Gubsu Harus Kembalikan Jabatan Tiga Pejabat Dicopot

MEDAN I SUMUT24 Gubernur Sumut Edy Rahmayadi diminta segera mengembalikan jabatan tiga pejabat BPKAD yang dinonaktifkan akibat kasus raibnya uang Pemprovsu Rp1,6 miliar, jika terbukti mereka tidak bersalah nantinya.

Baca Juga:

• Seskab Teddy Indra Wijaya Ikuti Rakor Bahas Penyesuaian Energi dan Stimulus Ekonomi
• Pasca Lebaran, Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Sertai Peninjauan Langsung Pelayanan Publik Dijamin Optimal
• Sembilan Rumah Diterjang Angin Puting Beliung, Pemkab. Pakpak Bharat Salurkan Paket Sembako

“Kewenangan itu memang sepenuhnya ada di tangan gubernur. Namun demi nama baik pejabat yang bersangkutan, beliau juga harus pertimbangkan agar segera memulihkan jabatan mereka,” ujar Pengamat Hukum, Adamsyah Koto menjawab wartawan, Selasa (24/9).

Menurutnya langkah Gubsu Edy Rahmayadi menonaktifkan tiga pejabat terkait dalam kasus ini sudah tepat. Agar mereka fokus menghadapi proses hukum yang tengah berjalan sampai nanti kasusnya benar-benar terungkap.

“Dan juga tergantung proses penyidikan polisi sejauh mana. Tentu mereka akan tetap dimintai keterangan sewaktu-waktu diperlukan. Ada baiknya kebijakan tersebut. Namun tetap diingatkan ketika kasus ini nanti sudah duduk, Gubsu juga segera mempertimbangkan pemulihan nama baik pejabat yang dinonjobkan sebelumnya,” katanya.

Apalagi, imbuh Ketua Lembaga Lembaga Bantuan Hukum Warga Indonesia (LBHWI) ini, dari perkembangan kasus uang raib tersebut sudah ada keterangan polisi atas siapa saja pelaku yang terlibat.

“Namun kan ini masih panjang prosesnya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika polisi memerlukan informasi dari pejabat terkait itu untuk proses penyidikan, maka sejauh itu pula keterangan mereka dibutuhkan. Agar mereka fokus menghadapi kasus ini ada baiknya dinonaktifkan dulu dari jabatan. Tapi ketika sudah duduk masalahnya, kewenangan kembali ke Gubsu dan pihak kepolisian. Saya kira gubernur kita paham dengan kondisi ini,” terangnya.

Pihaknya juga berharap ada sanksi atas keterlibatan oknum Pemprovsu dalam kasus ini. Apalagi diketahui bahwa Inspektorat telah melakukan pemeriksaan internal mengenai standar operasional prosedur dari segala aspek sesuai ketentuan berlaku.

“Iya, kami sangat mendorong kiranya ada perbaikan ke depan di jajaran Pemprovsu dalam hal penarikan uang tunai sebesar itu dan tanpa pengamanan ekstra pula. Selain itu, tentu harus dilakukan ekspos mengklarifikasi bahwa uang itu bukanlah sebagai ‘upah ketok’ kepada anggota dewan, supaya isu-isu yang sebelumnya berkembang dapat terjawab secara terang,” pungkasnya.

Salah satu pejabat BPKAD Setdaprovsu yang dinonaktif, Raja Indra Saleh, masih terlihat menjalankan aktivitas seperti biasa di kantor gubernur. Indra tampak tenang ketika disapa sejumlah wartawan, sembari menapaki tangga menuju ruang kerjanya di lantai II. Penonaktifan dirinya dan dua rekannya menurut Indra, akan menjadi pelajaran bagi pejabat lain dilingkungan Pemprovsu. “Kita siap bertanggungjawab,” katanya singkat.

Sebelumnya dia membenarkan soal penonaktifan dirinya dari jabatan Plt kepala BPKAD dan juga sekretaris BPKAD, yang memang jabatan aslinya selama ini. “Ini kan bagian dari resiko jabatan, tidak masalah, saya siap dengan konsekuensi dan keputusan atasan,” tuturnya.

Dirinya menegaskan siap bertanggungjawab atas kasus raibnya uang miliaran rupiah tersebut. Disamping itu dirinya juga mendorong agar pihak kepolisian cepat mengungkap kasus dimaksud.

“Sebagai pimpinan saya siap bertanggungjawab sampai tuntasnya kasus ini. Saya tidak akan pernah lari dari tanggung jawab. Biarlah pimpinan nanti yang menilai sejauh mana kasus ini nanti terbuka, siapa yang bersalah dan siapa pelakunya,” katanya. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Seskab Teddy Indra Wijaya Ikuti Rakor Bahas Penyesuaian Energi dan Stimulus Ekonomi

Pasca Lebaran, Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Sertai Peninjauan Langsung Pelayanan Publik Dijamin Optimal

Sembilan Rumah Diterjang Angin Puting Beliung, Pemkab. Pakpak Bharat Salurkan Paket Sembako

Rico Waas Pimpin Apel Pasca Idul Fitri 1447 H, Ajak ASN “Tancap Gas” Bangun Kota dan Tingkatan Pelayanan

Resmi Dilantik, Dewan Komisioner OJK 2026-2032 Siap Perkuat Stabilitas Keuangan Nasional

Trafik Data Meroket Lebih Dari 20%, #LebihBaikIndosat Buktikan Jaringan Tangguh Layani Jutaan Pemudik