Tim Media Bobby Nasution Disebut Dibiayai dari Dana Tak Resmi Proyek Jalan Rp96 Miliar

MEDAN – Fakta baru terus terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut). Dalam sidang terbaru di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (8/10/2025), terungkap bahwa tim media Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, ikut dilibatkan dalam survei proyek jalan senilai Rp96 miliar, tanpa dasar administrasi yang sah dan seluruh biaya operasionalnya ditanggung oleh pejabat dinas.

Baca Juga:

• Deli Serdang Optimalkan TKD untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
• Ketua Tim Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026, Sepatu Bunut Raih Apresiasi Luar Biasa
• Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi

Tim media tersebut disebut ikut serta dalam survei proyek Ruas Sipiongot–Batas Labuhanbatu di Padang Lawas Utara. Yang menjadi sorotan, seluruh pembiayaan kegiatan—mulai dari kendaraan, bahan bakar, hingga akomodasi—dibayarkan oleh Rasuli Efendi Siregar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus anggota tim e-Katalog Dinas PUPR Sumut.

Fakta ini diungkap oleh Ryan Muhammad, staf UPT PUPR Gunungtua, saat memberikan kesaksian dalam persidangan terdakwa Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, dan anaknya, Muhammad Rayhan Dulasmi. Menurut Ryan, tidak ada surat perintah atau dokumen resmi yang mengatur keikutsertaan tim media dalam survei tersebut.

"Saya diminta mencari kendaraan untuk tim media Gubsu dan menanggung biaya BBM serta akomodasi. Semua biayanya dibayarkan Pak Rasuli," ujar Ryan di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Khamozaro Waruwu.

Ryan juga mengaku sempat meminjam uang kepada Rayhan Piliang untuk menutup kebutuhan mendesak selama survei. Pinjaman ini disebut terjadi pada 4 Juni 2025.

Tender Proyek Diarahkan, Survei Usai Offroad

Lebih jauh, Ryan mengungkap bahwa kegiatan survei dilakukan secara mendadak, usai agenda offroad Gubernur Sumut di kawasan Padang Lawas Utara. Dari pertemuan itu, Rasuli menyampaikan bahwa pemenang proyek sudah diarahkan kepada Akhirun Piliang atas instruksi mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.

Majelis hakim menilai fakta ini sebagai indikasi keterlibatan pihak luar dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Ketua majelis hakim, Khamozaro Waruwu, secara tegas menyatakan bahwa penggunaan dana proyek untuk keperluan pihak yang tidak masuk dalam struktur pemerintahan adalah bentuk penyalahgunaan anggaran publik.

"Kalau benar dana proyek dipakai untuk kegiatan tim pribadi atau media bapak gubernur, itu penyimpangan berat. Ini bukan urusan survei teknis lagi," tegas hakim Khamozaro.

KPK Akan Dalami Dugaan Gratifikasi

Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Eko Wahyu, menyatakan bahwa pihaknya akan memverifikasi keterangan saksi tersebut, terutama terkait dugaan aliran dana ke pihak non-resmi yang disebut "Tim Media Bapak".

"Keterangan saksi akan kami telusuri. Jika benar dana proyek mengalir ke pihak di luar struktur resmi, itu bisa termasuk gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang," ujarnya.

Dugaan keterlibatan tim media ini menambah panjang daftar kejanggalan dalam proyek jalan senilai Rp96 miliar tersebut. Dalam dakwaan sebelumnya, Akhirun Piliang dan anaknya Rayhan disebut memberikan suap sebesar Rp450 juta kepada PPK Rasuli untuk memenangkan tender melalui mekanisme klik e-Katalog. Praktik suap ini dikenal sebagai "biaya klik" dengan tarif 0,5 persen dari nilai proyek.

"Fee Proyek" dan Jalur Informal di Dinas PUPR

Sidang sebelumnya juga mengungkap adanya praktik pembagian "fee proyek" yang disebut sebagai rahasia umum di Dinas PUPR Sumut—yakni 1 persen untuk PPK dan 4 persen untuk kepala dinas.

Fakta-fakta persidangan ini mengindikasikan adanya jalur kekuasaan informal yang menembus sistem pengadaan proyek pemerintah, bahkan melibatkan pihak di luar birokrasi resmi, seperti tim media pribadi gubernur.

Dugaan keterlibatan 'Tim Media Bapak' dalam aktivitas proyek publik tanpa landasan hukum ini pun menjadi sorotan, dan dinilai layak mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan publik.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Deli Serdang Optimalkan TKD untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

Ketua Tim Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026, Sepatu Bunut Raih Apresiasi Luar Biasa

Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Sambut Tim Monitoring TP PKK Sumut, Dorong Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat

BNCT Dukung Pengembangan Talenta Maritim melalui Vessel Tour Bersama Evergreen dan Akademi Maritim Indonesia

Respons Cepat! Laporan 110 Ditindaklanjuti, Timsus Gemot Polres Asahan Amankan Pelaku Tawuran Bersenjata