KAMAK Ultimatum Presiden: Copot Menteri Desa, Usut Ketua PAN Sumut dan Mantan Plt Bupati Langkat

Baca Juga:

• Demo di KPK Hari Ini, Massa KAMAK dan GEBRAK Desak KPK Tetapkan Bobby Nasution Tersangka dalam Korupsi Proyek Jalan di Sumut
• JBAF #12 Angkat Pangan Lokal, Ajak Media dan Komunitas Kolaborasi
• Jelang Musorkot, Harry Pahlevi Siap Nahkodai KONI Padangsidimpuan

Medan – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) mengeluarkan ultimatum keras kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan seluruh aparat penegak hukum. Mereka menuding ada pungutan liar (pungli) dalam perekrutan calon pendamping desa di Sumatera Utara yang diduga melibatkan jaringan politik.

Koordinator KAMAK Azmi Hadly menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam. Selain melayangkan surat resmi ke Presiden, KPK, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Kemendes, KAMAK juga menyiapkan aksi besar-besaran di Jakarta.

"Aksi ini akan digelar serentak di enam titik strategis: Istana Negara, Kantor Kemendes, DPP PAN, KPK, Kejagung, dan Mabes Polri. Kami mendesak Presiden segera mencopot Menteri Desa, mengevaluasi dan menonaktifkan Ketua DPD PAN Sumut yang terindikasi bermasalah," tegas Azmi Hadly, Selasa (23/9).

KAMAK juga menyeret nama mantan Plt Bupati Langkat, SA, yang diduga kuat terlibat dalam seleksi PPPK Kabupaten Langkat tahun 2023. Kasus tersebut hingga kini didiamkan aparat, meski sarat indikasi permainan.

"Jangan ada lagi pembiaran. Kami desak KPK, Kejagung, dan Polri segera panggil dan periksa SA. Kasus seleksi PPPK Langkat 2023 serta berbagai dugaan korupsi APBD Langkat tidak boleh dibiarkan menguap. Ini aib hukum," lanjut Azmi.

Menurutnya, skandal pungli dan dugaan korupsi ini bukan persoalan kecil. Ia menuding ada kongkalikong antara elit partai dan pejabat daerah yang melindungi praktik haram tersebut.

"KAMAK tidak takut melawan mafia anggaran. Bila Presiden dan APH diam, rakyat sendiri yang akan bergerak. Kami pastikan ribuan massa siap mengepung Jakarta," tandas Azmi.

KAMAK menilai persoalan ini akan menjadi barometer keberanian Presiden Prabowo dan aparat hukum. Apakah berani membongkar praktik kotor yang melibatkan elit politik, atau justru tunduk pada kepentingan tertentu.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Demo di KPK Hari Ini, Massa KAMAK dan GEBRAK Desak KPK Tetapkan Bobby Nasution Tersangka dalam Korupsi Proyek Jalan di Sumut

JBAF #12 Angkat Pangan Lokal, Ajak Media dan Komunitas Kolaborasi

Jelang Musorkot, Harry Pahlevi Siap Nahkodai KONI Padangsidimpuan

Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Asahan Hadiri Rakornas 2025

Ketua DPRD Medan Diperiksa Tim Penyidik Pidsus Kejatisu soal Pemerasan

Sumut Foundation : Jangan Pojokkan dr. Juri Freza, Biarkan Fokus Benahi RSUD Aek Kanopan