Pemprov Sumut Latih Paralegal Desa demi Perkuat Akses Hukum dan Mediasi Dampak Konflik

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Ketua BTN PSSI Sebut Gubernur Bobby Nasution Peduli Sepakbola Kelompok Usia
• Pemprov Sumut Salurkan BKP Rp325 Miliar, Percepat Pembangunan Kabupaten/Kota
• Pemprov Sumut Bersama Kementerian ESDM dan PLN Gas Pol Kejar Target Rasio Elektrifikasi 100 Persen

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus berupaya memperkuat akses dan pelayanan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini diwujudkan melalui Pelatihan Mediator bagi Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di 6.110 desa/kelurahan se-Sumut. Kegiatan pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, di Hotel Karibia Boutique Medan pada Senin (12/10/2026).

Dalam sambutannya, Timur Tumanggor menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan nonlitigasi di tengah masyarakat melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Ia juga menyoroti maraknya kasus hukum kecil yang berujung ke pengadilan—seperti perselisihan warisan keluarga hingga kasus pidana ringan—sebagai tanda adanya pergeseran nilai sosial. Pelatihan selama empat hari ini diharapkan dapat membekali para paralegal dengan kemampuan mediasi yang mumpuni agar konflik warga dapat diselesaikan tanpa harus berujung pada proses peradilan.

Sejauh ini, peran aktif paralegal di lapangan telah menunjukkan hasil positif. Berdasarkan laporan Biro Hukum Setdaprov Sumut, sebanyak 713 dari 800 kasus yang ditangani berhasil diselesaikan secara damai. Paralegal memegang peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan konsultasi, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, investigasi perkara, hingga pendampingan dan negosiasi di luar pengadilan.

Sementara itu, Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K, mengapresiasi kolaborasi Pemprov Sumut melalui program Perlindungan Rakyat dengan Restorative Justice (PRESTICE). Menurutnya, pembekalan dan peningkatan kapasitas paralegal desa sangat krusial untuk menjamin pemenuhan rasa keadilan, khususnya bagi masyarakat kecil di tingkat akar rumput, sekaligus mendukung keberhasilan penerapan asas restorative justice di Sumatera Utara.(Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua BTN PSSI Sebut Gubernur Bobby Nasution Peduli Sepakbola Kelompok Usia

Pemprov Sumut Salurkan BKP Rp325 Miliar, Percepat Pembangunan Kabupaten/Kota

Pemprov Sumut Bersama Kementerian ESDM dan PLN Gas Pol Kejar Target Rasio Elektrifikasi 100 Persen

Sinergi untuk Keamanan Daerah, Gubernur Bobby Nasution Sambut Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan

Langkah Teges Pemprov dan Kejati Sumut: Gandeng 'Jaksa Sahabat Pendidik' Demi Berantas Gangguan Anggaran Sekolah

Pemprov Sumut Perkuat Intervensi Pasar dan Amankan Pasokan Guna Tekan Harga Cabai