MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU ITE: Kritik di Media Sosial Tak Lagi Bisa Dipidana

Baca Juga:

• Pemkab Deliserdang Disorot Usai Posting Penyerahan Dokumen KUA-PPAS P-APBD 2025, Ternyata Dokumen Tahun 2026, Ini Kata Hamdani Syaputra
• Senam Bersama Masyarakat Kecamatan Medan Kota, Rico Waas: Semoga Membahagiakan Kita Semua
• Kacabdis Wilayah I Disdik Sumut Diduga Lindungi Praktik Pungli di SMKN 4 Medan

Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Putusan ini menegaskan bahwa kritik kepada pemerintah di media sosial tidak dapat dipidana karena merupakan bagian dari pengawasan dan koreksi publik.

Dalam sidang pembacaan putusan, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan bahwa pada dasarnya kritik dalam kaitannya dengan Pasal 27A UU 1/2024 adalah bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap kritik tersebut bertentangan dengan prinsip negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi.

"Perbuatan berupa kritik yang ditujukan kepada pemerintah tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai penghinaan, karena kritik merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan," ujar Arief.

Putusan ini dinilai sebagai langkah maju dalam melindungi kebebasan berekspresi dan memberikan kepastian hukum bagi warga yang selama ini khawatir mengkritik pemerintah melalui media sosial. Sebelumnya, pasal-pasal dalam UU ITE tersebut kerap disalahgunakan untuk mempidanakan kritik yang sah dan wajar.

Meski demikian, MK menegaskan bahwa kritik tetap harus disampaikan secara proporsional dan bertanggung jawab, tanpa melanggar ketentuan hukum lainnya, seperti ujaran kebencian dan fitnah.

Dengan dikabulkannya sebagian gugatan ini, Pasal 27A UU ITE tetap berlaku, namun dengan tafsir yang memperjelas batas antara kritik yang sah dan penghinaan yang melanggar hukum.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemkab Deliserdang Disorot Usai Posting Penyerahan Dokumen KUA-PPAS P-APBD 2025, Ternyata Dokumen Tahun 2026, Ini Kata Hamdani Syaputra

Senam Bersama Masyarakat Kecamatan Medan Kota, Rico Waas: Semoga Membahagiakan Kita Semua

Kacabdis Wilayah I Disdik Sumut Diduga Lindungi Praktik Pungli di SMKN 4 Medan

Kolaborasi Hebat! Polres Padangsidimpuan dan Forkopimda Bangun Dapur Sehat untuk Masyarakat

Pertamina Patra Niaga Dukung Pengembangan Ekonomi dan UMKM

Beras Terus Naik, Pemko Pematangsiantar Siapkan Pasar Murah