Penerimaan Siswa Sisipan di SMA N 4 Terus Berlanjut

Medan|SUMUT24 Kendati ajaran baru masuk sekolah di Medan sejak 18 Juli bulan lalu. Namun hingga Kamis, 4 Agustus, penerimaan siswa ‘sisipan’ di SMAN 4 Medan masih berlanjut. Parahnya, penerimaan siswa ‘sisipan’ itu dilakukan dua hari setelah anggota komisi B DPRD Medan melakukan sidak ke sekolah dimaksud

Baca Juga:

• Tata Cara Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker
• Kadisdik Aceh Diminta Segera Dicopot
• Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe Buka MTQ ke-XXV di Palopat Pijorkoling, 243 Finalis Siap Bersaing

Dari pengamatan wartawan Kamis, (4/8) di SMA N 4 Medan Jl Gelas Medan, tampak puluhan siswa sisipan disuruh ngumpul di ruang guru untuk pendataan dan kemudian disuruh masuk ruangan sesuai arahan guru/panitia Rianto Sinaga dan Tao Nainggolan.

Menyikapi kondisi demikian, anggota DPRD Medan dari Komisi B Bahrumsyah sangat menyayangkan adanya siswa sisipan. Bahkan penerimaannya dilakukan ketika proses belajar sudah berlangsung tiga pekan. Sementara sebelumnya pihak SMAN 4 dituding menerima ratusan siswa sisipan dan menjadi sorotan publik.

Menurut Bahrumsyah, system Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kali ini dinilai sangat buruk. Fakta itu membuktikan dunia pendidikan di kota Medan benar benar sudah hancur lebur.

“Yang terjadi hari ini membuktikan system pendidikan tidak normal lagi. Terjadi pembohongan publik dengan manipulasi data daya tampung siswa disetiap sekolah,” terang Bahrumsyah.

Ditambahkan Bahrumsyah, dengan kondisi ini banyak siswa yang apatis untuk belajar. Siswa yang pintar, terdidik dan rajin ternyata kalah dan tidak boleh masuk ke sekolah yang diminatinya.

Bahrumsyah yang juga Ketua DPD PAN Kota Medan ini minta kepada Walikota Medan agar mengevaluasi total seluruh jabatan Kepsek yang terbuti memiliki karakter kapital. Begitu juga Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) supaya dihapuskan karena mengaku sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan, tapi terbukti corong menarik upeti untuk kepentingan kelompok.

“MKKS sering berperan menarik upeti demi kepentingan kelompok seperti dana BOS maupun lainnya. Jangan harap mutu pendidikan di kota Medan akan lebih jika tidak melakukan evaluasi total. Maka dengan evaluasi lah visi dan misi Walikota soal peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud,” terang Bahrumsyah.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tata Cara Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker

Kadisdik Aceh Diminta Segera Dicopot

Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe Buka MTQ ke-XXV di Palopat Pijorkoling, 243 Finalis Siap Bersaing

Perayaan Waisak 2570 BE di Candi Bahal I Berlangsung Khidmat, Wabup Paluta Ajak Rawat Kerukunan

MTQ XIV Paluta Resmi Dibuka, Bupati Reski Basyah: Al-Qur’an Harus Jadi Benteng Generasi dari Narkoba hingga Judi Online

Pj Sekda Madina Soroti Pentingnya Akhlak Saat Hadiri Penamatan Santri Ma’had Darul Azhar