Kepsek SMAN 8 Medan diadili dalam perkara dugaan korupsi Dana BOS

Medan I Sumut24.co Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan, Drs.Jongor Ranto Panjaitan, M.Min (53) didakwa dan diadili dalam perkara dugaan korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah ) sebesar Rp.1.458.883.700.

Baca Juga:

• Kapolri dan Ketua Komisi IV DPR RI Salurkan 16 Truk Bantuan untuk Korban Bencana di Tapanuli Tengah
• UNPAB Tutup PKKMB 2025/2026 Lewat “Green and Smart Campus Movement”
• Pemerintah Serahkan Bantuan Perbaikan Rumah pada Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi

Pembacaan dakwaan disampaikan JPU Kejari Medan, Nur Ainun yang bersidang secara virtual di ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (7/2/2022).

” Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara,” sebut JPU dalam dakwaannya.

Disebutkan, SMAN 8 Medan mendapat dana BOS, tahun 2016/2017 sebesar Rp.1.377.600.000, tahun 2017/2018 sebesar Rp. 1.283.800.000, dan tahun 2018/2019 sebesar Rp. 1.307.000.000.

Pengelolaan dan penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah.

Kacaunya, selaku penanggung jawab dana BOS, terdakwa mengelola dan menggunakan Dana Bos tanpa melibatkan Tim BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.

Sesuai dengan tujuannya, dana BOS digunakan antara lain untuk pengembangan perpustakaan, penerimaan peserta didik baru, ekstrakulikuler, pembayaran honor dan pembelian alat multimedia.

Lebih kacaunya lagi, terdakwa mengelola dan menggunakan dana BOS sesuai dengan kepentingan pribadinya, akibatnya sebagian besar dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya.

Sehingga sejumlah kegiatan dan pembelian yang menggunakan dana BOS tidak diyakini kebenarannya.

Berdasar audit Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, ditemukan kerugian negara (Total Loss) sebesar Rp.1.458.883.700.

Perbuatan Terdakwa terdakwa diancam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim diketuai Eliwarti menunda sidang hingga pekan depan untuk mendengar eksepsi (keberatan atas dakwaan ) yang disampaikan penasehat hukum terdakwa. (zul)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kapolri dan Ketua Komisi IV DPR RI Salurkan 16 Truk Bantuan untuk Korban Bencana di Tapanuli Tengah

UNPAB Tutup PKKMB 2025/2026 Lewat “Green and Smart Campus Movement”

Pemerintah Serahkan Bantuan Perbaikan Rumah pada Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi

Bupati Solok Terima Silaturahmi Forum Ketua KAN Kabupaten Solok

SMPN 1 Kota Solok Terima Hibah Mobil Operasional Dari Anggota DPR RI Willy Aditia.

Aloka Telah Tiba di Washington D.C.