Karier Melaju Tanpa Rem, Nama TOP Dikaitkan Kasus Dugaan Kejahatan, Siapa Sebenarnya di Balik 'Delapan Sayap'?

Medan | Sumut24.co

Baca Juga:

Nama pejabat berinisial TOP kini menjadi sorotan publik setelah disebut-sebut dalam pusaran kasus dugaan kejahatan besar yang sedang diselidiki aparat penegak hukum. Meski belum ada keterangan resmi dari lembaga penegak hukum, sejumlah pihak yang pernah berkaitan dengan karier TOP ( Topan Ginting tersangka korupsi proyek jalan, red)disebut telah atau sedang menjalani pemeriksaan oleh KPK.

Dibalik penyelidikan tersebut, publik mulai mempertanyakan bagaimana sosok TOP bisa melesat cepat dalam dunia birokrasi, bahkan sebelum menyentuh usia matang sebagai pejabat struktural tinggi. Kariernya yang dinilai "melompat" dari satu jabatan ke jabatan strategis lainnya, membuat sejumlah kalangan berspekulasi bahwa ada "kekuatan tak terlihat" di balik perjalanannya.

Karier Melonjak, Prestasi Dipertanyakan

TOP dikenal sebagai alumni STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri), namun menurut beberapa alumni lainnya, nama tersebut tidak pernah benar-benar menonjol dalam hal prestasi. Bahkan, menurut informasi dari kalangan internal, TOP merupakan salah satu lulusan muda yang seharusnya masih berada di jenjang struktural menengah.

"Banyak letting di atas beliau yang saat ini masih berada di posisi Kabid. Tapi entah bagaimana, TOP justru mendapat delapan jabatan strategis secara beruntun. Ini luar biasa, atau justru mencurigakan," ungkap Rizal Sipayung, mantan aktivis kampus Universitas Sumatera Utara (USU), kepada wartawan.

Rizal menyebutkan, publik seharusnya mempertanyakan logika di balik loncatan karier tersebut. Ia menyoroti bagaimana seseorang yang belum memiliki rekam jejak gemilang, justru diberikan kepercayaan luar biasa di berbagai posisi penting dalam pemerintahan.

Jabatan PLT Bertubi-Tubi di Medan

Karier TOP mulai mencuat saat menjabat di Pemerintah Kota Medan. Dia diketahui pernah mengemban sejumlah posisi strategis sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di beberapa dinas sekaligus, termasuk posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Medan yang akhirnya dijabat secara definitif.

Yang lebih mengejutkan, dalam waktu relatif singkat, TOP juga ditunjuk sebagai Plt Sekretaris Daerah Kota Medan, tepat di masa kritis menjelang Pilkada serentak. Padahal secara struktur birokrasi, ada tiga asisten dan lebih dari empat pejabat eselon dua yang secara usia dan kepangkatan lebih senior.

"Kalau bicara logika birokrasi, tentu ini tidak masuk akal. Di mana etika senioritas? Apakah ini hasil pertimbangan objektif atau justru titipan kekuasaan?" tambah Rizal.

'Delapan Sayap' dan Dugaan Ikatan Khusus

Istilah "delapan sayap" mulai beredar di kalangan birokrat lokal, merujuk pada jumlah jabatan yang pernah diemban TOP dalam waktu singkat, baik secara definitif maupun Plt. Fenomena ini dianggap tidak biasa, mengingat prosedur rotasi dan promosi di lingkungan ASN biasanya membutuhkan proses panjang dan seleksi ketat.

Rizal Sipayung dan beberapa aktivis lokal menduga bahwa TOP memiliki ikatan yang sangat kuat dengan pihak-pihak berpengaruh di balik layar. Hal ini yang diyakini menjadi alasan utama mengapa kariernya begitu cepat menanjak, meski dinilai tidak sebanding dengan prestasi dan kompetensinya.

"Kalau tidak ada 'user' yang kuat di belakang, mana mungkin bisa seperti itu? Logika aja lah," ucap Rizal sambil tertawa kecil, menandai skeptisismenya terhadap integritas sistem birokrasi yang sedang berlaku.

Menanti Transparansi Penegak Hukum

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atau kejaksaan terkait sejauh mana keterlibatan TOP dalam dugaan kasus yang sedang diusut. Namun sejumlah sumber menyebut, beberapa nama yang memiliki kedekatan struktural dan historis dengan TOP juga tengah dimintai keterangan.

Publik kini menanti sikap tegas dan transparan dari lembaga penegak hukum dalam mengungkap siapa sebenarnya yang bermain di balik pengangkatan dan promosi jabatan yang diduga sarat kepentingan tersebut. Kasus ini sekaligus membuka ruang refleksi bagi sistem birokrasi di daerah, yang kerap kali dibajak oleh kepentingan politik dan kekuasaan pribadi.

"Jangan sampai karier ASN menjadi lelucon, hanya karena ada yang mampu mengatur dari balik layar," pungkas Rizal Sipayung.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News