Setelah Ditetapkan DPO Kejatisu Sebar 5 Ribu Foto Tiga Tersangka Bank Sumut

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Wujudkan Tata Kelola Bersih, Bupati Asahan Serahkan LKPD 2025 ke BPK Perwakilan Sumut
• Rapat Paripurna DPRD Asahan: LKPJ Bupati 2025 Tunjukkan Ekonomi dan IPM Mengalami Pertumbuhan Positif
• Ikuti Atensi Bupati Sergai, Camat Tanjung Beringin Pilih Bersepeda ke Kantor: Hemat Energi dan Sehat

Setelah menetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada tiga tersangka Bank Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) kini telah mempersiapkan 5. 000 poster foto lengkap dari identitas tiga tersangka untuk ditempelkan di tempat-tempat umum, seperti SPBU, rumah makan, pasar, instansi pemerintah dan jalan-jalan umum.

Sikap tersebut diambil Kejatisu guna mencari keberadaan para tersangka, yang dianggap tidak memenuhi panggilan penyidik Kejatisu. “Sudah lima kali panggilan, para tersangka tak hadir, sehingga kami menetapkan terhadap ketiganya sebagai DPO,” kata Kasi Penkum Kejatisu Bobbi Sandri didampingi Kasubsi Yosgernold Tarigan, Rabu (28/9),

Diselebaran tersebut, sebut Bobbi, pihaknya ikut mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi selama 24 jam, jika ada masyarakat melihat atau mendapat informasi tentang keberadaan ketiga tersangka.

“Turutserta masyarakat akan mempermudah menangkap para tersangka tersebut, dan kami sangat berterimakasih atas bantuan informasi yang diberikan,”ujarnya.

Selain menyebar poster ketiga tersangka, tambah Bobbi, tim Kejatisu masih mengembangkan pencarian. Namun, orang nomor satu dikehumasan itu enggak membeberkan, lokasi yang kini menjadi fokus pencarian. “Kami tidak bisa menyebutkan, kalau diberitahu, nanti lari lagi,”cetus Bobbi.

Begitupun, dirinya meminta agar ketiga tersangka dapat menyerahkan diri. Demi tegaknya supremasi hukum terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sewa mobil dinas dan operasional PT Bank Sumut di Tahun 2013.

Bobbi kembali menjelaskan, bahwa kasus ini bermula pada proses pelaksanaan dalam pengadaan 294 unit mobil sewa kedinasan dan operasional pada perusahaan milik pemerintah tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan spek.

Setelah dilakukan penelusuran, tambah Bobbi, tim penyidik Kejati Sumut menemukan potensi penyimpangan dalam proses pelelangan dan pembuatan SPK yang tidak berdasarkan kontrak. Sehingga, berdampak pada kerugian negara. (R04)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wujudkan Tata Kelola Bersih, Bupati Asahan Serahkan LKPD 2025 ke BPK Perwakilan Sumut

Rapat Paripurna DPRD Asahan: LKPJ Bupati 2025 Tunjukkan Ekonomi dan IPM Mengalami Pertumbuhan Positif

Ikuti Atensi Bupati Sergai, Camat Tanjung Beringin Pilih Bersepeda ke Kantor: Hemat Energi dan Sehat

Presiden Prabowo Saksikan Kesepakatan Rp384 Triliun di Tokyo, Indonesia Kian Dilirik Investor

Rayakan Peluncuran ‘ARIRANG’, Spotify dan BTS Hadirkan Berbagai Pengalaman Imersif dan Kegiatan Eksklusif untuk Fans

Sampaikan LKPJ 2025 ke DPRD, Bobby Nasution Paparkan Peningkatan Makro Ekonomi Sumut