Anggota DPD RI M. Nuh: Lahan Madrasah Harus Dilindungi, Bukan Dikuasai

Anggota DPD RI M. Nuh: Lahan Madrasah Harus Dilindungi, Bukan Dikuasai

Baca Juga:

• Wear It Your Way! Inspirasi Styling untuk Eksplorasi Gaya Tanpa Batas
• FOZ Sumut Himpun 9,8 M Zakat di Ramadhan 1447 H, Salurkan ke 66.974 Penerima Manfaat
• Sunscreen Saja Tak Cukup! Ini Cara Cerdas Hadapi Cuaca Panas

Deli Serdang|sumut24.co

Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, M. Nuh, menghadiri langsung pertemuan masyarakat Dusun XI Emplasment, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, yang membahas upaya penguasaan lahan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Al-Firdaus oleh pihak perorangan.

Pertemuan yang digelar pada Kamis (9/10) turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, seperti Prof. Dr. Pagar Hasibuan (Guru Besar UIN) dan Drs. H. Rahmat Diono, MM (alumni pertama madrasah).

Mereka menyampaikan kekhawatiran atas adanya pihak yang ingin menguasai lahan madrasah yang telah berdiri sejak tahun 1977 di atas tanah seluas 1.441 meter persegi, yang awalnya dibangun oleh PTPN IX Bandar Klippa.

Dalam kesempatan tersebut, M. Nuh menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat dan menegaskan pentingnya peran negara dalam melindungi aset pendidikan dan aspirasi rakyat.

"Saya sangat prihatin melihat upaya penguasaan lahan madrasah ini. Ini bukan hanya soal tanah, tapi soal keberlanjutan pendidikan agama bagi generasi mendatang. Lahan madrasah ini harus dilindungi, bukan dikuasai oleh perorangan," ujar M. Nuh di hadapan warga.

Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif warga yang ingin membangun kembali madrasah secara gotong royong, setelah bangunannya roboh akibat tidak lagi dikelola dan didanai oleh PTPN.

"Saya mengapresiasi semangat masyarakat yang ingin membangun kembali madrasah ini dengan dana swadaya. Negara harus hadir, pemerintah daerah dan aparat keamanan harus menjalankan tugasnya," tegas M. Nuh.

Sebagaimana diketahui, keberadaan Madrasah Al-Firdaus telah dikuatkan oleh Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 592.1-75/DS/1984.

Namun, saat ini masyarakat merasa terancam dengan adanya pihak yang tetap memaksakan kehendak, termasuk dengan mengirim truk bermuatan batu bata ke lahan tersebut saat warga tengah kerja bakti.

(Red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wear It Your Way! Inspirasi Styling untuk Eksplorasi Gaya Tanpa Batas

FOZ Sumut Himpun 9,8 M Zakat di Ramadhan 1447 H, Salurkan ke 66.974 Penerima Manfaat

Sunscreen Saja Tak Cukup! Ini Cara Cerdas Hadapi Cuaca Panas

Siluet yang Membuat Perbedaan: Kurasi Koleksi UNIQLO untuk Tampilan Sehari-hari yang Lebih Statement

Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Sekolah Tukang Ahli bagi Penyintas Bencana di Aceh Tengah

Wujudkan Suka Cita Lebaran, Ribuan Peserta Mudik Gratis PTPN IV PalmCo Resmi Diberangkatkan Serentak