Terima LHP BPK Perwakilan Provsu dan Dana Parpol 2018

 

Baca Juga:

• Dwi Versi Indrajit
• Mohammad Saleh Ketua Golkar Jateng, raih gelar doktor hukum dengan predikat Summa Cumlaude
• Kapolri Kunker ke Polda Sumut, Kirim 22 Truk Bantuan ke 3 Daerah Terdampak Bencana

Tanahkaro I SUMUT24

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPK RI) oleh Dra. V. M Ambar Wahyuni M.M, menggelar acara pertemuan penyampaian hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam pemantauan penyelesaian kerugian daerah Kab. Karo Semester I Tahun 2019.

Serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Triwulan Tahun 2019, serta hasil pemeriksaan pertanggung jawaban dana bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2018 Pemerintah DPRD Kabupaten Karo.

Demikian disampaikan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, didampingi Ketua DPRD Karo diwakili Thomas Joverson Ginting, Kepala Inspektorat Philemon Brahmana, Kadis Kesbang Polinmas Tetap Ginting dan Sekwan Kab. Karo Petrus Ginting, Kamis (28/03) 2019 pukul 09.30 WIB di Kantor perwakilan BPK Provsu jalan Iman Bonjol No 22 Medan.

Menurut Bupati Karo, saat menerima buku LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) kategori penyerahan laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian dan penyerahan laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi, dapat dilihat dari grafik neracanya mengalami perubahan lebih baik secara signifikan ditahun 2018 dibanding pada tahun 2017 yang lalu belum maksimal.

Misalnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) OPD (Organisasi Perangkat Daerah ), ditahun 2017 presentase kasus temuan ada 14 kasus, jumlah rekomendasi ada 66 kasus, sudah selesai 32 kasus, belum selesai 23 kasus, untuk belum ditindak lanjut oleh OPD ada 11 kasus.

“Sedangkan LKPD Tahun 2018 ini presentase kasus temuan ada 14 kasus, jumlah rekomendasi ada 66 kasus, sudah selesai 50 kasus, belum selesai 14 kasus sedangkan belum ditindak lanjut oleh OPD 2 kasus,” jelasnya.

Dari sudut presentasi grafiknya sesuai LHP tahun 2017 dalam keseluruhan disimpulkan kinerja OPD Kab Karo dalam menyikapi pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara 68,83 % cukup lumayan. Peningkatan semakin baik saat ditahun 2018 oleh OPD Kab Karo dengan mendapat presentase 70,98 % jika dilihat ada kenaikan pengelolaan keuangan naik hampir 2 % cukup memuaskan,” kata Terkelin.

Kepala Inspektorat Philemon Brahmana mengatakan apa yang disampaikan Bupati Karo tadi benar adanya, sehingga kedepan kita akan pacu OPD untuk menyelesaikan keuangannya sesuai temuan BPK, baik secara adminitrasi dan TGR (Tuntutan Ganti Rugi).

Kakesbanglinmas Kab . Karo Tetap Ginting menyampaikan tadi bersamaan juga ada hasil penyerahan laporan hasil pemeriksaan dari BPK terkait Dana Bantuan Keuangan Partai Politik T.A. 2018. (lin)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dwi Versi Indrajit

Mohammad Saleh Ketua Golkar Jateng, raih gelar doktor hukum dengan predikat Summa Cumlaude

Kapolri Kunker ke Polda Sumut, Kirim 22 Truk Bantuan ke 3 Daerah Terdampak Bencana

Lepas 22 Kontainer, Kapolri Pastikan Bantuan Terdistribusi Merata hingga Wilayah Terdampak Terpencil

Kapolri Kunker ke Polda Sumut, Kirim 22 Truk Bantuan ke 3 Daerah Terdampak Bencana

Dompet Dhuafa Waspada dan RSU Sufina Aziz Perpanjang Kerja Sama di Tahun ke-9