Sutrisno Pangaribuan ST : BKD DPRD SU Jangan Baper

MEDAN|SUMUT24

Baca Juga:

• KPPU Sidangkan Perkara Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Di Bea Cukai
• Dukung Peningkatan Pendidikan, PLN Gelar Pelatihan Jurnalistik kepada Himpunan Mahasiswa Listrik Kota Medan
• Pemkab Asahan Serius Tekan Stunting dan Perkuat Ketahanan Pangan, Temui Stafsus Presiden & BKKBN

Peristiwa diamankanya palu sidang paripurna pemilihan Wagubsu oleh anggota DPRD Sumut saat digelarnya rapat paaripurna pemilihan Wagubsu, Senin(24/10) kemarin, masih digodok oleh Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut.

“BKD tidak usah bawa perasaan (baper)terhadap kejadian tersebut. Justru peristiwa ini seharusnya dijadikan momentum untuk melakukan introspeksi secara kelembagaan, bahwa dilembaga ini ada masalah serius,” ujar Sutrisno.

Politisi dari Partai Amanat Nasional yang juga adalah anggota BKD DPRD Sumut, Iskandar Sakti Batubara, saat dihubungi SUMUT24 menjelaskan, terkait peristiwa diambilnya palu sidang itu, BKD DPRD Sumut sudah melakukan rapat internal dan saat ini sedang mengumpulkan bahan dan bukti sebelum memutuskan seperti apa tindakan yang akan dilakukan oleh BKD DPRD Sumut terhadap Sutrisno.

“ Setelah bahan dan bukti dikumpulkan, rapat internal BKD akan kembali dilaksanakan untuk menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya,”ujarnya, Kamis(27/10).

Terkait dengan hal ini, melalui pesan whatsApp yang dikirimkanya kepada SUMUT24, Sutrisno menyampaikan, BKD DPRD Sumut diminta tidak emosional dalam menyikapi peristiwa diambilnya palu sidang tersebut. Karena, pendekatan kekuasaan hanya akan mengakibatkan suasana di DPRD Sumut semakin runyam.

“Pernyataan oknum Anggota BKD yang mengatakan ada persoalan pidana, semakin menunjukkan kualitas dan kapasitas dalam memahami peraturan perundang- undangan yang ada,”kata Sutrisno.

Persoalan rumah tangga sendiri, kenapa harus dilapor polisi. Tidak perlu mengancam secara berlebihan. Semua harus diuji berdasarkan ketentuan yang ada, bukan berdasarkan subjektivitas.

“BKD tidak usah baper terhadap kejadian tersebut. Justru, seharusnya dijadikan momentum untuk melakukan introspeksi secara kelembagaan, bahwa di lembaga ini ada masalah serius,”katanya.

Sutrisno menyebutkan, kita semua tentu belum lupa berbagai peristiwa yang dilakukan oknum Anggota DPRD Sumut. Kegaduhan dua oknum anggota DPRD SU satu fraksi, yang nyaris adu jotos karena saling tuding mengambil atau menerima uang suap. Dimana, salah seorang dari mereka kini telah jadi tersangka suap di KPK. Kemudian, salah seorang oknum anggota DPRD Sumut yang telah berulangkali namanya disebut sebagai pemilik usaha pengoplos gas. Dan bahkan, pernah mengancam salah seorang wartawan unit DPRD SU. Belum lagi, mereka yang telah membunuh kehormatan DPRD Sumut, menjadi terpidana korupsi, secara sah dan meyakinkan menerima suap dari Gatot PN.

“Pernahkah rasa terhormat 100 anggota DPRD Sumut terusik karena ulah koleganya, jawabannya tidak. Lalu mengapa BKD justru menabuh genderang perang kepada penyelamat kehormatan DPRD Sumut agar tidak melanggar UU,”ungkap politisi dari partai PDI Perjuangan ini.

Sutrisno juga menyampaikan, atas dua kasus yang disebutkanya diatas, BKD DPRD Sumut hingga kini belum pernah melakukan tindakan apapun. Menurutnya, apa karena mereka berasal dari fraksi yang sama, atau memiliki perasaan yang sama. Sehingga, tidak pernah diproses.

Mengamankan palu sidang dari paripurna yang melanggar UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilukada, lanjut Sutrisno, apakah lebih layak disikapi BKD DPRDSU dibandingkan tindakan oknum anggota DPRD SU yang berkelahi di paripurna, karena mempersoalkan uang suap, maupun oknum anggota DPRD SU yang dikaitkan dengan kegiatan pengoplosan gas.

“ Sampai saat ini, belum ada keluhan masyarakat menyangkut kerugian yang dialami akibat pengamanan palu sidang. Tetapi masyarakat Sumut telah dibuat menderita dan malu akibat korupsi, suap yang melibatkan oknum anggota DPRD SU, dan juga akibat gas oplosan,”sebutnya.

Sutrisno yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut ini menyampaikan, kehormatan lembaga tidak sekedar simbolik, tetapi operasional.sambungnya. Tidak sekedar diucapkan, tetapi harus menjadi bagian dari habit . Tidak terletak pada jas maupun safari, tetapi pada sikap meresponi persoalan rakyat sebagai tugas utamanya. Tidak terletak pada fasilitas pesawat Garuda, maupun hotel bintang lima tiap melakukan jalan- jalan dinas. Tetapi, ada pada keseriusan pada saat rapat dan sidang menyangkut persoalan rakyat.

“Rakyat merindukan keseriusan lembaga DPRD Sumut untuk melakukan pengawasan, anggaran, dan legislasi dengan serius. Sehingga bukan sekedar palu yang akan kembali, tetapi kehormatan lembaga secara perlahan akan pulih, dan rakyat akan kembali mempercayai DPRD Sumut,”ujarnya. .

Akhirnya,kata Sutrisno, DPRD Sumut kiranya mendapat hikmah dari peristiwa tersebut, sehingga kehormatan bukan lagi wacana, tetapi realita. Tidak lagi impian, tetapi kenyataan. Rakyat Sumut merindukan DPRD yang bersih dan rukun.(W01/Editor : Nisa Lubis)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KPPU Sidangkan Perkara Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Di Bea Cukai

Dukung Peningkatan Pendidikan, PLN Gelar Pelatihan Jurnalistik kepada Himpunan Mahasiswa Listrik Kota Medan

Pemkab Asahan Serius Tekan Stunting dan Perkuat Ketahanan Pangan, Temui Stafsus Presiden & BKKBN

Sat Res Narkoba Polres Asahan Bekuk Pengedar Sabu di Air Joman

Polres Asahan Serahkan Bantuan Sosial untuk Masyarakat

Kapolres Asahan Ikut Donor Darah dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-79