Fraksi Golkar Nilai Rencana Kenaikan PAD Belum Maksimal

Medan|SUMUT24 Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kota Medan menilai rencana kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 3,97 persen belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya target peningkatan pajak melalui sektor pajak parkir, pajak hotel dan pajak restoran.

Baca Juga:

• Ketika Ekonomi Kreatif Bertemu Ekonomi Syariah
• Ribuan Warga Padati Reses Anggota DPRD Kota Medan Antonius Tumanggor, Persoalan Banjir hingga Lampu Jalan Jadi Sorotan Utama
• Jelajahi Pesona Simalungun di PRSU 2026, Kenalkan Deretan Destinasi Wisata Andalan

“Kami mensinyalir masih dimungkinkan untuk dinaikkan rencana penerimaannya. Seperti pajak hotel yang hanya sebesar Rp117 miliar. Padahal, jika dilihat tingkat hunian hotel semakin hari semakin meningkat,” kata FPG dalam pemandangannya terhadap nota keuangan RAPBD Kota Medan yang disampaikan, Ilhamsyah, dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Rabu (13/12).

Selain itu, kata Ilhamsyah, FPG juga mempertanyakan APBD TA 2018 yang diproyeksikan sebesar Rp5,23 triliun lebih, atau mengalami penurunan sebesar 5,15 persen dibandingkan tahun 2017.

Fraksi Partai Golkar, sebut Ilhamsyan, memahami penurunan yang disebabkan kecenderungan menurunnya DAU dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. “Kami berharap Pemko Medan tidak bergantung dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Selayaknya, Pemko Medan mengantisipasinya dengan melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang lebih tinggi lagi,” katanya.

Fraksi Golkar juga menyoroti retribusi parkir di tepi jalan. Walaupun ada peningkatan sebesar Rp4 miliar, namun sangat kecil, dibandingkan dengan potensi yang ada. Soal penyelenggaraan BPJS diminta agar Dinkes Kota Medan mengevaluasi provider BPJS yang telah melanggar aturan. Dishub Kota Medan diminta agar melakukan pengendalian dan pengamanan lalu lintas terhadap angkutan kota (angkot) dan juga taksi online yang membuat Medan semakin macet dan sesak.

Selanjutnya, persoalan sampah yang tak juga selesai, Pemko Medan diminta melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam wes energy atau energi terbarukan, karena hal ini akan berdampak bagi kebersihan Kota Medan. “Pertamanan yang ada di Kota Medan jangan hanya menjadi tempat berjualan dan parkir saja, melainkan tempat untuk rekreasi masyarakat dan sarana olahraga, begitu juga LPJU yang banyak mati, harap menjadi perhatian serius,” kata Ilhamsyah.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketika Ekonomi Kreatif Bertemu Ekonomi Syariah

Ribuan Warga Padati Reses Anggota DPRD Kota Medan Antonius Tumanggor, Persoalan Banjir hingga Lampu Jalan Jadi Sorotan Utama

Jelajahi Pesona Simalungun di PRSU 2026, Kenalkan Deretan Destinasi Wisata Andalan

Balerong Silek Tuo Jadi Momentum Kebangkitan Warisan Budaya Minangkabau.

Sidak Ke Puskesmas Tanjung Haloban, Kadis Kesehatan Labuhanbatu Silahkan Tenaga Medis "Hengkang" Jika Tidak Bisa Bekerjasama

Bupati Taufik Hadiri Pembukaan Rakerda PAN Asahan, Tekankan Sinergi Demi Kemajuan Daerah Menuju Pemilu 2029