Pemkab Sergai Gelar Uji Hasil AKP dengan Pemanfaatan SID

SERGAI | SUMUT24 Penanganan kemiskinan perlu dimulai dengan data awal yang benar, jika data kemiskinan keliru maka penangulangan kemiskinan tidak akan selesai. Akurasi dan validitas data merupakan syarat mutlak tolok ukur untuk menunjang penanganan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penangulangan kemiskinan Oleh karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan maupun lembaga terkait dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penangulangan kemiskinan.

Baca Juga:

• Pemerintah Kecolongan? PT Agincourt Resources Diduga Masih Beroperasi Usai Izin Dicabut
• Jurnalis Dilarang Meliput di Area PT Agincourt Resources Pasca Izin Dicabut, Transparansi Perusahaan Dipertanyakan di Tengah Suasana HPN 2026
• Sidang Sengketa 190 Hektar Lahan Martabe Memanas, Cek Lokasi Ungkap Titik Koordinat Objek Perkara

Berdasarkan kondisi riil tersebut, upaya pengurangan kemiskinan menjadi agenda vital bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menggelar kegiatan proses Uji Publik untuk verifikasi data hasil Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) yang dilaksanakan di Balai Desa Tanjung Harap Kecamatan Serba Jadi, Selasa (17/5).

Turut hadir pada kesempatan ini, Bupati Sergai Soekirman, Kadisosnakerkop Aguslan Simanjuntak, Kabag Humas Indah Dwi Kumala, Camat Serba Jadi Nasaruddin Nasution, Kecamatan Serba Jadi, Ketua BITRA Sumut Wahyudi dan jajarannya, Tim Peninjau SID Pemko Tebing Tinggi dan Batu Bara, Fasilitator Program SAPA, TP2KD, dan Kades Tanjung Harap dan masyarakat sekitar.

Dijelaskan Bupati Soekirman uji publik ini bertujuan memberikan transparansi bagi masyarakat dan memastikan bahwa data hasil survey dengan menggunakan pendekatan AKP untuk merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran, sesuai dengan identitas orang miskin di Desa Tanjung Harap.

Inisiatif penerapan AKP disampaikan Bupati Soekirman, sebagai sebuah inisiatif untuk membangun data keluarga secara terbuka dan partisipatif, setelah pendataan dalam bentuk sensus aset, data diolah dengan mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang berbasis partisipatif yang berdampak pada peningkatan transparansi dan akurasi.

“Database yang baik akan dijadikan landasan dalam perencanaan pembangunan sehingga lebih efektif dan tepat sasaran sebagai upaya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sergai,”ungkap Bupati Soekirman.(bdi)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemerintah Kecolongan? PT Agincourt Resources Diduga Masih Beroperasi Usai Izin Dicabut

Jurnalis Dilarang Meliput di Area PT Agincourt Resources Pasca Izin Dicabut, Transparansi Perusahaan Dipertanyakan di Tengah Suasana HPN 2026

Sidang Sengketa 190 Hektar Lahan Martabe Memanas, Cek Lokasi Ungkap Titik Koordinat Objek Perkara

BAKOPAM Sumut Apresiasi Kapolrestabes Medan, Dukung Pemberantasan Narkoba dan Judi Online

Polrestabes Medan Ungkap Mafia BBM Subsidi, 10 Tersangka Ditangkap, 14 Ton Solar Disita

Capai 12.090 Penindakan, Operasi Keselamatan Toba 2026 Dorong Disiplin Pengguna Jalan