Perumahan Bintang Marelan Terkesan Kangkangi Perda Retribusi Izin PBG, DPC AWI Kota Medan : Tidak Ada Yang Kebal Hukum

Medan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Perda Tanah Ulayat dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Harus Segera Diimplementasikan di Mandailing Natal
• Bupati Asahan Hadiri Penanaman Jagung Perdana Program Ketahanan Pangan
• Diduga Langgar Juknis BGN, Limbah Dapur SPPG di Sei Rampah Mengalir Bebas ke Parit

Proyek pengerjaan bangunan Perumahan Bintang Marelan, Kel. Tanah Enam Ratus, Kec. Medan Marelan terkesan kangkangi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 5 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan.

Pasalnya, di lokasi pengerjaan pembagunan peroyek perumahan yang berjumlah 18 unit milik, Altman Miler Sianturi warga Jln. Mutiara I/30, Kel/Desa Kayu Putih, Kec. Pulogadung Kota, Jakarta Timur Prov Jakarta Timur diduga tidak terlihat adanya Plank PBG.

Menyikapi persoalan itu, Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC AWI) Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Komisi IV DPRD Kota Medan segera mengambil sikap/tindakan tegas.

"Bila perlu, pembangunan Perumahan Bintang Marelan dilakukan tindakan pembongkaran oleh Satpol PP. Selain melanggar Perda No 5 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan, pemilik bernam, Altman Miler Sianturi bisa dikatakan merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan. Karena tidak ada yang kebal hukum," ujar Ketua DPC AWI Kota Medan, Budi Hartono Sormin alias Busor kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Pengawas bangunan Perumhan Bintnang Marelan mengaku bernama, Sigit kepada wartawan ketika dikonfirmasi wartawan melalui via WhatsApp mengatakan akan menyampaikan persoalan ini kepihak management.

Sementara dari amatan wartawan, dalam proses pengerjaan pembangunan proyek terkesan ada melakukan pelanggaran Undang Undang (UU) Ketenaga Kerjaan. Sebab, saat beraktivitas para pekerja tidak dilengkapi dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 50 Tahun 2012.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perda Tanah Ulayat dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Harus Segera Diimplementasikan di Mandailing Natal

Bupati Asahan Hadiri Penanaman Jagung Perdana Program Ketahanan Pangan

Diduga Langgar Juknis BGN, Limbah Dapur SPPG di Sei Rampah Mengalir Bebas ke Parit

Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Wagub Surya Dorong Peningkatan PAD dan Layanan Publik

PAC PKN MJA Medan Marelan Lakukan Kegiatan Sosial Menjaga Parkir Kendaraan Jemaah Sholat Jumat

Diduga Melanggar Perda dan Rugikan PAD, Bangunan Psr II Marelan Raya Rengas Pulau Terkesan Kebal Hukum