Sebelum OTT KPK, Gubernur Sempat Lantik 11 Kepala Daerah

Jakarta I Sumut24.co Tim   Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat, 26 Februari 2021, malam hingga Sabtu (27/2/2021), dini hari.

Baca Juga:

• PT Sumo Tolak Tudingan Pihaknya Menyebabkan Kebocoran PAD Medan Dari Sektor Reklame, Ini Kata Riza
• Tolong, Presiden Prabowo! Inilah Jeritan Tanah Leluhur, Ketua Adat Siregar Siagian Minta PT Agincourt Resources Segera Bayar Ganti Rugi
• Tidak Kooperatif, Polres Palas Didesak Jemput Paksa DH

 Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dikabarkan turut diamankan dalam operasi senyap tersebut pada dini hari tadi. “Hari jumat tanggal 26 Februari 2021 tengah malam sampai dini hari tadi, KPK melakukan giat, melakukan tangkap tangan korupsi di wilayah Sulsel,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri saat dikonfirmasi, Sabtu (27/2/2021).

 Sebelum muncul kabar penangkapan oleh KPK, Nurdin Abdullah masih sempat melantik 11 kepala daerah di Baruga Karaeng Pattingaloang yang berada di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, pada Jumat, 26 Februari 2021.

Bahkan, ia masih sempat menitipkan pesan kepada para kepala daerah yang dilantik soal vaksinasi Covid-19.

 “Saya titip soal vaksin, kita harus betul-betul melakukan vaksin yang tepat kepada masyarakat,” kata Nurdin Abdullah, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 26 Februari 2021, kemarin.

Nurdin menyampaikan agar vaksinasi segera dilakukan kepada kelompok masyarakat yang cenderung menularkan dan ditularkan. Di antaranya, seperti pedagang pasar, alim ulama, dan para tenaga pendidik seperti guru.

Memutus mata rantai penularan Covid-19, kata dia, memang bukan hal mudah.

Sebab, selain harus melindungi masyarakat dari penularan wabah tersebut, pada sisi lain juga tetap harus membangkitkan ekonomi.  Adapun, 11 pasang kepala daerah yang dilantik itu yakni Adnan Purichta Ichsan – Abdul Rauf Mallagani (Kabupaten Gowa), Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Kota Makassar), Chaidir Syam-Suhartina Bohari (Kabupaten Maros), Muhammad Yusran Lalogau-Syahban Sammana ( Kabupaten Pangkep), Suardi Saleh-Aska Mappe (Kabupaten Barru).

Kemudian, Andi Kaswadi Razak-Lutfi Halide (Kabupaten Soppeng), Basli Ali-Syaiful Arif (Kabupaten Kepulauan Selayar), Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (Kabupaten Bulukumba), Theofilus Allorerung-Zadrak Tombeg (Kabupaten Tana Toraja ), Andi Indah Putri Indriani-Suaib Mansyur (Kabupaten Luwu Utara), dan Budiman Hakim (Kabupaten Luwu Timur). “Saya percaya bahwa saudara-saudari dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baik dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Nurdin Abdullah. Sekadar informasi, pada 9 Desember 2021 lalu, ada 12 daerah yang menghelat pemilihan kepala daerah. Namun Bupati Toraja Utara terpilih, Yohanis Bassang-Frederik Victor Palimbong tidak ikut dilantik lantaran masa jabatan bupati sebelumnya baru akan berakhir pada Maret mendatang.

 “Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara akan dilaksanakan secara terpisah pada 31 Maret mendatang. Hal ini tak terkalahkan dengan masa akhir jabatan bupati, ”ujar Nurdin.

Nurdin Abdullah dikabarkan diamankan bersama lima orang lainnya.

 Mereka telah dibawa ke Jakarta untuk membayar lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.  KPK mempunyai waktu 1 × 24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

 “Saat ini, KPK masih bekerja dan memberikan waktu untuk KPK bekerja. Nanti pada saat, kami KPK pasti menyampaikan kepada publik. Nanti kami menyampaikan siapa-siapa saja yang terlibat. Tunggu bersabar ya, ”tutup Firli Bahuri. (Merah)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PT Sumo Tolak Tudingan Pihaknya Menyebabkan Kebocoran PAD Medan Dari Sektor Reklame, Ini Kata Riza

Tolong, Presiden Prabowo! Inilah Jeritan Tanah Leluhur, Ketua Adat Siregar Siagian Minta PT Agincourt Resources Segera Bayar Ganti Rugi

Tidak Kooperatif, Polres Palas Didesak Jemput Paksa DH

Kasus Dugaan Penggelapan Dana Peserta Plasma FKI Mandiri 9,5 M Statusnya Naik Sidik

Pemerintah Kecolongan? PT Agincourt Resources Diduga Masih Beroperasi Usai Izin Dicabut

Jurnalis Dilarang Meliput di Area PT Agincourt Resources Pasca Izin Dicabut, Transparansi Perusahaan Dipertanyakan di Tengah Suasana HPN 2026