Wamendagri : Penghematan APBD Momentum bagi Pemda

Baca Juga:

• APBD Madina 2026 Disepakati, Bupati Saipullah: Kejar Manfaat Pembangunan, Bukan Cuma Serapan
• KUPA-PPAS Disepakati, Bupati Saipullah Instruksikan OPD Kawal Perubahan APBD 2026
• DPRD Bersama Pemerintah Pakpak Bharat Sepakat Sahkan Perubaha APBD TA 2026

MEDAN - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyebut efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto merupakan bagian dari loyalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Efisiensi bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Fatoni, pada kegiatan pengarahan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya pada ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (7/2/2025).

"Itulah tanda loyalitas, organisasi harus loyal, instruksi ini fokusnya untuk kesejahteraan rakyat," kata Fatoni.

Disampaikan juga, acara pengarahan tersebut mengenai kebijakan nasional efisiensi dan kapasitas fiskal daerah. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman ASN Pemprov Sumut mengenai kebijakan efisiensi anggaran dan fiskal daerah.

"Di pundak bapak ibu ini jadi andalan untuk bisa menggerakkan roda pemerintahan, agar bisa membangun, bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk memperbaiki pelayanan publik," kata Fatoni.

Fatoni bersyukur, Wamendagri bersedia menjadi narasumber pengarahan pada ASN Pemprov Sumut. Menurutnya, pengarahan tersebut dapat memberi masukan dan penguatan yang besar bagi ASN Pemprov Sumut terutama mengenai efisiensi anggaran.

"Hari ini kita mengupdate, mengupgrade informasi yang baru, semoga dengan arahan Pak Wamendagri ini dapat memberi penguatan pada kita mengenai efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo," kata Fatoni.

Wamendagri Bima Arya mengatakan, ASN pemerintah harus betul-betul kuat dalam narasi saat menjawab pertanyaan mengenai efisiensi tersebut. Efisiensi bertujuan untuk membiayai program prioritas, membiayai investasi program strategis, menambah ruang fiskal daerah, dan reformasi birokrasi.

"Efisiensi itu bisa kita baca dan ditargetkan Kemenkeu untuk memberikan ruang fiskal daerah yang lebih besar," kata Bima.

Selain itu, Bima mengatakan, penghematan APBD menjadi momentum bagi Pemda untuk memperbaiki kualitas belanja yang lebih produktif, tepat sasaran dan efisien. Formulasi Transfer ke Daerah (TKD) telah ada keberpihakan untuk Daerah Tertinggal, daerah kepulauan (memberikan bobot luas wilayah laut). Disamping itu memprioritaskan daerah 3T sebagai lokasi prioritas (Lokpri) DAK Fisik.

"Saat ini Kemendagri sedang menyiapkan Surat Edaran Mendagri tentang petunjuk atau pedoman pelaksanaan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah," kata Bima.

Turut hadir pada pengarahan tersebut, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Effendy Pohan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Muhammad Rahmadani Lubis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus, Kepala OPD dan ASN Pemprov Sumut. **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

APBD Madina 2026 Disepakati, Bupati Saipullah: Kejar Manfaat Pembangunan, Bukan Cuma Serapan

KUPA-PPAS Disepakati, Bupati Saipullah Instruksikan OPD Kawal Perubahan APBD 2026

DPRD Bersama Pemerintah Pakpak Bharat Sepakat Sahkan Perubaha APBD TA 2026

Perubahan APBD Medan 2026 untuk Percepat Kesejahteraan Warga, Pendapatan dan Belanja Daerah Meningkat

Rusydi Nasution Soroti Struktur APBD Padangsidimpuan 2026: Jangan Sekadar Efisiensi, Harus Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027