TAPSEL | Sumut24.co
Jelang 100 hari kerja, Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) di bawah kepemimpinan Kapolres baru AKBP Yasir Ahmadi SIK, MH, menghadapi berbagai tantangan baik jelang Pemilu sampai internal
Meski beberapa program kerja telah diimplementasikan, evaluasi kritis diperlukan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan dalam mencapai program, terutama terkait penerapan SOP, dugaan isu pungli, penangkapan narkoba yang terbilang minim, dan penanganan dugaan tindak pidana korupsi.
1. Janggalnya Penerapan SOP
Program penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh personil Polres Tapsel merupakan langkah penting menuju keamanan dan ketertiban nasional (Kamtibnas). Namun, perlu dilakukan evaluasi mendalam terkait implementasi dan pemahaman SOP oleh seluruh personil.
Keberhasilan program ini dapat diukur dari peningkatan efektivitas penanganan kasus kriminal dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polres Tapsel.
Dimana baru-baru ini telah terjadi dugaan pelanggaran SOP yang dilakukan Polres Tapsel terhadap lima warga angkola selatan dalam proses penangkapan, sehingga warga menempuh proses Praperadilan untuk menegakkan keadilan.
Tua Alpaolo Harahap, SH., M.H, selaku kuasa hukum kelima warga tersebut, mengatakan bahwa permohonan Praperadilan ini merupakan upaya hukum yang disediakan undang-undang kepada pencari keadilan, untuk menguji apakah penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik sudah tepat.
Menurut keterangan kliennya, mereka diduga sebelum ditangkap tidak pernah dipanggil atau diklarifikasi atas tuduhan tindak pidana pengeroyokan tersebut. Mereka juga diduga tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Mereka tiba-tiba saja ditangkap sekitar pukul 05.00 pagi, padahal kejadian yang melibatkan mereka hanya ribut-ribut dengan keamanan PT. ANJ karena ada anggota masyarakat mereka yang ditangkap karena diduga mencuri buah sawit beberapa bulan lalu. Saat pelaku akan dibawa ke Polres Tapsel, terjadi adu mulut dan aksi saling dorong dengan masyarakat, termasuk Barito Ritonga CS ini.
"Dari peristiwa yang dialami klien kami ini, kami menduga ada tindakan-tindakan penanganan perkara di luar prosedural yang tidak semestinya. Sudah kami uraikan ke dalam permohonan Praperadilan dan terakhir disidang ke lima (sidang pembuktian) kita sudah hadirkan para saksi," ungkap Tua Alpaolo Harahap.
2. Isu Pungli, Korupsi, dan Pengelolaan Ilegal Logging
Dugaan isu pungli, terutama terkait bandar narkoba dan tindak pidana korupsi, merupakan tantangan serius. Peningkatan transparansi dan keberanian dalam mengatasi korupsi harus menjadi fokus utama.
Salah satu yang sempat merebak dibeberapa media,penanganan ilegal logging di Mosa, Angkola Selatan harus diperkuat, mengingat dampak besar terhadap lingkungan dan keberlanjutan wilayah.
Beberapa waktu lalu, Saut Harahap yang mengungkapkan, atas temuan puluhan sampai ratusan kubik kayu balok sabun jenis kayu kapur dan meranti ini pertanda,diduga aktifitas Illegal Logging masih berlangsung di eks lahan PT. PLS, di Mosa, Angkola Selatan.
"Kalau betul-betul aktifitas Illegal Logging ini menjadi atensi Aparat Penegak Hukum," ucap Saut Harahap.
Hingga saat ini kasus ilegal logging di Mosa, Angkola Selatan tersebut masih menimbulkan pertanyaan kepada publik, siapa dalang dibalik semua ini.
3. Penangkapan Narkoba dan Pengawasan Wilayah
Kritik terhadap kinerja Polres Tapsel terkait penangkapan narkoba perlu ditanggapi serius. Dugaan pengawasan yang minim menyebabkan penangkapan narkoba yang sangat sedikit dibandingkan dengan Polres terdekat
Yang mana wilayah hukum polres itu ada dua kabupaten, yakni Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara, dimana itu adalah gerbang strategis untuk memasuki wilayah masuk dan keluar Sumatera Utara, berbanding terbalik dengan Kota Padangsidimpuan yang berada ditengah-tengah wilayah Tapsel namun berhasil mengungkap beberapa kasus besar narkoba.
Evaluasi mendalam mengenai alasan di balik ketidaksetaraan ini perlu dilakukan, serta langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pengawasan di wilayah yang memiliki potensi risiko tinggi.
Bang Regar yang merupakan pemerhati wilayah hukum Polres Tapsel melihat banyaknya tantangan yang harus dilakukan Kapolres Baru sekarang untuk segera berbenah dan bersih-bersih kepada personil baik tingkat menengah hingga akar rumput.
"Banyaknya isu narkoba, salah satunya daerah di wilayah tapsel menjadi sorotan yang merupakan, diduga pusatnya peredaran transaksi Narkoba ini, bahkan anehnya diduga atau kita duga aparat juga melakukan pungli kepada Bandar," ucap bang regar sambil senyum kepada wartawan,Minggu 21/1/24
Hal inilah yang diharapkan publik kepada Kapolres baru AKBP Yasir Ahmadi yang notabene nya lahir asli orang Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) kota Padangsidimpuan dalam beberapa hari kedepan menjelang 100 hari kerja nantinya dengan menjunjung tinggi PRESISI Polri.
4. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Ketidakjelasan terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk beberapa aduan (Dumas) yang diduga masih ada belum ditindaklanjuti, menciptakan ketidakpastian di kalangan masyarakat.
Diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam menanggapi aduan dan mengungkap kasus korupsi untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.
"Ini pun juga perlu kita soroti, tahun 2023 kmren saya rasa banyak aduan (Dumas) baik itu terkait dana desa, maupun dinas-dinas terkait, hal ini yang harus dijelaskan kepada publik secara jelas dan transparan agar jangan mengurangi rasa dari Presisi tersebut", jelas Bang Regar
5. Wilayah Hukum Polres Tapsel
Wilayah hukum Polres Tapsel yang melibatkan dua kabupaten, Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara, seharusnya menjadi strategis.
Namun, keberhasilan Polres Padangsidimpuan dalam mengungkap kasus narkoba memberikan gambaran bahwa peningkatan koordinasi dan sinergi antarinstansi sangat penting untuk mengoptimalkan upaya penegakan hukum di seluruh wilayah Tapsel.
Dalam merespons evaluasi kritis ini, diharapkan Kapolres Tapsel Bapak AKBP Yasir Ahmadi SIK MH dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam perbaikan yang konkrit dan transparan.
Memperkuat kerjasama dengan instansi terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat adalah kunci kesuksesan dalam membangun keamanan dan ketertiban di wilayah hukum baik kabupaten Tapanuli Selatan maupun Kabupaten Padang Lawas Utara.zal
Baca Juga:
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News
