KPK Sita Uang Rp1,4 Miliar dan Emas dalam OTT di BNPB, Sekretaris Utama Ikut Diamankan
JAKARTA SUMUT24.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas dalam operasi tangkap tang
Hukum
Medan I Sumut24.co
Baca Juga:
Badan Pusat Statitik (BPS) Provinsi Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion dalam rangka persiapan penyusunan PDRB Triwulanan dan Rebasis PDRB Berbasis CVM (Chain Volume Measure), di Santika Dyandra Premier Hotel Medan, Selasa (19/12/2023).
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait pentingnya data yang komprehensif dari masing-masing dinas/instansi dan terjalinnya kerjasama dengan dinas terkat dalam penyediaan data untuk penghitungan PDRB Triwulanan Kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan bentuk penjaminan mutu dan kualitas data neraca yang dihasilkan khususnya PDRB sebagai tahap awal untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
Kegiatan yang dibuka Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin ini menghadirkan narasumber yakni Direktur Neraca Pengeluaran BPS RI, Pipit Helly Sorayan, SE,ME dan Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo, serta dihadiri perwakilan instansi maupun dinas OPD di seluruh kabupaten/kota di Sumut.
Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi Rebasing (Penetapan Kembali Tahun Dasar Baru) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan metode CVM (Chain Volume Measurement).
"Perubahan metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi perekonomian yang lebih representatif, up-to-date, akurat, dan reliable. Harapannya, dengan adanya rebasing dapat meningkatkan kualitas data PDRB dan menjamin konsistensi dari pendekatan penghitungan PDRB," ujarnya.
Disebutkan, berdasarkan rekomendasi UN Statistical Commission (UNSC), perubahan tahun dasar dilakukan setiap 5 atau paling lama 10 tahun sekali. Sedangkan PDB/PDRB Indonesia saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010. Sedangkan metode CVM ini akan dilaksanakan setiap tahun.
Dengan adanya metode yang baru ini, lanjutnya, akan menghasilkan data yang lebih berkualitas. Selain itu bisa menangkap perubahan-perubahan yang boleh jadi gejolaknya itu sangat cepat. Seperti kemarin saat pandemi Covid-19, itu juga menjadi suatu situasi yang berbeda, jadi dengan menggunakan CVM bisa jadi presisinya lebih kuat.
"Ini memang suatu metode baru untuk PDRB dan BPS masih terus beradaptasi. Karena banyak sekali SDM di BPS baik di provinsi atau kabupaten kota membutuhkan pemahaman. Karena itu kita latihan, kita sosialisasikan tetapi bukan hanya internal BPS saja tetapi juga kita mengajak sejumlah instansi untuk bisa mendapatkan informasi ini," katanya.
Nurul Hasanudin menyebutkan, metode ini sudah dicoba di nasional dan akan digulirkan ke provinsi. Pihaknya sedang menunggu dari nasional dan BPS Sumut sudah menyiapkan data-datanya, menyiapkan sumber informasinya dan SDM untuk menyampaikan informasi.
"Jika perubahan metode ini sudah diambil, dengan perubahan yang baru maka tidak boleh mundur dengan metode sebelumnya. Sebab itu, BPS menyiapkan SDM-nya untuk mengawal sehingga perhitungannya bisa berkelanjutan," ujarnya.
Diharapkan dengan kegiatan yang dihadiri OPD dan lembaga, BPS mendapatkan dukungan data dari stakeholder. Mengingat setiap sektor memiliki sumber data yang baru dan tidak semua informasi didapat, misalnya dengan bersama-sama seperti ini dapat memberikan data untuk gambaran terkait dengan sektor ekonomi.
"Dengan metode CVM akan dilaporkan setiap tahun, mulai dari harga, volume, agar bisa memotret kondisi ekonomi lebih stabil dan komprehensif," ujarnya.
Menjawab pertanyaan wartawan, Nurul Hasanudin pada kesempatan itu mengatakan, Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memotret bagaimana profil ekonomi setiap triwulan. Bahkan yang disajikan itu membutuhkan dukungan dari berbagai stakeholder apakah itu terkait sumber data dan juga bagaimana sektor-sektor itu dibangun tentunya perlu informasi-informasi.
"Sehingga langkah sinergi itu menjadi satu kepastian di dalam membangun hasil yang lebih baik hasil yang lebih berkualitas agar secara utuh kita bisa memberikan gambaran PDRB setiap waktunya lebih jelas antara daerah maupun waktunya berbanding secara baik," sebutnya.
Nurul Hasanudin menyebutkan, terakhir BPS Sumut merilis angka pertumbuhan ekonomi di angka 4,94 persen, artinya ini satu informasi yang menjadi indikator bagaimana capaian ekonomi di daerah. Dan itu jika dibandingkan dengan provinsi lain seperti apa, di region Sumatera juga seperti apa bahkan di level nasional maka dijadikan informasi bagaimana sektor-sektor apa saja yang harus dikuatkan.
Misalnya, kontribusi dari pada sektor pertanian Sumut di 23,71 persen menjadi kontribusi besar di dalam membangun ekonomi di Sumatera Utara ini. Jadi kalau misalnya tidak memiliki informasi secara jelas tentu akan kehilangan arah dalam membangun.
"Jika sudah dapat informasi dari sektor pertanian dan pastinya banyak pekerja yang banyak bergantung dengan sektor itu maka kebijakan yang lahir tentunya bisa memperhatikan kesejahteraan rakyat di sektor pertanian cukup dominan," ujarnya.
Dalam FGD tersebut, Direktur Neraca Pengeluaran BPS RI, Pipit Helly Sorayan, SE,ME menyampaikan pemaparan dengan topik 'Sosialisasi Rebasing PDB/PDRB Berbasis CVM'. Sedangkan Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo, menyampaikan pemaparan dengan judul Manfaat dan Tantangan Perubahan PDRB, dengan moderator dari BPS Pendi Dewantoro. (red-1)
JAKARTA SUMUT24.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas dalam operasi tangkap tang
Hukum
Dr. Ramces Pandiangan Bersuara Keras, Dugaan Pengerusakan oleh Satpol PP Deli Serdang Kini Dilaporkan ke Polisi
News
FABEM SUMUT DAN MASKER PRAGI UCAPKAN SELAMAT BERTUGAS DIRUT PT.PLN SUROSO ISNANDAR
News
D&rsquoLegends Sumut Serahkan Sertifikat Touring Medan&ndashBanda Aceh, Kurniawan Tekankan Semangat Persaudaraan
News
sumut24.co SimalungunWakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyambut baik peresmian 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPP
Umum
KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Dana Siap Pakai BNPB, Adik Kepala BNPB Ikut Terjerat
News
sumut24.co MedanPemko Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup memantau perkembangan kualitas udara menyusul sebaran kabut asap lintas batas y
kota
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menggelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (M
News
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pembanguna
Hukum
Publik Berhak Tahu! Proyek Infrastruktur Padangsidimpuan Gagal Tender, Transparansi Anggaran 2026 Dipertanyakan
News