Baca Juga:
MEDAN I SUMUT24.co
Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumatera Utara, Labuhan Hasibuan menyebut, pelaksana pemerintah (Pembantu Presiden-red) belum bekerja keras dalam memberantas gerakan radikalisasi yang terjadi di Indonesia. Hal ini disampaikannya kepada Wartawan di Medan, Rabu (13/11) melalui saluran selularnya.
“Kita sangat mengapresisasi keinginan Presiden Jokowidodo dalam memberantas gerakan radikalisme yang sudah mengakar dan menuju pada gerakan perobahan ideologi negara, dengan menempatkan Militer dan TNI Polri dalam pos tertentu dalam pemerintahan. Sayangnya, keinginan ini tanpaknya belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh pembantu presiden tadi. Buktinya, masih ada aksi bom bunuh diri terjadi. Seperti di Markas Komando (Mako-red) Polrestabes kota Medan,” ungkapnya.
Dikatakan Labuhan Hasibuan, aksi bunuh diri yang dilakukan di Mako Polrestabes Medan itu tentu saja bukan spontanitas. Melainkan di managemen oleh orang tertentu. Karenanya, tugas berat untuk membongkar jaringan ini harus segera dilakukan, demi membasmi gerakan radikalisasi yang ada saat ini.
Labuhan Hasibuan mencontohkan, kinerja kementrian agama RI misalnya, masih berputar pada persoalan simbol. Celana Cingkrang dan Cadar.”Padahal, Menteri agama seharusnya masuk pada inti persoalan yang melahirkan gerakan radikalisasi itu. Yaitu memperbaiki pemahaman keagamaan yang menjadi alat oleh orang tertentu untuk melakukan gerakan radikalisme,” tandasnya.
Untuk itu kedepannya sambungnya, semua pembantu presiden, baik Menteri, kepala daerah dan semua orang yang bertugas sebagai penyelenggara negara di negeri ini, bersama bekerja keras memberantas semua gerakan radikalisasi itu.”Karena pemahaman saya, gerakan radikalisasi saat ini sudah mengarah pada gerakan radikalisasi perubahan idiologi negara. Dan itu harus diwaspadai, demi tetap bertahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”ujarnya. (Rel)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News