Ketua Depelindo Sumut Jangan Abaikan Proses Verifikasi

Medan|SUMUT24 Ketua Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) Sumatera Utara, Hendrik H Sitompul mengapresiasi langkah Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo kepada Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, untuk mengusut dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Belawan, Medan. Hanya saja, sorotan Presiden RI terkait masih lamanya proses dweling time di Belawan, yang memakan waktu 7-8 hari, tidak mengurangi proses sterilisasi terhadap barang-barang yang seyogianya masuk jalur merah.

Baca Juga:

• Ketua Tim penggerak PKK Kab.Pakpak Bharat Monitoring Di Kecamatan Sttu Julu
• Chandra Dalimunte Bantah Soal Uang Klik Proyek, Itu Wewenang PPK
• Lima Anggota DPRD Sergai Tinjau Kantor TNI-AL Bedagai, Serap Aspirasi Warga Pesisir

“Kita mendukung langkah Presiden yang menginstruksikan Kapolri untuk mengusut lamanya proses dweling time di Pelabuhan Belawan. Namun jangan karena mempermudah proses keluar masuk barang melalui Pelabuhan Belawan, proses verifikasinya jadi terkesampingkan,” ungkap Hendrik menanggapi desakan Presiden tersebut, Rabu (14/9) kemarin.

Diakui anggota DPRD Kota Medan itu, praktik pungutan liar di Pelabuhan Belawan sulit diungkap karena sudah teroganisir. Guna mengungkapnya, Hendrik berharap manajemen Pelindo dapat transparan terkait pungutan yang dibebankan kepada pengguna jasa di Pelabuhan Belawan.

“Pungutan yang ada di Pelabuhan Belawan harus diinventarisir. Apakah pungutan resmi atau dari luar. Pelindo atau stake holder harus bisa transparan kepada pemakai jasa di pelabuhan,” ungkap Hendrik.

Begitu juga mengenai stempel yang dinyatakan clear harus bisa dijelaskan. “Mindsite pengusaha di pelabuhan adalah bagaimana arus keluar masuknya lancar di pelabuhan. Ada juga pengusaha yang tidak mau dibayar yang tidak ada blanko yang tidak jelas,” tandasnya.

Kata Hendrik, pungutan liar merupakan pungutan yang diluar kesepakatan. Hal itu disebabkan ketidaktransparanan stake holder di pelabuhan mengenai kewajiban-kewajiban pemakai jasa.

“Diantara asosiasi juga ada pungutan yang diluar kesepakatan. Sebenarnya resmi dari operator pelabuhan tetapi dikelola asosiasi. Yang tau resmi atau tidak adalah pihak pelabuhan,” ujarnya lagi.

Namun, Hendrik pesimis Pelindo berani transparan mengenai pungutan yang dibebankan ke pemakai jasa. “Kapolda harus segera menginventarisir pungutan di pelabuhan. Mulai masuk kapal hingga proses bongkar muat. Seluruh operator juga harus jelaskan ke pengguna jasa pelabuhan mengenai biayanya,” imbuh Hendrik. (R02).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua Tim penggerak PKK Kab.Pakpak Bharat Monitoring Di Kecamatan Sttu Julu

Chandra Dalimunte Bantah Soal Uang Klik Proyek, Itu Wewenang PPK

Lima Anggota DPRD Sergai Tinjau Kantor TNI-AL Bedagai, Serap Aspirasi Warga Pesisir

TNI–POLRI dan Ormas Bersatu Jaga Kondusivitas Jelang Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

Sumut Foundation : Kinerja Kadis PUTR Asahan Sudah Sesuai Prosedur dan Berorientasi pada Pembangunan Daerah

Rahmat Shah Ayah Raline Shah Jadi Korban Scammer dengan Kerugian Rp 254 Juta, Polda Sumut Tangkap 4 Tersangka!