Hendra DS: Medan Sudah Masuk Kategori Darurat Banjir

Medan|SUMUT24 Banjir yang selalu melanda di Kota Medan khususnya di musim penghujan, dinilai disebabkan pengelolaan tata kota yang sudah salah dari awal. Bahkan, proyek pengembangan drainase Medan Urban Development Project (MUDP) yakni pembangunan gorong-gorong yang cukup besar tidak lagi dijalankan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Baca Juga:

• Lima Pejabat Eselon II Pemprov Sumut Mundur, Bobby Nasution Tegaskan Kinerja Utama
• Peresmian Fasilitas Polda Sumut dan Peluncuran Bansos Polri, Kajati Harli Siregar Hadiri Kegiatan di Medan
• Meriah dan Kompetitif, Turnamen Amal U-15 MAVI Sumut Cetak Bibit Atlet Voli Muda

“Kota Medan sudah masuk kedalam kategori darurat banjir. Konsep pengelolaannya sudah salah dari awal. Proyek MUDP tidak jalan, kanal tidak berfungsi,” ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Hendra DS, di gedung dewan, Senin (13/5).

Untuk itu konsep perbaikan banjir ini harus dimulai perbaikan dari awal. Diurut semuanya dari nol. “Kalau cuma untuk perbaikan mendalami parit-parit, masalah banjit tidak akan selesai. Tapi diurut dari awal. Karena siapapun pemimpinnya sekarang ini tidak akan bisa mengatasi banjir. Lihat saja 2 jam hujan lebat, air sudah tergenang karena drainase tidak jalan,” katanya.

Politisi Partai Hanura ini juga menilai banjir juga disebabkan sampah yang belum dapat diatasi Pemko Medan. Padahal Peraturan Daerah (Perda) persampahan dan perda-perda lainnya yang berpihak pada masyarakat sudah ada, tapi tidak dijalankan dengan tegas oleh Pemko Medan karena perangkat pendukung tidak disiapkan Pemko Medan.

“Peraturan Walikota (Perwal) nya tidak ada. Seperti Perda sampah, seharusnya Pemko Medan memasang kamera CCTV disetiap lokasi dan kemudian ditempatkan Satpol PP-nya, sehingga begitu ada yang melanggar Perda bisa langsung dikenakkan sanksi agar ada efek jera. Tapi ini kan tidak malah dibiarkan,” tegasnya.

Sedangkan untuk normalisasi sungai, lanjut Hendra juga perlu kerjsama dengan Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Pusat. Karena normalisasi Sungai Deli tidak hanya dapat mencegah banjir tai juga bisa dijadikan tempat wisata.

“Pemko harus tegas, di bateran sungai tidak boleh lagi ada rumah warga. Tapi segera bangun rumah susun dan sosialisasi ke warga dengan jelas agar tidak menolak untuk dipindahkan. Jangan malah langsung digusur tapi tidak tahu tempat penampungannya. Kasih gratis 1 hingga 2 tahun warga tinggal di rumah susun itu sehingga warga terayomi,” ungkapnya.

Memang, tambah Hendra, dalam mengatasi semua permasalahan kota diperlukan pemimpin yang handil dan cepat bertindak mencari solusi agar masalah dapat selesai. “Walikota sekarang masih lemah karena memang dia punya keterbatasan. Jadi, seharusnya kepala-kepala dinasnya punya inovasi jangan hanya memberi laporan-laporan bagus saja,” katanya.

Untuk itu Hendra mengimbau masyarakat Kota Medan dapat menentukan pilihan pada calon pemimpin yang dapat mengatasi semua permasalahan Kota Medan pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan tahun 2020 mendatang. “Jangan lagi tergiur dengan janji-janji dan serangan fajar. Pilih pemimpin yang punya konsep untuk membangun Kota Medan ini lebih baik,” tukasnya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Lima Pejabat Eselon II Pemprov Sumut Mundur, Bobby Nasution Tegaskan Kinerja Utama

Peresmian Fasilitas Polda Sumut dan Peluncuran Bansos Polri, Kajati Harli Siregar Hadiri Kegiatan di Medan

Meriah dan Kompetitif, Turnamen Amal U-15 MAVI Sumut Cetak Bibit Atlet Voli Muda

Dwi Versi Indrajit

Mohammad Saleh Ketua Golkar Jateng, raih gelar doktor hukum dengan predikat Summa Cumlaude

Kapolri Kunker ke Polda Sumut, Kirim 22 Truk Bantuan ke 3 Daerah Terdampak Bencana