Penyempurnaan RUU Pariwisata, Komite III DPD RI Kunjungi Sumut

MEDAN I Sumut24.co

Baca Juga:

• Kakorlantas Polri Dinilai Hadirkan Pendekatan Humanis bagi Pengemudi Ojol
• Muhammad Furqan Alfaruqiy, USU Dorong Penguatan Narasi Besar Indonesia Untuk Menyiapkan SDM Masa Depan Bangsa
• Oknum HRD PT BIG Diduga Mengetahui Gaji Ratusan Buruh PT BIA Dipungli Rp10 Ribu dan Buruh Aktif Diwajibkan Menandatangani Surat Pengunduran Diri Sepih

Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkunjung ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim diterima Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Muhammad Armand Effendy Pohan, Kepala Biro Hukum Dwi Aries Sudarto dan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Zumri Sulthony di Ruang Rapat I Lantai II, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (27/5)

Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Muhammad Armand Effendy Pohan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada anggota DPD RI, yang telah mengunjungi Sumut, untuk mendapatkan masukan penyempurnaan RUU tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Pohan memberikan beberapa masukan, di antaranya pembagian peran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, atas pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Super Prioritas DPSP yang dikembangkan. Selain itu, kebijakan anggaran dalam APBD perlu ditetapkan presentase anggarannya, sehingga urusan pariwisata yang dianggap sektor unggulan juga menjadi perhatian yang kuat, bagi Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupoaten/Kota).

Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim mengatakan, kehadirannya bersama rombongan ke Sumut untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan draf RUU Kepariwisataan, sekaligus menyosialisasikan draf UU Kepariwisataan, serta naskah akademiknya.

"Kita hadir ke Sumut, untuk mendengar pandangan dan pemikiran dari stakeholder di Sumut, untuk pengayaan informasi dalam mempertajam draf RUU Kepariwisataan," jelasnya.

Menurutnya, walau UU Pariwisata telah dilakukan perbaikan. Namun masih ada yang perlu dilakukan perbaikan di antaranya, kualitas lingkungan, kapasitas SDM, aksesbilitas darat dan udara, serta kurangnya investor pariwisata. Karena pariwisata merupakan sektor ekonomi yang penting di Indonesia. Potensi keindahan alam, budaya sebagai warisan leluhur Indonesia merupakan nilai tambah yang perlu dipromosikan dan dikembangkan.

"Pariwisata memiliki posisi strategis dalam peningkatan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Seperti Sumut di Anugerahi Danau Toba dan ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Jadi kita ingin mendapatakan masukan untuk penyempurnaan Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan," jelasnya.

Turut hadir Akademisi USU Yusrin Muhammad Nazief, akademisi Politeknik Pariwisata Medan Rahmat Dermawan, Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut Sekretaris Dewi Juita Purba.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kakorlantas Polri Dinilai Hadirkan Pendekatan Humanis bagi Pengemudi Ojol

Muhammad Furqan Alfaruqiy, USU Dorong Penguatan Narasi Besar Indonesia Untuk Menyiapkan SDM Masa Depan Bangsa

Oknum HRD PT BIG Diduga Mengetahui Gaji Ratusan Buruh PT BIA Dipungli Rp10 Ribu dan Buruh Aktif Diwajibkan Menandatangani Surat Pengunduran Diri Sepih

Reza Fakhrumi Tahir: Pejabat Berobat ke Luar Negeri Hak Pribadi

Kadis Kominfo , Tekankan Peningkatan Kinerja dan Kedisiplinan Pegawai

Panen Raya Jagung Kuartal II 2026, Polres Padangsidimpuan Targetkan Produksi 90 Ton untuk Dukung Swasembada Pangan