Polri Bentuk Satgas Money Politik

MEDAN|SUMUT24

Baca Juga:

• Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara
• Komisaris–Direksi Kompak Jalankan Transformasi, Bank Sumut Bidik Kinerja Lebih Kompetitif
• Rakorpem di Tanjungbalai Utara, Wali Kota Mahyaruddin Tekankan Kinerja dan Pelayanan Publik

Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian menyampaikan, bahwa dalam waktu dekat, Polri akan membentuk Satgas Money Politik dalam menghadapi kegiatan Pilkada serentak. Selain itu, Kapolri juga menginstruksikan agar kegiatan Saber Pungli lebih ditingkatkan, dan lakukan penindakan terhadap temuan kasus di lapangan. Kapolri juga menekankan dalam meningkatkan kinerja, akan melakukan survei dan perbaikan citra Polri di masyarakat.

“Tetap jaga hubungan baik dengan instansi lain, khususnya TNI. Prioritas Polres atau daerah yang rawan korupsi. Lakukan pendektesian titik masalah dan pembenahan dalam kegiatan operasional Polres tersebut,” kata Kapolri dalam video confrence (vidcon) dengan Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw beserta jajaran, tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI, di Lt IV Mapoldasu, Rabu (3/1).

Dalam keterangan pers yang disampaikan Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Rina Sari Ginting, disebutkan bahwa kegiatan vidcon tersebut turut dihadiri oleh Wakapoldasu, Irwasda, para pejabat utama Poldasu, Kapolres/Tabes jajaran Poldasu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar S Sos, Koor Bidang Pengawasan Dedy Irsan SH, dan Tim Penegakkan Hukum Dearma Sinaga SH MH itu.

Dalam pengantarnya Jendral Pol Tito Karnavian menyampaikan, bahwa penilaian hasil survei adalah sebagai bahan evaluasi internal Polri, sehingga dapat memotivasi jajaran Polri dalam menghadapi tantangan tugas Polri ke depan.

“Terimakasih kepada personel Polri, sehingga Ops lilin dan berbagai kegiatan Polri dapat berjalan dengan baik,” kata Kapolri.

Dari hasil survei Litbang Kompas, lanjutnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah mencapai angka 70%, kemudian 76% Politik dan Keamanan, 61% Penegakkan Hukum, 55% Ekonomi, dan 72% Kesejahteraan Sosial.

“Polri mendapat peringkat ke-3 atau 70,2%, sebagai lembaga dengan citra terbaik,” terangnya.

Karenanya, anggota Polri dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi harus mempunyai keinginan dalam hal memperbaiki citra Polri atau Public Trust terhadap Polri.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyampaikan bahwa sesuai dengan program Promoter, Polri melakukan 3 program. Pertama, peningkatan kinerja, peningkatan pelayanan publik, profesional penegakkan hukum dan mantapkan Harkamtibmas. Kedua, perbaikan kultur, minimalisasi perilaku serta hilangkan arogansi kekuasaan dan juga hilangkan tindakan kekerasan. Dan yang ketiga adalah, manajemen Media, media conventional, dan media sosial.

Kapolri juga menyampaikan keinginannya untuk menciptakan iklim kompetitif antar daerah, terkait inovasi-inovasi yang dapat dilakukan dalam peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri.

Ombudsman Apresiasi Respon Kapoldasu Perbaiki Layanan Publik

Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Sumut mengapresiasi respon Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpau dalam upaya memperbaiki pelayanan publik di jajaran kepolisian. Apresiasi itu disampaikan melihat langkah cepat Kapolda menyikapi hasil survei Ombudsman RI terhadap pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di enam Polres jajaran Polda Sumut.

“Saya apresiasi Pak Kapolda. Karena setelah paparan hasil survei pelayanan publik di jajaran kepolisian yang dilakukan Ombudsman RI, Pak Kapolda langsung bergerak cepat berkoordinasi dengan jajaran,” tegas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Rabu (3/1).

Abyadi Siregar mengatakan hal itu ketika diminta wartawan tanggapannya terkait pelaksanaan vidio confrence Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rivai dan anggota Ombudsman RI Prof Adrianus Meliala dengan Kapolda dan Kepala Ombudsman RI provinsi se Indonesia, Rabu (3/1).

Abyadi Siregar sendiri hadir dalam vidio confrence tersebut bersama dua asisten Ombudsman RI, Dedy Irsan dan Dearma Sinaga.

Dalam vidio confrence tersebut, Prof Amzulian Rifai dan Prof Adrianus Meliala memaparkan hasil survei Ombudsman RI terhadap layanan penerbitan SKCK dan pengurusan SIM Baru (SIM A dan SIM C) di 153 Polres/Polresta se Indonesia.

