Kembalikan Marwah Partai Ka'bah, DPC PPP Medan Targetkan Kembali Raih Kursi Parlemen
Kembalikan Marwah Partai Ka&039bah, DPC PPP Medan Targetkan Kembali Raih Kursi Parlemen
News
MEDAN|SUMUT24 Kepala Seksi STNK Direktorat Lalulintas Polda Sumatera Utara, Kompol Ikhwan MS menegaskan, perubahan biaya terjadi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saja. Untuk masalah biaya administrasi, kata dia, tidak ada yang berubah.
Baca Juga:
“Apa yang naik? Itu PNPB. Kalau administrasi enggak ada yang naik. Kami sudah buat pengumuman sebulan yang lalu. Coba baca pengumuman di depan sana,” kata Ikhwan menunjukkan banner kenaikan tarif PNPB di kantor Samsat Medan Utara, Rabu (4/1).
Ia mengatakan, perubahan tarif PNPB itu sesuai keputusan pemerintah. Uangnya pun, kata dia, masuk ke kas negara.
“Intinya kami sudah buat sosialisasi di koran-koran soal perubahan PNPB itu. Administrasi enggak ada yang naik,” ungkap pria berkepala plontos ini.
Terpisah, sejumlah masyarakat yang diwawancarai Tribun merasa keberatan dengan perubahan tarif PNPB tersebut. Masyarakat menganggap, kenaikan tarifnya begitu tinggi.
“Naiknya dua kali lipat. Cukup memberatkan juga sebenarnya sih. Harusnya, pemerintah tidak buru-buru menaikkan tarif ini. Iya kalau pelayanannya makin bagus, kalau enggak, ya sama saja kan,” kata Arif salah satu pemohon pengurusan pajak motor di kantor Samsat Medan Utara.
Masyarakat Mendadak Padati Samsat Medan
Wacana kenaikan tarif pembuatan Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari pemerintah membuat sebagian masyarakat panik. Imbasnya, kantor Samsat yang ada di sejumlah daerah dipenuhi masyarakat.
Seperti halnya yang terjadi di kantor Samsat Medan Utara. Sejak pagi, masyarakat tak henti-hentinya datang untuk segera mengurus administrasi yang berkaitan dengan pajak ataupun pembuatan STNK dan BPKB. Sebagian masyarakat yang diwawancarai mengeluh dengan adanya wacana kenaikan tarif tersebut. Sebab, jumlahnya dua kali lipat.
“Saya kebetulan hanya bayar pajak saja. Memang, saya sempat dengar ada kenaikan tarif. Lumayan mahal juga itu. Kalau ditanya, tentu saya tidak sepakat dengan kenaikan tarif ini,” ungkap Arif warga Martubung di kantor Samsat Medan Utara, Rabu (4/1).
Pria yang kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta ini mengatakan, harusnya pemerintah tak buru-buru menaikkan tarif. Sebab, tidak semua masyarakat memiliki penghasilan yang cukup.
“Masyarakat kita ini kan tidak tentu juga penghasilannya. Harusnya diperhatikan juga lah sisi pendapatan masyarakat. Jangan hanya karena alasan ingin meningkatkan pendapatan negara, justru masyarakat yang kena imbasnya,” pungkasnya.(Tnet)
Kembalikan Marwah Partai Ka&039bah, DPC PPP Medan Targetkan Kembali Raih Kursi Parlemen
News
Proyek Bahu Jalan Paya Gambar Disorot Debu Bertebaran, Tanpa Plank Proyek
News
Adik Wawako Medan Jadi Kadiv Propam Polri, CEO Sumut24 Group Nazly Putra Terbaik Sumut
News
Ikanas Sumut Prihatin Binsar Nasution Jadi Korban Kriminal, Minta Polisi Usut Tuntas
News
Adik Kandung Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap, Irjen Mahmud Nazly Harahap Kini Dipercaya Jadi Kadiv Propam Polri
News
H. Ruslan SH Didaulat Jadi Ketua Dewan Pembina DPP PASEDA Sumut, Dorong Seni Budaya Bangkit dan Berkembang
News
Bela Negara di Era Digital, Bupati Saipullah Dorong Mahasiswa Lawan Hoaks dan Radikalisme
kota
Perkuat Sinergitas TNIPolri, Polresta Deli Serdang Beri Surprise HUT Ke81 TNI
News
BANDA ACEH Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) Provinsi Aceh mulai memperkuat langkah membangun organisasi dan pembinaan sepakbola mini
Sport
VANDUNG Sebanyak 25 advokat baru resmi diangkat oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADI) di wilayah huk
Hukum