Pemkab Sergai Gelar Rakor Terkait Penanggulangan Wabah Hog Cholera

 

Baca Juga:

• Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan
• Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan
• Semangat ‘Tampakna do Rantosna’, Rahudman Harahap Ajak Alumni SMAN 2 Perkuat Solidaritas Menuju Sumut Berkah

Serdang Bedagai I Sumut24

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) mernggelar Rapat Kordinasi (Rakor) terkait penanggulangan wabah virus Hog Cholera bertempat di Aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, rabu (13/11).

Rakor yang dipimpin Sekdakab H.M Faisal Hasrimy AP, M.AP tersebut turut dihadiri Kepala Balai Veteriner Medan drh. Agustia, MP, Direktur Kesehatan Hewan Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian drh. Arif Wicaksono, Asisten Ekbangsos Ir. Kaharuddin, Kadis Kominfo Drs. H. Akmal, AP, MSi, jajaran Kepala OPD, dan unsur Muspika Sergai.

Dalam Rakor tersebut, Sekdakab H. M. Faisal Hasrimy, AP, MAP mengatakan, Virus hog cholera yang menyerang ternak babi akhir-akhir ini sudah menjadi masalah serius seiring dengan bertambahnya jumlah ternak babi yang mati di Sumatera Utara (Sumut), seperti Pernyataan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut

Sekda menyebut, menurut Dinas Ketahanan Pangan Sergai, saat ini Kabupaten Sergai merupakan salah satu daerah yang terkena dampak cukup serius, ditandai dengan sekitar 894 ekor ternak babi yang mati di sentra-sentra peternakan di Kecamatan Sei Bamban, Dolok Masihul, Sei Rampah dan Tebing Tinggi.

“Masalah ini bukan hanya pada dampak kematian yang disebabkan virus yang berasal dari Benua Afrika, namun juga perilaku tak bertanggungjawab oknum-oknum peternak yang sembarang membuang bangkai babi di sungai. Ini bisa menjadi efek buruk tambahan bagi lingkungan dan masyarakat yang tinggal dalam radius aliran sungai,”ungkap Sekdakab.

Semestinya, lanjut Sekdakab, kita sebagai aparatur pemerintah supaya lebih tanggap dan responsif untuk melakukan penanggulangan wabah hog cholera ini secara komprehensif.

“Dengan diadakannya rapat koordinasi ini, diharapkan agar seluruh lintas sektoral yaitu dari kepolisian, TNI dan ASN bisa bersinergi dalam penanggulangan wabah virus hog cholera dan memberikan solusi terhadap munculnya wabah yang sudah mematikan 4.682 ekor babi di Sumut,”ujar Sekdakab Faisal Hasrimy.

Sementara itu, Kadis Ketahanan Pangan Sergai M Aliuddin, SP, MP dalam laporannya menyebut jika menurut data yang dimiliki Sergai, populasi ternak babi besar maupun kecil yang tersebar di 17 Kecamatan mencapai 31.626 ekor. Dari data di atas, kematian ternak babi yang terindikasi terkena virus hog cholera mencapai 894 ekor yang tersebar dalam 5 kecamatan di 9 desa.

“Sebagai langkah tindakan cepat, Dinas Ketahanan Pangan telah berkoordinasi dengan pihak terkait dan juga telah menyiapkan posko di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sergai serta posko di setiap kecamatan. Kami berharap kepada Camat dan Kepala Desa jika ada hewan ternak babi milik warga yang mati segeralah lapor ke kami,”ujar Aliuddin.

Sedangkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Panisean Tambunan S.Sos melaporkan, bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengambilan sampel air sungai Bedagai pada hari Senin, 11 November 2019 di Dusun I Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin dan telah memeriksakan air sungai tersebut ke laboratorium mutu agung lestari Medan serta akan mendapatkan hasil dari pemeriksaan tersebut selama 7 hari kerja.(Bdi)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan

Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan

Semangat ‘Tampakna do Rantosna’, Rahudman Harahap Ajak Alumni SMAN 2 Perkuat Solidaritas Menuju Sumut Berkah

Modus Check-in Hotel Sindikat Curanmor Sikat CRF di Parkiran

GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah