Pendataan Pertanian Amburadul, Biang Kerok Tingginya Inflasi di Sumut

MEDAN I SUMUT24

Baca Juga:

• Pasca Lebaran, Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Sertai Peninjauan Langsung Pelayanan Publik Dijamin Optimal
• Sembilan Rumah Diterjang Angin Puting Beliung, Pemkab. Pakpak Bharat Salurkan Paket Sembako
• Rico Waas Pimpin Apel Pasca Idul Fitri 1447 H, Ajak ASN “Tancap Gas” Bangun Kota dan Tingkatan Pelayanan

Amburadulnya pendataan pertanian menjadi biang kerok tingginya inflasi di di Sumatera Utara (Sumut). Hasil Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumut tahun 2019, dari sembilan rekomendasi pengendalian yang diberikan salah satunya menguatkan database petani untuk mendapatkan data surplus komoditas.

“Data komoditas kita masih amburadul. Seperti data komuditas cabai merah, sebanyak 39% hasil produksi kita ke Sumbar, juga ada 7% ke Jambi juga ada ke Aceh. Namun saat dikonfirmasi ke Aceh, terbalik datanya,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Wiwiek S Widayat pada konferensi pers rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Sumatera 2019, di BI Ruang Rapat lantai 3, Rabu (18/9).

Untuk itu, Wiwiek berharap dinas terkait dapat segera menyelesaikan pendataan produksi pangan Sumut. “Kita harap pendataan bisa selesai dalam setahun, sehingga inflasi kita bisa lebih terkendali,” katanya.

Selain pendataan komoditas pangan, rekomendasi TPID Sumut lain, diantaranya Pemprovsu berkomitmen untuk melakukan kegiatan pengendalian inflasi lebih intensif khususnya cabai merah, kemudian melakukan antisipasi inflasi secara lebih baik, mengoptimalkan sarana gudang untuk menjaga stok, mendorong inisiasi contacts farming antara BUMD dan petani, percepatan infrastruktur cold storage, mengoptimalkan peran dinas yang membidangi pertanian, agar petani mematuhi pola tanam serta mengoptimalkan peran Bulog sebagai stabilisator pangan untuk komiditas yang ditetapkan.

Selain itu, dalam 4 bulan terakhir, akan dilakukan kegiatan teknis secara lebih intensif dalam pemantauan komoditas. Dan Kamis (19/9), Dinas Ketahanan Pangan akan memberikan data secara mingguan (kepada TPID) terkait harga komoditas. Begitu juga peran satgas pangan akan lebih diintensifkan lagi.

Dilakukan juga pertemuan dengan pedagang untuk mengetahui pasar. Sehingga saat ada gejolak harga TPID dan Pemprovsu bisa melakukan tindakan. “Harapannya akan lakukan operasi pasar,” jelas Wiwiek.

Sebelumnya Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan inflasi meningkat, yang utama kenaikan harga cabai merah. Meski sekarang trennya sudah turun, tapi tetap diawasi.

Dikatakan Wagubsu, tingginya harga cabai merah beberapa bulan terakhir bukan karena gagal panen, tapi hasil sayuran di Sumut tidak hanya di jual di Sumut saja, tapi menyebrang ke luar. “Harga meningkat demand (permintaan) tinggi juga. Petani lebih memilih jual ke luar Sumut. Jadi regulasi lintas perdagangan akan dibuat, agar harga komoditas ini bisa terjaga,” katanya.

Sumut, juga akan membentuk BUMD pangan yang nantinya bisa membeli hasil pertanian dan akan dijual kembali. Melalui BUMD pangan ini, pemerintah berperan serta menjaga harga pangan. “Saat disetujui DPRD, akan segera kita laksanakan (pembentukan). Agar petani sejahtera, harga pasar bisa dikontrol sehingga tren harga tidak bisa ditentukan, tapi dikembalikan ke pasar,” katanya. (C04)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pasca Lebaran, Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Sertai Peninjauan Langsung Pelayanan Publik Dijamin Optimal

Sembilan Rumah Diterjang Angin Puting Beliung, Pemkab. Pakpak Bharat Salurkan Paket Sembako

Rico Waas Pimpin Apel Pasca Idul Fitri 1447 H, Ajak ASN “Tancap Gas” Bangun Kota dan Tingkatan Pelayanan

Resmi Dilantik, Dewan Komisioner OJK 2026-2032 Siap Perkuat Stabilitas Keuangan Nasional

Trafik Data Meroket Lebih Dari 20%, #LebihBaikIndosat Buktikan Jaringan Tangguh Layani Jutaan Pemudik

Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 50 Kg Sabu dan 20 Ribu Butir Ekstasi di Perairan Asahan