KPK Sita Rp 2,8 Miliar dari Eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting, Kasus Suap Proyek Jalan Makin Panas!

Baca Juga:

• DBH Bukan Warisan Edy Rahmayadi, Utang DBH Itu Produk Era Pj dan Bobby
• Inflasi Sumut Tertinggi Nasional, Warisan Edy Rahmayadi Dirusak Bobby Nasution
• KAMAK Tuding KPK Lindungi Bobby Nasution di Kasus Korupsi Jalan

MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggebrak penanganan kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara. Dalam pengembangan penyidikan, KPK berhasil menyita uang tunai senilai Rp 2,8 miliar dari kediaman Topan Ginting, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut yang juga merupakan sosok dekat Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
Penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian penggeledahan dan penyidikan intensif pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret nama Topan Ginting. Selain uang tunai, petugas KPK juga mengamankan dua pucuk senjata api dari lokasi yang sama.
Kasus ini mengguncang publik Sumatera Utara mengingat posisi strategis Topan Ginting, yang dikenal memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Sebelum menjabat Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting sempat menduduki posisi penting sebagai Sekretaris Daerah Kota Medan di masa kepemimpinan Bobby Nasution sebagai Wali Kota. Kenaikan kariernya yang pesat menjadi sorotan banyak pihak.
Dugaan Suap Proyek Bernilai Ratusan Miliar
Kasus suap ini diduga terkait dengan proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan juga proyek di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara. Total nilai proyek yang disorot mencapai fantastis, yakni sekitar Rp 231,8 miliar. KPK sendiri menduga, dana yang disiapkan untuk melancarkan praktik suap mencapai Rp 46 miliar. Meski demikian, uang yang disita saat OTT "hanya" sekitar Rp 231 juta, yang diyakini sebagai sisa dari pembagian dana suap yang sudah terjadi sebelumnya.
Keberadaan uang Rp 2,8 miliar yang baru disita dari rumah Topan Ginting ini menambah daftar bukti yang dimiliki KPK dalam menelisik lebih jauh praktik rasuah ini. Publik menanti, ke mana saja aliran dana tersebut dan siapa saja pihak lain yang terlibat.
Bobby Nasution Siap Diperiksa
Menyikapi perkembangan kasus ini, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, telah menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan KPK jika diperlukan. Ia juga menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Topan Ginting, menekankan komitmennya dalam mendukung pemberantasan korupsi.
Meski demikian, beberapa pengamat hukum pidana berpendapat, tidak mudah bagi praktik suap sebesar ini berjalan tanpa sepengetahuan pimpinan tertinggi di lingkungan terkait. KPK sendiri masih terus mendalami asal-usul uang yang ditemukan dan kemungkinan adanya pihak lain yang turut menerima aliran dana haram tersebut.
Kasus ini diprediksi akan terus bergulir dan berpotensi menyeret nama-nama lain seiring dengan pendalaman yang dilakukan oleh KPK. Masyarakat menaruh harapan besar agar kasus ini dituntaskan secara transparan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Sumatera Utara.res2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DBH Bukan Warisan Edy Rahmayadi, Utang DBH Itu Produk Era Pj dan Bobby

Inflasi Sumut Tertinggi Nasional, Warisan Edy Rahmayadi Dirusak Bobby Nasution

KAMAK Tuding KPK Lindungi Bobby Nasution di Kasus Korupsi Jalan

Ucapan Protokol Gubsu Picu Ketegangan Saat Wawancara Gubernur Bobby

Bobby Nasution: Pelantikan Kadishub Sumut Masih Menunggu Pansel

Bobby Lantik 177 Pejabat Eselon III dan IV Pemprov Sumut: “Jangan Bekerja Biasa-Biasa Saja!”