KAMAK Ultimatum Presiden: Copot Menteri Desa, Usut Ketua PAN Sumut dan Mantan Plt Bupati Langkat

Baca Juga:

• Ketua PSI Asahan Ucapkan Selamat HUT Bhayangkara ke-80, Jadilah Pelayan Utama yang Semakin Presisi
• Amnesti di Tengah Momentum Kemerdekaan: Menguji Komitmen Negara terhadap Keadilan bagi Pejuang Pandemi
• PLN Percepat Persiapan Operasi PLTA Peusangan Unit 1, Tambah 45 MW Listrik Hijau Untuk Aceh

Medan – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) mengeluarkan ultimatum keras kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan seluruh aparat penegak hukum. Mereka menuding ada pungutan liar (pungli) dalam perekrutan calon pendamping desa di Sumatera Utara yang diduga melibatkan jaringan politik.

Koordinator KAMAK Azmi Hadly menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam. Selain melayangkan surat resmi ke Presiden, KPK, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Kemendes, KAMAK juga menyiapkan aksi besar-besaran di Jakarta.

"Aksi ini akan digelar serentak di enam titik strategis: Istana Negara, Kantor Kemendes, DPP PAN, KPK, Kejagung, dan Mabes Polri. Kami mendesak Presiden segera mencopot Menteri Desa, mengevaluasi dan menonaktifkan Ketua DPD PAN Sumut yang terindikasi bermasalah," tegas Azmi Hadly, Selasa (23/9).

KAMAK juga menyeret nama mantan Plt Bupati Langkat, SA, yang diduga kuat terlibat dalam seleksi PPPK Kabupaten Langkat tahun 2023. Kasus tersebut hingga kini didiamkan aparat, meski sarat indikasi permainan.

"Jangan ada lagi pembiaran. Kami desak KPK, Kejagung, dan Polri segera panggil dan periksa SA. Kasus seleksi PPPK Langkat 2023 serta berbagai dugaan korupsi APBD Langkat tidak boleh dibiarkan menguap. Ini aib hukum," lanjut Azmi.

Menurutnya, skandal pungli dan dugaan korupsi ini bukan persoalan kecil. Ia menuding ada kongkalikong antara elit partai dan pejabat daerah yang melindungi praktik haram tersebut.

"KAMAK tidak takut melawan mafia anggaran. Bila Presiden dan APH diam, rakyat sendiri yang akan bergerak. Kami pastikan ribuan massa siap mengepung Jakarta," tandas Azmi.

KAMAK menilai persoalan ini akan menjadi barometer keberanian Presiden Prabowo dan aparat hukum. Apakah berani membongkar praktik kotor yang melibatkan elit politik, atau justru tunduk pada kepentingan tertentu.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua PSI Asahan Ucapkan Selamat HUT Bhayangkara ke-80, Jadilah Pelayan Utama yang Semakin Presisi

Amnesti di Tengah Momentum Kemerdekaan: Menguji Komitmen Negara terhadap Keadilan bagi Pejuang Pandemi

PLN Percepat Persiapan Operasi PLTA Peusangan Unit 1, Tambah 45 MW Listrik Hijau Untuk Aceh

JMSI Sumut dan Sumut 24 Group Mendukung Kota Medan menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Rakernas APEKSI XVIII

Ketua DPRD Pakpak Bharat Elson Angkat Pimpin Sidang Paripurna Tentang LKPJ Tahun 2025

Raih Sertifikat ISO Anti Penyuapan, Kemnaker Perkuat Sistem Pengawasan