Di wilayah Polda Sumut sendiri, terdapat enam Polres/Polresta yang disurvei yakni Polresta Medan, Polres Deliserdang, Polres Kota Binjai, Polres Kota Pematangsiantar, Polres Langkat dan Polres Serdang Bedagai (Sergai).

Dari hasil survei di enam Polres tersebut, hanya tiga Polres yang meraih predikat zona hijau dari Ombudsman RI atau sudah memiliki kepatuhan tinggi atau pelayanan baik. Ketiga Polres yang meraih zona hijau atau pelayanan baik itu adalah Polresta Medan, Polres Deliserdang dan Polres Binjai. Sedang tiga Polres lainnya masih mendapat predikat zona kuning atau pelayanannya masih kurang baik, yakni Polres Pematang Siantar, Polres Langkat dan Polres Sergai.

Usai vidio confrence, Abyadi Siregar selanjutnya menyampaikan kepada Kapolda agar memonitor seluruh pelayanan masyarakat di Polres/Polresta jajaran Polda Sumut, terutama layanan penerbitan SKCK dan permohonan SIM baru. Terkhusus adanya beberapa layanan yang masih sangat uruk (zona merah) di Polres Pematangsiantar untuk layanan permohonan SIM dengan skor nilai 47.50.

Setelah mendengar paparan hasil survei dalam vidio confrence tersebut, Kapolda langsung cepat merespon dengan menggelar rapat dengan jajaran.

“Inilah yang saya maksud bahwa Pak Kapolda sangat responsib untuk memperbaiki pelayanan publik di lingkungan kepolisian di Sumut. Apalagi, beberapa saat setelah vidio confrence tersebut, Polres Pematang Siantar langsung berkoordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumut untuk perbaikan layanan. Kita berharap Pak Kapolda tidak berhenti untuk memperhatikan pelayanan publik di lingkungan kepolisian. Karena ini adalah amanah yang diwajibkan dalam UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” kata Abyadi Siregar.

Survei yang dilakukan Ombudsman RI terhadap layanan SKCK dan permohonan SIM di 153 Polres/Polresta se Indonesia itu, termasuk di enam Polres di Sumut itu, dilakukan sebagai upaya untuk mendorong perbaikan pelayanan publik di jajaran kepolisian sebagaimana diamanahkan UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Survei tersebut hanya melihat kepatuhan jajaran kepolisian (Polres/Polresta) melaksanakan kewajibannya untuk menyusun, menetapkan dan mempublikasikan atributisasi standar pelayanan publik di ruang-ruang layanan.

“Jadi, yang kita lihat adalah, apakah di unit layanan di Polres/Polresta itu sudah dipampangkan atributisasi standar layanan publik sebagaimana diamanahkan pasal 21 UU No 25 tahun 2009. Jadi ingat, survei ini belum melihat aplikasi pelaksanaan apa yang dimuat dalam atributisasi standar layanan publiknya,” ujar Abyadi Siregar.

Dikesempatan yang sama, Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw juga menyampaikan arahanya kepada seluruh pejabat utama Poldasu, dan Kapolres/Tabes melalui vidcon.

“Tahun 2018 adalah tahun politik, karenanya lakukan koordinasi dalam merencanakan kegiatan pengamanan Pemilukada 2018,” tegas Kapoldasu.

Kapoldasu menginstruksikan jajaranya untuk mengevaluasi kegiatan Ops Lilin Toba 2017. Dan bagi para Kasat Intel agar memberikan perkiraan intelejen yang tajam kepada Kapolres,sehingga dapat diantisipasi setiap kerawanan.

“Pos pengamanan bukan sebagai tempat berkumpul anggota, tetapi tempat melayani masyarakat,” tegas Kapoldasu.

Kapoldasu jgua menghimbau agar pengecekan kesiapan personel dan sarpras harus sering dilakukan. Kepada Irwasda, Dir Sabhara, dan Dir Lantas,kata Kapoldasu, agar segera lakukan Anev terkait Ops Lilin Toba 2017. (W01/R03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara

Komisaris–Direksi Kompak Jalankan Transformasi, Bank Sumut Bidik Kinerja Lebih Kompetitif

Rakorpem di Tanjungbalai Utara, Wali Kota Mahyaruddin Tekankan Kinerja dan Pelayanan Publik

Bahas Program MBR, Wali Kota Tanjungbalai Dukung Pembangunan 166 Unit Rumah

Brimob Polda Sumut Pastikan Keamanan Pembangunan Hunian bagi Korban Banjir dan Longsor Sipirok

Momentum HPN ke-80 Tahun 2026, AKBP Wira Prayatna bersama Jurnalis Kompak Jaga Kamtibmas di Mako Polres Padangsidimpuan