengkhianatan terhadap Demokrasi!

Jakarta – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang meminta pihak-pihak yang tidak taat konstitusi agar "angkat kaki dari Indonesia", menuai respons keras dari sejumlah tokoh. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menilai pernyataan tersebut arogan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

"Yang perlu diingat, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 jelas menjamin setiap warga negara berhak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5). Ia menegaskan, kritik yang disampaikan oleh purnawirawan TNI seperti Jenderal (Purn) Try Sutrisno dan rekan-rekannya merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.

Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI dan tokoh masyarakat mendesak pemakzulan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, menyusul dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonannya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden dianggap kontroversial, karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran.

Anwar Abbas menilai, pernyataan Luhut yang menuding para purnawirawan memecah belah bangsa justru bertolak belakang dengan semangat konstitusi. "Yang dilakukan para purnawirawan adalah upaya penyelamatan konstitusi. Bukan makar, bukan pemecah belah bangsa," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak membungkam kritik dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk melanggengkan kepentingan politik dinasti. "Negara ini bukan milik segelintir orang atau keluarga. Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia," tambah Anwar.

Kontroversi ini mencuat di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap dugaan upaya pembentukan dinasti politik di Indonesia, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, resmi terpilih sebagai wakil presiden periode 2024–2029.

Sampai berita ini diturunkan, Luhut Binsar Pandjaitan belum memberikan tanggapan lebih lanjut atas kritik tersebut.Red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kapolrestabes Medan Temui PGI-D Kota Medan, Perkuat Sinergi dan Toleransi Antarumat

Kapolrestabes Medan Temui PGI-D Kota Medan, Perkuat Sinergi dan Toleransi Antarumat

Luhut Parlinggoman Siahaan: Istana Telah Membungkam Pers, Ini Pengkhianatan terhadap Demokrasi!

Ketua DPRD Madina Temui Pengunjuk Rasa

IKA USU Temui Jaksa Agung, Bahas Pengembalian Aset Lahan di Madina

Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan Temui Walikota Solok