PT AR Diduga Bertindak di Luar Batas dan Publik Minta Presiden Turun Tangan

sumut24.co -Tapsel, Sistem peradilan semestinya menjadi benteng terakhir rakyat untuk memperoleh keadilan. Namun, ketika perusahaan besar justru diduga mengabaikan proses hukum dan negara memilih diam, maka yang terjadi bukan lagi keterlambatan keadilan, melainkan pengkhianatan terhadap keadilan itu sendiri.

Baca Juga:

• LIPPSU Desak KPK Tangkap Aktor Utama Koruptor Dana APBD Sumut
• PT Cisadane Sawit Raya Sei Siarti Persulit Pembayaran Pesangon PHK
• Semarak Hari Pelanggan Nasional 2025, PLN UID Sumatera Utara Kunjungi PT Pacific Medan Industri (PAMIN)

Inilah yang dirasakan oleh keluarga besar Parsadaan Siregar Siagian Boru Dohot Bere, keturunan Ompu Djaindo Ramba Joring. Hingga tanggal 5 September 2025, PT Agincourt Resources (AR) belum juga menyelesaikan kewajiban ganti rugi atas lahan seluas 190,58 hektar yang berada di Desa Ramba Joring, Tapanuli Selatan - sebuah konflik agraria yang kini memanas.

Menurut Yasser Habibie, S.H., selaku kuasa hukum pihak keluarga, PT AR tidak hanya bersikap pasif, tetapi juga melampaui batas kewajaran dalam menghindari tanggung jawab. Lebih dari sekadar perkara sengketa lahan, tindakan ini telah menggerus rasa percaya masyarakat terhadap supremasi hukum itu sendiri.

"Ini bukan soal bisnis semata. Ini soal hak rakyat yang diinjak. Jika PT AR tetap abai, kami minta lahan dikosongkan segera. Ini peringatan terakhir," tegas Yasser saat Konfrensi Pers di Kantor Hukumnya, Jum'at 5 September 2025.

Selama tahapan mediasi, pihak keluarga telah membuka pintu selebar mungkin untuk berdialog. Namun, PT AR belum menunjukkan itikad baik, bahkan setelah perkara resmi bergulir ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (No. 30/PDT.G/2025/PN.PSP).

Yang lebih mengkhawatirkan, permintaan agar aktivitas perusahaan dihentikan sementara lewat putusan provisionil belum mendapatkan perhatian serius. Jika hukum tak segera bertindak, ini membuka ruang preseden buruk: korporasi boleh melanggar asalkan cukup besar.

Keluarga korban pun tak tinggal diam. Mereka mendesak Presiden RI, DPR, Kementerian Terkait, hingga Komnas HAM untuk turut campur tangan. Ini bukan sekadar gugatan hukum, ini adalah alarm keras bahwa hukum agraria sedang berada di ujung tanduk.

"Kami tidak akan diam. Kalau perlu, aksi massa akan digelar besar-besaran untuk mempertahankan hak kami," ujar Fahran Siregar, salah satu perwakilan keluarga.

Dikonfirmasi pada Sabtu, 6 September 2025, manajer pembebasan lahan PT AR, Raja, tak memberikan respons apapun. Bagi publik, diamnya PT AR justru semakin menegaskan bahwa konflik ini sengaja dibiarkan membusuk.

Kini publik bertanya, di mana tanggung jawab sosial perusahaan? Apakah hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas?.(zal)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

LIPPSU Desak KPK Tangkap Aktor Utama Koruptor Dana APBD Sumut

PT Cisadane Sawit Raya Sei Siarti Persulit Pembayaran Pesangon PHK

Semarak Hari Pelanggan Nasional 2025, PLN UID Sumatera Utara Kunjungi PT Pacific Medan Industri (PAMIN)

PT Agincourt Resources Raih Gold Award EPSA 2025 Berkat Inovasi Daur Ulang Oli Bekas

Kodir Pohan Optimistis Akhmad Munir Bisa Kuatkan Sinergi Pers Indonesia

Ketua FABEM Desak Presiden Prabowo Lakukan Revolusi Kedaulatan Energi dan Tangkap Koruptor SDA