Di Forum Internasional, DPR Dorong Perlindungan HAM Pekerja Migran  

Rabat I Sumut24.co

Baca Juga:

• Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara
• Komisaris–Direksi Kompak Jalankan Transformasi, Bank Sumut Bidik Kinerja Lebih Kompetitif
• Rakorpem di Tanjungbalai Utara, Wali Kota Mahyaruddin Tekankan Kinerja dan Pelayanan Publik

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar menghadiri Pertemuan Parlemen Sedunia dalam rangka Pengesahan _Global Compact on Migration_ (GCM) pada 6-7 Desember 2018 di Rabat, Maroko. Pertemuan ini digagas oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) bekerja sama dengan Parlemen Kerajaan Maroko. GCM sendiri merupakan instrumen internasional terbaru yang akan menjadi acuan bagi negara-negara di dunia dalam memperbaiki manajemen migrasi, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Rencananya, GCM akan disahkan pada 10-11 Desember mendatang di Marakesh.“Indonesia memiliki kepentingan yang luar biasa besar dalam negosiasi GCM, terutama terkait pemenuhan hak-hak pekerja migran. Sampai saat ini, permasalahan yang banyak dihadapi oleh pekerja migran kita adalah pelanggaran HAM, bukan hanya dalam konteks kekerasan fisik, tetapi banyak yang diperlakukan secara tidak adil. Itulah mengapa DPR RI dalam forum-forum antarparlemen selalu menyuarakan pentingnya kontrak kerja yang sah, adil, dan berimbang, baik bagi pekerja profesional maupun pekerja domestik,” Rofi’ menjelaskan. Rofi menambahkan, Jangan sampai pekerja Indonesia menerima upah yang tidak layak, ataupun diberhentikan dari pekerjaannya tanpa ada konsekuensi yang jelas.Dalam intervensinya, Rofi menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai masukan selama proses negosiasi GCM, antara lain mengenai pentingnya mencegah kriminalisasi terhadap pekerja migran ilegal (undocumented migrant workers).“Memang banyak pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pekerja migran asal Indonesia. Ini yang harus kita perbaiki. Tetapi, pemberi kerja yang memanfaatkan pekerja migran ilegal, juga harus ditindak,” Rofi menambahkan. (red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara

Komisaris–Direksi Kompak Jalankan Transformasi, Bank Sumut Bidik Kinerja Lebih Kompetitif

Rakorpem di Tanjungbalai Utara, Wali Kota Mahyaruddin Tekankan Kinerja dan Pelayanan Publik

Bahas Program MBR, Wali Kota Tanjungbalai Dukung Pembangunan 166 Unit Rumah

Brimob Polda Sumut Pastikan Keamanan Pembangunan Hunian bagi Korban Banjir dan Longsor Sipirok

Momentum HPN ke-80 Tahun 2026, AKBP Wira Prayatna bersama Jurnalis Kompak Jaga Kamtibmas di Mako Polres Padangsidimpuan