Terkait Soal Viralnya OTT Oknum LSM Pesisir, Ini Kata Ketua DPW LSM PAKAR Sumut

MEDAN | SUMUT24.co

Baca Juga:

• Saipullah Nasution Pantau Pasar Tradisional, Pemkab Madina Jaga Stabilitas Harga Sembako
• Jambore Cabang IV Kwarcab Palas Resmi Ditutup, Polres Palas Dorong Generasi Tangguh
• Pemkab Madina Turunkan Alat Berat, Normalisasi Aek Sibontar Demi Selamatkan 550 Hektare Sawah Warga Siabu

Pasca viralnya oknum LSM Pesisir yang terjaring OTT oleh pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Ketua DPW LSM PAKAR Prov. Sumut, Ir. Linceria Nainggolan angkat bicara.

Ir. Linceria kepada wartawan, Selasa (4/1/2022) siang mengapresiasi kinerja aparat kepolisian (Polrestabes Medan) yang begitu sangat merespon melakukan penindakan terkait dugaan pemerasan terhadap oknum Kepala Sekolah yang dilakukan oleh oknum LSM Pesisir.

“Apresiasi kepada aparat kepolisian (Polrestabes Medan) kita berikan atas respon melakukan penindakan OTT terhadap oknum LSM Pesisir yang diduga memeras oknum Kepala Sekolah yang disebut sebut telah melakukan penyalahgunaan Anggaran Dana BOS,” ujar Linceria.

Akan tetapi, sebagai Ketua DPW LSM PAKAR Sumut, Linceria juga mempertanyakan SOP terkait OTT yang dilakukan pihak kepolisian terhadap oknum LSM Pesisir tersebut.

“Sepengetahuan saya, prosedur atau SOP institusi Polri dalam melakukan penindakan/penangkapan didasari oleh informasi dan laporan awal dari korban. Namun dengan penindakan OTT terhadap oknum LSM Pesisir apakah prosedur SOP penangkapan telah ada LP,” ucap dikatakan Linceria.

Lanjut Linceria menambahkan, bila benar adanya oknum LSM Pesisir terbukti melakukan pemerasan dan terjaring OTT, bagaimana halnya terhadap Kepala Sekolah sebagai terduga pelaku korupsi Anggaran Dana BOS tidak diperiksa?, benar tidaknya melakukan dugaan korupsi.

Atas proses penindakan OTT terhadap oknum LSM Pesisir oleh pihak aparat kepolisian tersebut, ini menjadi pertanyaan besar bagi kami sebagai sosial kontrol pembangunan karena Negara mengakui dan mensyahkan keberadaan Lembaga secara legal.

“Pertanyaan besar itu adalah, mengapa proses penangkapan OTT terhadap oknum LSM Pesisir yang diduga melakukan pemerasan terhadap oknum Kepala Sekolah yang disinyalir melakukan penyalahgunaan Anggaran Dana BOS mengapa dilakukan oleh petugas Intel yang notabenenya proses OTT telah ada bidang/unitnya di institusi Polri,” terang Linceria.

Masih Linceria, pada dasarnya institusi atau Lembaga adalah bagian yang penting dalam penyelengaraan roda pemerintahan di wilayah NKRI. Oleh karenanya kami berharap agar penanganan kasus OTT terhadap Lembaga jangan serta merta menciutkan nilai pembelaan terhadap kemerdekaan rakyat bila ada oknum tertentu yang melakukan kesalahan ataupun pelanggaran.

Harus diakui sambung Linceria, pihak Lembagalah yang selalu menyoroti kinerja buruk dari semua institusi yang ada di Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Saya sebagai Ketua DPW LSM PAKAR Prov. Sumatera Utara meminta kepada Aparat hukum dalam hal ini Tipikor Polda Sumatera Utara untuk mengusut tuntas kasus ini dengan secara profesional demi penegakan hukum yang benar. Ada pepatah mengatakan, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Seharusnya Lembaga dan penegak hukum bersinergi dalam memberantas korupsi agar motto “Medan Bermartabat” dapat terwujud,” ungkap Linceria dengan tegas.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Saipullah Nasution Pantau Pasar Tradisional, Pemkab Madina Jaga Stabilitas Harga Sembako

Jambore Cabang IV Kwarcab Palas Resmi Ditutup, Polres Palas Dorong Generasi Tangguh

Pemkab Madina Turunkan Alat Berat, Normalisasi Aek Sibontar Demi Selamatkan 550 Hektare Sawah Warga Siabu

Pemkab Madina Pastikan LPG 3 Kg Aman, Kuota 2025 Naik Jadi 10.263 Metrik Ton

Wali Kota Padangsidimpuan Lantik Dewan Pendidikan, Ini Susunan Pengurusnya

Jelang Perayaan Natal 2025, Polres Padangsidimpuan Kerahkan 93 Personel Amankan Gereja