Soal Alih Fungsi Hutan Menjadi Perkebunan Sawit, Kasat Reskrim Sergai : Sudah diturunkan Personel ke Lokasi Hutan Mangrove

SERDANG BEDAGAI I SUMUT24

Baca Juga:

• Lima Pejabat Eselon II Pemprov Sumut Mundur, Bobby Nasution Tegaskan Kinerja Utama
• Peresmian Fasilitas Polda Sumut dan Peluncuran Bansos Polri, Kajati Harli Siregar Hadiri Kegiatan di Medan
• Meriah dan Kompetitif, Turnamen Amal U-15 MAVI Sumut Cetak Bibit Atlet Voli Muda

Menanggapi atensi Kapoldasu Irjen Pol Drs Agus Andrianto SH MH, Kapolres Sergai AKBP H Juliarman EP Pasaribu SSos SIK MSi melalui Kasat Reskrim Polres AKP Sisworo SH mengaku telah menurunkan personelnya ke lokasi hutan mangrove yang diduga diserobot PT AL atau SW dan PT DMK guna proses penyelidikan terkait informasi itu lebih lanjut.

“Kita sudah menurunkan anggota ke lapangan untuk menyelidiki dan menjalankan atensi Bapak Kapoldasu terhadap dugaan penyalahgunaan alih fungsi hutan mangrove di Kecamatan Tanjung Beringin,” tegas Sisworo saat dihubungi wartawan via selulernya, senin (4/3).

Lebih lanjut disampaikan oleh AKP Sisworo, terkait pengalih fungsian lahan itu, pihaknya juga akan mendalami dan memelajari terlebih dahulu persoalan tersebut. Kasat juga meminta kepada awak media untuk intens bertukar informasi kepada pihaknya, guna percepatan proses penyelidikan.

“Ke depan, terkait informasi ini, saya minta kita terus berkoordinasi agar semua terang benderang. Doakan kami agar cepat mengungkap dugaan kasus penyerobotan hutan mangrove di Tanjung Beringin Sergai,” pinta Kasat Reskrim.

Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan hektare kawasan hutan mangrove di Desa Bagan Kuala dan Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin, Sergai, diduga diserobot perkebunan sawit diantaranya PT AL atau SW dan PT DMK. Hal itu terungkap berdasarkan penuturan Ketua Himpunan Masyarakat Pelestari Pantai (HAMPPI), Ghazali Rangkuti yang juga merupakan nelayan setempat pencari udang dan kepiting.

Berdasarkan data yang dimiliki Ghazali, ada sekitar lebih kurang 700 hektare hutan lindung dikelola PT AL atau SW dan lebih kurang 500 hektare dikelola PT DMK. Terkait hal itu, 2 (Dua) instansi di Pemkab Sergai yakni, Dinas Pertanian dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPPSP) mengaku tidak pernah mengeluarkan surat izin perkebunan ataupun surat izin usaha kepada kedua perusahaan tersebut.

Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Perwakilan PT AL atau SW dan PT DMK, Acuy membantah bahwa pihaknya telah menyerobot hutan mangrove. Namun, pihaknya juga tidak berani memastikan apakah kedua perusahaan yang dikelolalnya tersebut tidak berada di kawasan hutan lindung.

Berdasarkan data yang diketahui Acuy, PT AL atau SW hanya mengelola lebih kurang sekitar 200 hektare perkebunan sawit. Sedangkan PT DMK hanya mengelola perkebunan sawit lebih kurang sekitar 300 hektare. Terkait masalah perizinan usaha maupun perkebunan, dirinya mengaku kurang tahu pasti dan tidak dapat berkomentar banyak.

Menanggapi adanya pengalih fungsian hutan Mangrove tersebut, Kapoldasu Irjen Pol Agus Andrianto mengatensi pihak-pihak terkait maupun jajarannya khususnya Polres Sergai untuk menyelidiki dugaan alih fungsi hutan mangrove di Desa Bagan Kuala dan Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin tersebut.(Bdi)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Lima Pejabat Eselon II Pemprov Sumut Mundur, Bobby Nasution Tegaskan Kinerja Utama

Peresmian Fasilitas Polda Sumut dan Peluncuran Bansos Polri, Kajati Harli Siregar Hadiri Kegiatan di Medan

Meriah dan Kompetitif, Turnamen Amal U-15 MAVI Sumut Cetak Bibit Atlet Voli Muda

Dwi Versi Indrajit

Mohammad Saleh Ketua Golkar Jateng, raih gelar doktor hukum dengan predikat Summa Cumlaude

Kapolri Kunker ke Polda Sumut, Kirim 22 Truk Bantuan ke 3 Daerah Terdampak Bencana