65 Persen Pekerja Pembaca Meter Listrik di Sumut Terancam PHK

529

Medan –  Ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pembaca Meter Listrik Sumatera Utara (P2MLSU) melakukan demonstrasi ke kantor PLN Wilayah Sumut di Jl. Yos Sudarso Medan, Rabu (10/8/2016). Tuntutan mereka adalah agar  pihak PLN membatalkan program baca 20 hari kerja karena bisa mengancam 65 persen dari seluruh pekerja pencatat meter di PHK

 

Riswan, kordinator aksi, mengatakan dengan jumlah rasio baca petugas antara 5600-5700 pelanggan mengakibatkan terjadinya perbudakan pekerja di tubuh BUMN PT. PLN (Persero) Wilayah Sumut.

 

“Kami menginginkan PLN Sumut membatalkan program Aplikasi Catat Meter Terpusat (ACMT) dengan rasio baca selama 20 hari per petugas antara 5.600-5.700 pelanggan. Mereka meminta pejabat PLN mengembalikan kesepakatan semula menjadi rasio 1.600-1.800 pelanggan per petugas,” katanya.

 

Kami juga meminta PLN untuk memecat vendor-vendor yang selalu membuat masalah terhadap pekerja (Cater) serta menginginkan adanya pemecatan pegawai PLN yang bekerja sama dengan vendor-vendor jahat, yang terindikasi adanya suap dan menyuap,” tegas Riswan.

 

Riswan menjelaskan, PLN tidak bisa ambil keputusan secara sepihak. Program mereka membuat efisiensi pekerjaan ke depan tapi tidak pernah memikirkan pekerja. Dengan menurunnya  target yang diberikan PLN, tentu berimbas pada pengurangan pekerja.

 

“PLN tidak ada itikad baik, mereka tidak bisa mengambil keputusan. Kita minta pekerja tidak di-PHK dengan sistem itu. Silahkan saja buat sistem apapun, tapi jangan ada yang di-PHK. Banyak hal-hal yang dilanggar terutama hak pekerja meter,” keluhnya.

 

Ia menambahkan, walaupun dari kami sudah diterima oleh pihak manajemen untuk mendengarkan aspirasi kami, namun pertemuan itu tidak mendapatkan titik terang, karena alasan perwakilan PLN mereka tidak bisa mengambil keputusan disebabkan GM PLN Sumut tidak ada ditempat.

 

Massa lainya, Eko Surya  mengatakan, kami melakukan aksi demo ini karena sejak bulan Januari tuntutan gaji kami belum juga disesuaikan dengan UMSK (Upah Minimun Sektoral Kota) sebesar Rp2.44 juta.

 

“Sampai bulan Agustus ini gaji kami masih saja Rp1.8 juta dan belum juga disesuaikan dengan UMSK, padahal biaya hidup semakin tinggi,” kata Eko

 

Ia juga menambahkan, PLN segera membayar kekurangan koefisien gaji dan DPLK pembaca meter sesuai dengan SK DIR PLN No. 1040 Tahun 2011 dan dengan SK DIR PLN No.500 tahun 2013

Loading...