Marak Togel di Tembung, Warga Resah: Polisi Diminta Tindak Tegas Penulis Judi
Marak Togel di Tembung, Warga Resah Polisi Diminta Tindak Tegas Penulis Judi
kota
Baca Juga:
" Kita sangat apreasi langkah dan wacana dari pemerintah untuk menghapus sistem zonasi.Karena selama ini sistem zonasi ini selalu menimbulkan persoalan ," kata Binsar kepada wartawan, Senin (25/11) di ruang kerjanya.
Dikatakan, politisi Perindo itu bahwa selama ini kebijakan zonasi itu memilki kelebihan dan kekurangan.
Karena sistem zonasi selama ini menyebabkan adanya calon peserta yang kesulitan untuk masuk ke sekolah.
"Sistem zonasi selama ini memiliki plus minusnya memang ada. Kalau plusnya, peserta didik itu memang terakomodir, minusnya itu kalau misalnya siswa itu masuk ke sekolah yang bagus tapi tidak memiliki prestasi tidak bisa masuk ke sekolah yang mau dituju itu.Belum lagi persoalan alamat atau jaraknya.Jadi apa yang disampaikan pemerintah kita dukung secara penuh ," kata Binsar.
Hal yang sama juga disampaikan anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri sangat mendukung sistem zonasi tersebuf dihapus.
" Sistem zonasi ini dihapus oleh pemerintah sangat kita apreasi.Karena sistem zonasi selama ini telah menimbulkan sebuah kegaduhan yang selalu dilaporkan kepada saya ," katanya.
" Tujuan zonasi itu sebenarnya baik untuk pemerataan. Tapi ternyata memang perlu di evaluasi. Karena ternyata dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berniat tidak baik. Misal ada KK yang bertambah, yang sebelumnya tidak ada lalu tercantum di KK.Belum lagi adanya siswa dari jarak sekolah dekat, tapi tidak bisa diterima masuk.Ini sudah beberapa kali saya terima ," kata politisi PKB itu.
Ia juga mengatakan adanya memanfaatkan dengan kemunculan "jualan bangku" yang hanya menguntungkan segelintir orang.
"Muncul jual menjual, jual bangku , jual menjual tempat tinggal (untuk bisa jadi anggota KK).Dan belum lagi persoalan sepinya sekolah karena kekurangan murid ," ungkapnya.
" Jika pun ini dihapus sangat kita dukung.Bagaimana sistemnya itu akan kita serahkan kepada keputusan pemerintah ," tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta Mendikdasmen Prof. Abdul Mu'ti menghapus sistem zonasi dalam PPDB.
Gibran merujuk pada pengalamannya saat menjabat Wali Kota Solo, di mana dia kerap menerima keluhan yang sama terkait sistem zonasi.
"Tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan ini apa, perpindahan domisili menjelang PPDB. Ini perlu dikaji lagi," kata Gibran.(Rel)
Marak Togel di Tembung, Warga Resah Polisi Diminta Tindak Tegas Penulis Judi
kota
Jakarta I Sumut24. co Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Database Agen Asuransi Indonesia dan Database Polis Asuransi Indonesia,
News
Medan sumut24.co Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution akhirnya angkat suara menanggapi kehebohan soal kehadiran kontraktor yang
Hukum
Ketua DPD IKANAS Sumut Dr. H. Asren Nasution, MA Konkretkan Gerakan "Tampar Marsipagodangan" Melalui Kunjungan ke RM Ayam Penyet IKANAS Binj
kota
Kuasa Hukum Taufiq Divonis, Tapi Tetap Tegak, Bukan Koruptor, Cuma Salah Urus"
kota
Medan sumut24.co Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC AWI) Kota Medan mendukung penanganan kasus dugaan tindak pidana ko
Hukum
Medan sumut24.co Tidak butuh waktu lama, Polsek Sunggal kembali berhasil ungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan korb
Hukum
Paluta sumut24.co Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Selatan (Tapsel) menunjukkan komitm
kota
P. Sidimpuan sumut24.co Kodim 0212/Tapsel menggelar kegiatan Tradisi upacara purna tugas bagi anggota yang memasuki masa pensiun, bertempa
kota
Momen HUT Bhayangkara ke79, Polda Sumut bersama Masyarakat Donor Darah untuk Sesama
kota