Gagasan Dosen UMSU: Perombakan Radikal Sistim Perwakilan Harus dilakukan Demi Lawan Oligarki

Gagasan Dosen UMSU: Perombakan Radikal Sistim Perwakilan Harus dilakukan Demi Lawan Oligarki

Baca Juga:

• REFORMASI: REVOLUSI DARI OLIGARKI

MEDAN – Kotak suara pemilu dinilai terlalu mudah dimanipulasi oleh modal kekayaan segelintir elite penguasa. Guna memutus rantai kapitalistik tersebut, akademisi UMSU Shohibul Anshor Siregar menegaskan bahwa legitimasi moral dari ormas seperti Muhammadiyah dan NU, serta legitimasi historis dari otoritas adat/kesultanan, harus diberi kursi resmi di parlemen mendampingi politisi elektoral.

Menurut Siregar, kondisi politik Indonesia kontemporer saat ini tengah berada dalam cengkeraman krisis representasi yang sangat mengkhawatirkan. Mekanisme pemilu yang semula digadang-gadang sebagai saluran kedaulatan rakyat kini telah terdistorsi secara mendalam oleh tiga kekuatan destruktif, yaitu kartelisasi partai politik, dominasi oligarki, dan maraknya politik dinasti.

"Partai-partai politik tidak lagi beroperasi sebagai jembatan aspirasi warga, melainkan menjelma sebagai kartel elite yang saling mengamankan kepentingan material dan menutup ruang kompetisi yang sehat," ujar Siregar di Medan, Sabtu (10/10/2026).

Akibatnya, pemilihan umum kehilangan substansi demokratisnya. Pemilu merosot sekadar menjadi ritual prosedur formalitas belahan lima tahunan yang gagal menghadirkan perwakilan sejati bagi rakyat.

Copot Monopoli Parpol Melalui Parlemen Tiga Pilar

Untuk mengatasi defisit representasi yang akut ini, Siregar mendesak adanya reorientasi filosofis yang radikal terkait cara memandang legitimasi kekuasaan. Demokrasi yang inklusif tidak boleh terus-menerus digantungkan semata-mata pada kotak suara.

"Kita harus berani melangkah melampaui model partai elektoral tradisional. Negara harus mengakui keberadaan mandat sosial yang lahir dari berbagai sumber lain yang hidup di tengah masyarakat," tegas dosen FISIP UMSU tersebut.

Sebagai jalan keluar nyata, Siregar menggagas konsep Arsitektur Legislatif Tripartit. Konsep ini menawarkan integrasi tiga pilar perwakilan yang memiliki sumber legitimasi berbeda namun saling melengkapi:

• Pilar Politik (Legitimasi Elektoral): Tetap mempertahankan politisi partai yang dipilih melalui pemilu konvensional. Namun, kekuasaan mereka didegradasi agar tidak lagi bersifat absolut.

• Pilar Masyarakat Sipil (Legitimasi Moral & Intelektual): Diisi oleh perwakilan yang ditunjuk langsung oleh organisasi massa keagamaan dan sosial yang memiliki akar rumput kokoh seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

• Pilar Tradisional (Legitimasi Historis): Diisi oleh otoritas adat serta delegasi kesultanan. Keberadaan pilar ketiga ini krusial untuk memastikan suara masyarakat hukum adat tidak lagi tergilas oleh logika pembangunan kapitalistik pusat.

Belajar dari Eksperimen Global

Formulasi reformasi struktural yang ditawarkan Siregar ini berkaca pada kesuksesan berbagai model perbandingan global. Beberapa negara terbukti berhasil mempraktikkan bentuk perwakilan kelompok khusus demi menegakkan keadilan politik.

"Eksperimen di beberapa negara, seperti penyediaan kursi khusus bagi suku Maori di Selandia Baru atau majelis fungsional di sebagian negara Eropa, membuktikan bahwa memperluas definisi representasi adalah hal yang sangat mungkin dilakukan," jelasnya.

Siregar optimistis, jika Indonesia berani menerapkan model tripartit ini, institusi legislatif tidak akan lagi menjadi ruang hampa yang hanya diisi oleh para pemburu rente, melainkan menjadi cerminan utuh dari kemajemukan sosiologis bangsa Indonesia.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

REFORMASI: REVOLUSI DARI OLIGARKI