Bawaslu RI Ingatkan Calon Kepala Daerah Tidak Libatkan ASN di Politik Praktis

Bawaslu RI Ingatkan Calon Kepala Daerah Tidak Libatkan ASN di Politik Praktis

Baca Juga:

• KRI Bima Suci Tiba di Belawan, Rico Waas Siap Kenalkan Potensi Medan ke Mata Dunia
• Aktivitas Gunung Sorikmarapi Meningkat, Ini Himbauan Bupati Madina Saipullah Nasution Saat Turun Langsung Pantau Pos Pengamatan
• Menguatkan nilai kemanusiaan, Sat Narkoba Polresta Deli Serdang Berikan Santunan kepada Anak Yatim Piatu

Medan|SUMUT24 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Abhan meminta agar Calon Kepala Daerah tidak menarik-narik Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan politik praktis. Sebab, ASN kerap menjadi korban dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“ASN harus netral dalam Pilkada Serentak tahun 2020 ini. Untuk itu, kami minta kepada para Peserta Pilkada 2020 jangan tarik-tarik ASN untuk kepentingan politik praktis,” kata Abhan, dalam Sosialisasi Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Balai Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Rabu (4/2).

Abhan menjelaskan, ASN selalu dalam posisi yang sangat sulit dalam Pilkada. Hal itu karena ditarik-tarik untuk mendukung calon tertentu dalam Pilkada. Tak jarang ASN dengan terpaksa melanggar aturan dikarenakan adanya arahan untuk mendukung atau tidak netral dalam Pemilihan.

“ASN dalam Pilkada ini, diam saja salah, apalagi bergerak. Jadi, selalu dalam posisi sulit dan tak jarang jadi korban,” tegasnya.

Menurut Abhan, ASN boleh tidak netral dalam Pilkada hanya sekali saja, yaitu saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dimana ASN bisa memberikan suaranya saat hari Pemilihan.

“Tapi sebelum dan sesudah hari pencoblosan itu harus netral. Silakan tentukan pilihan saat Pemilihan nanti. Karena ASN ini beda dengan TNI/Polri. ASN diperintahkan harus netral, namun ASN ini tetap memiliki hak suara. Kalau TNI/Polri tidak ikut memilih,” katanya.

Ia juga menegaskan, bahwa peserta pemilihan juga harus profesional dan berintegritas. Dan juga harus mendukung pemberantasan politik uang dalam Pilkada.

“Masyarakat atau pemilih juga harus memiliki integritas, memilihlah karena panggilan hati. Karena pilihan itu akan menentukan masa depan daerah Anda,” paparnya.

Sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sekadar mengingatkan di Sumut ada 23 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020.(Red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KRI Bima Suci Tiba di Belawan, Rico Waas Siap Kenalkan Potensi Medan ke Mata Dunia

Aktivitas Gunung Sorikmarapi Meningkat, Ini Himbauan Bupati Madina Saipullah Nasution Saat Turun Langsung Pantau Pos Pengamatan

Menguatkan nilai kemanusiaan, Sat Narkoba Polresta Deli Serdang Berikan Santunan kepada Anak Yatim Piatu

Ketua RANZ Medan Bantah Pemko Lamban Tangani Sampah, Ibrahim : Program PSEL Sudah Berjalan

Mallorca Paksa Real Madrid Menelan Kekalahan di Markas Sendiri

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Hadiri Halal bi Halal Keluarga Besar Yayasan Gerakan Sumatera Utara Bergiat dan IKA MSP FISIP USU