PNS Puskesmas Medan Denai Dipotong Gajinya Rp131 Ribu/Bulan

MEDAN|SUMUT24 Kasus pemotongan uang jasa medis BPJS Kesehatan terjadi di Kota Medan, terjadi di Puskemas Medan Denai tepatnya di Jalan Harapan Pasti.

Baca Juga:

• Kembalikan Marwah Partai Ka'bah, DPC PPP Medan Targetkan Kembali Raih Kursi Parlemen
• Proyek Bahu Jalan Paya Gambar Disorot: Debu Bertebaran, Tanpa Plank Proyek
• Adik Wawako Medan Jadi Kadiv Propam Polri, CEO Sumut24 Group: Nazly Putra Terbaik Sumut

Nurlanwati Hutasuhut PNS Puskesmas Medan Denai dipotong gajinya sebesar Rp 131.000 setiap bulan berdasarkan pangkat dan golonganya dengan alasan untuk biaya perawatan puskemas.

Nurlanwati Hutasuhut yang tidak terima dilakukan pemotongan karena memberatkan dan tidak jelas peruntukkannya, akhirnya melaporkan masalah tersebut kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, di Medan.

Melalui surat laporannya yang ditulisnya, Nurlanwati Hutasuhut menyatakan tidak bersedia uang jasa medis BPJS Kesehatan yang diterimanya Rp 1,5 juta setiap bulan dipotong sebesar Rp 131.000.

“Tiap bulan, kami dapat uang jasa medis BPJS. Terkadang, kami dapat Rp 1,3 juta dan kadang Rp 1,5 juta. Dari situ, dipotong Rp 131.00 dan dari potongan ini sebesar Rp 55 ribu diperuntukkan untuk membayar gaji pegawai honor di Puskesmas Medan Denai itu. Sisanya, untuk kepentingan puskesmas,” ungkapnya.

Nurlanwati Hutasuhut mengaku pemotongan itu sudah dilakukan sejak diberlakukannya BPJS beberapa tahun lalu.

Nurlanwati t sudah melaporkan masalah tersebut kepada Dinas Kesehatan, tapi hingga kini belum digubris. Untuk itulah, Nurlanwati melaporkan masalah tersebut ke DPRD Kota Medan.

“Sudah lama dipotong, tepatnya sejak ada BPJS. Sudah dilaporkan ke Dinas Kesehatan, tapi tidak ditanggapi. Maka saya laporkan ke DPRD Medan,” pungkasnya.

Menyingkapi akan hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Medan, agar mengusut tuntas masalah pemotongan jasa medis BPJS Kesehatan tersebut.

Menurut Ihwan Ritonga, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 59 Tahun 2014 yang disebut dengan istilah sistem kapitasi yang dibayarkan pihak BPJS Kesehatan dengan sistim aspek pertimbangan sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana hingga lingkup kesehatan dan layanan.

“Jadi jumlah yang diberikan bervariasi, tapi kenapa terjadi pemotongan. Ini jelas pelanggaran, kemana anggaran itu jika merujuk untuk perawatan puskesmas jelas tidak masuk akal. Karena sarana pembenahan puskesmas sudah ada anggaranya di APBD. Saya akan berkordinasi dengan Komisi B DPRD Medan yang membidangi masalah kesehatan dan segera mungkin akan memanggil kepala puskesmas yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk Kadis Kesehatan Kota Medan ,” ungkapnya.

Politisi Gerindra ini menambahkan sudah tidak zamannya lagi ada instansi melakukan pemotongan tanpa ada alasan yang jelas. Terlebih lagi, uang jasa medis BPJS yang diberikan kepada PNS di Puskesmas itu bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada peserta BPJS.

“Uang jasa medis itukan biar petugas Puskesmas itu bekerja lebih prima lagi, tapi kenapa dipotong. Tidak zamannya lagi ada pemotongan. Ini harus diusut dengan tuntas ,” paparnya.

Ihwan menyakini untuk pemotongan tersebut tidak hanya terjadi di Puskesmas Medan Denai, bisa juga terjadi disejumlah puskesmas lainya.

“Ini masih satu kasus yang terungkap.Pasti kita yakin terjadi diseluruh puskesmas yang ada di Kota Medan, tapi kemana dananya dan untuk siapa. Karena jika terjadi diseluruh kota ini jelas angkanya sangat fantastis, “ ucapnya.

Bila perlu, sambung Ihwan Ritonga menambahkan masalah tersebut dilaporkan kepada aparat kepolisian. Mengingat, pemotongan uang jasa medis BPJS di Puskemas itu sudah dilakukan sejak lama.

“Kita nyatakan ini bukan nominalnya. Tapi ini sudah dilakukan sejak lama dan semua PNS di Puskesmas itu dipotong. Kalikan sajalah sudah berapa jumlahnya itu.Kemana aliran dananya. Bila perlu, kita akan bawa masalah ini ke polisi,” pungkasnya seraya berharap pihak Poldasu untuk segera turun melakukan pengusutan. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kembalikan Marwah Partai Ka'bah, DPC PPP Medan Targetkan Kembali Raih Kursi Parlemen

Proyek Bahu Jalan Paya Gambar Disorot: Debu Bertebaran, Tanpa Plank Proyek

Adik Wawako Medan Jadi Kadiv Propam Polri, CEO Sumut24 Group: Nazly Putra Terbaik Sumut

Ikanas Sumut Prihatin Binsar Nasution Jadi Korban Kriminal, Minta Polisi Usut Tuntas

Adik Kandung Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap, Irjen Mahmud Nazly Harahap Kini Dipercaya Jadi Kadiv Propam Polri

H. Ruslan SH Didaulat Jadi Ketua Dewan Pembina DPP PASEDA Sumut, Dorong Seni Budaya Bangkit dan Berkembang