Polemik BTS Tower Protelindo di Sibuhuan: Warga Palas Tuntut Dibongkar

sumut24.co-Palas, Warga Lingkungan II Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, secara tegas menolak hasil mediasi terkait keberadaan BTS Tower milik PT Protelindo. Mediasi yang difasilitasi pihak kepolisian dianggap tidak mampu menjawab aspirasi masyarakat.

Baca Juga:

• Rumah Dinas Karyawan PT Socfindo Negeri Lama Diminta Jadi Tapak KMP
• LSM LARaS Minta Tindak Pembangunan Renovasi Swalayan RBM Psr 2 Barat Rengas Pulau Tidak Miliki Izin PBG
• Bantuan YBM PLN Menguatkan Warga Desa Batu Hula Pascabencana

Rizki Medisandi Harahap, selaku perwakilan warga, menegaskan bahwa tuntutan mereka hanya satu: tower harus dibongkar. Bahkan, ia menyatakan warga siap menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

"Kami menolak hasil mediasi. Tower ini harus dibongkar. Perkara ini akan kami lanjutkan ke PTUN Medan, karena hanya PTUN yang bisa menyelesaikan masalah perdata terkait perizinan," tegas Rizki.

Selain masalah izin, warga juga memprotes sikap PT Protelindo yang disebut memperpanjang kontrak tanpa keterlibatan masyarakat terdampak.

Salman Hakim Daulay, salah seorang warga, menyebut bahwa perpanjangan kontrak lokasi tower dilakukan sepihak pada tahun 2024, tanpa sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di radius dekat tower.

"Pihak Protelindo memperpanjang kontrak lokasi tower tanpa mengundang masyarakat yang berada di radius radiasi. Dengan sikap seperti itu, kami meminta agar tower segera dibongkar," ujar Salman.

Beberapa poin keberatan warga yang menjadi dasar penolakan tower antara lain:

Kurangnya transparansi perjanjian: Tidak ada pemberitahuan mengenai isi kontrak awal tahun 2022 maupun perpanjangan kontrak 2024.

Kekhawatiran kesehatan: Warga khawatir paparan radiasi tower dapat berdampak pada kesehatan, terutama bagi yang tinggal dalam radius 70 meter.

Gangguan lingkungan: Disebutkan adanya potensi kerusakan pada perangkat elektronik akibat radiasi.

Risiko keamanan: Tower yang berdiri di tengah pemukiman dianggap berpotensi roboh dan membahayakan warga sekitar.

Hingga berita ini dirilis, pihak PT Protelindo belum memberikan klarifikasi resmi atas tuntutan warga maupun hasil mediasi yang digelar pada Kamis (18/09/2025). Kondisi ini membuat masyarakat semakin mantap untuk melanjutkan persoalan ke ranah hukum.

Gugatan ke PTUN Medan akan menjadi langkah hukum yang ditempuh masyarakat Pasar Sibuhuan untuk mencari kepastian terkait perizinan dan legalitas tower milik PT Protelindo.(zal)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rumah Dinas Karyawan PT Socfindo Negeri Lama Diminta Jadi Tapak KMP

LSM LARaS Minta Tindak Pembangunan Renovasi Swalayan RBM Psr 2 Barat Rengas Pulau Tidak Miliki Izin PBG

Bantuan YBM PLN Menguatkan Warga Desa Batu Hula Pascabencana

Kedepankan Pendekatan Humanis, Rutan Labuhan Deli Sapa Warga Binaan dengan Hati

Keluarga Minta Polisi Tangkap Otak Pelaku Pembacokan Angga Diduga Dilakukan CMPS Adik Dari Anggota Dewan

Kapolres Asahan Ramah Tamah Bersama Warga Jalan Durian, Perkuat Sinergi Wujudkan Kampung Bersih Narkoba