Sengketa Lahan PT KAI - Centre Point, Kejagung Tunggu Salinan Putusan Perdata

MEDAN|SUMUT24

Baca Juga:

• Coffe Morning, Danlanal Tanjungbalai - Asahan : Komunikasi Diaktifkan Kembali
• Bukan Rp2,3 Miliar, Kirun Sebut Mulyono Terima Rp200 Juta
• Kuasa Hukum Tegaskan: Lahan di Jalan Sunggal Belum Diganti Rugi, Warga Tidak Akan Tinggalkan Lokasi

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) atas Centre Point terus bergulir. Pasalnya hingga saat ini PT KAI belum juga merobohkan bangunan yang berdiri di lahan pemerintah. Dan ketiga tersangka yang sudah ditetapkan kini belum tahu bagaimana nasibnya.

Menurut Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Amir Yanto di Kejaksaan Agung, pihaknya saat ini tengah menunggu salinan putusan perdata atas lahan PT KAI dengan Centre Point.

“Kita saat ini menunggu salinan putusan perdatanya dulu seperti apa nantinya, Jadi kita lihat dulu la dan menunggu perkara perdata putusan Pengadilan Tipikor Jakarta,” ucap Amir Yanto saat dikonfirmasi, SUMUT24, Rabu (18/5).

Menurutnya soal eksekusi bangunan Centre Point yang berdiri saat ini, hanya berserah pada PT KAI dan Pengadilan untuk segera mengeksekusi. “Kita hanya soal pidana dan jika masalah eksekusi bangunan itu tugas dari Pengadilan untuk menjalankannya,” beber Amir.

Tiga Pejabat Terlibat Menunggu Salinan

Namun, saat disinggung bagaimana soal keterlibatan tiga orang pejabat bahkan sudah menjadi tersangka dirinya kembali mengatakan pihaknya masih tetap menunggu salinan putusan.

“Untuk Rahudman kabarnya besok akan disidangkan di Pengadilan Jakarta, dan saya belum kembali cek pastinya, dan untuk Handoko Lie masih proses menunggu salinan putusan,” pungkasnya.

Diketahui, Bik Bos Center Point, Handoko Lie sudah ditahan pihak Kejagung sejak hampir dua tahun lalu. Penahanan dilakukan setelah sebelumnya bos perusahaan pemilik bangunan Centre Point yang berdiri di atas lahan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) di Jalan Jawa itu dua kali mangkir dari panggilan.

Karenanya, begitu memenuhi panggilan Kejagung, anak kandung dari mafia tanah dan bagunan di kota Medan, IC, itu pun ditahan Kejagung. Walau, belakangan beredar rumor kalau Handoko yang ditahan Kejagung di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah keluar dengan status pembantaran dengan dalih sakit.

Selain menahan Handoko, Kejagung juga melakukan penahanan eks Walikota Medan, Rahudman Harahap dalam kasus ini di Lapas Cipinang. Sedangkan eks Walikota Medan Abdillah yang juga sudah setahun lebih ditetapkan Kejagung sebagai tersangka kasus aset PT KAI Jalan Jawa itu, sampai kini belum ditahan.

“Penyidik Kejagung telah melakukan penahanan terhadap Handoko Lie (Direktur PT Arga Citra Kharisma). Beliau merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengalihan tanah milik PJKA (sekarang PT KAI) menjadi HPL (hak pengelolaan lahan) Pemda Tingkat II Medan tahun 1982, Penerbitan HGB (Hak Guna Bangunan) tahun 1994, pengalihan HGB Tahun 2004 serta perpanjangan HGB 2011,” kata Amir, Juru Bicara Kejagung, seperti dikutip dari laman online.

Dispenda Medan Kutip Pajak Pertokoan Centre Point

Secara terisah, Kepala Bidang Pendataan Dinas Pendapatan Kota Medan M Nawawi mengatakan, semua pertokoan di Centre Point di Jalan Jawa Medan, masuk dalam data pajak di Dispenda Medan. “Semua pertokoan yang ada dikutip pajaknya 10 persen untuk makanan dan minuman,” ujar M Nawawi kepada SUMUT24, Rabu (18/5).

Menurutnya, “baik itu restoran, Cafe, Bioskop, tempat hiburan semua pajaknya dikutip sebesar 10 persen,” rincinya.

Memang sesuai Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Medan No 12/2003 menyatakan, objek pajak restoran, yakni setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran, termasuk bar, kafe, rumah makan, bufet, kantin, kedai nasi, kedai kopi, warung mie dan meliputi penjualan makanan minuman di tempat yang disertai tempat penyantapan-nya maupun yang diantar atau dibawa pulang.

“Kita berharap pemilik restoran, cafe dan hiburan agar membayar pajaknya tepat waktu demi kelangsungan pembangunan Kota Medan kedepannya,” imbuhnya. ((W05/W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Coffe Morning, Danlanal Tanjungbalai - Asahan : Komunikasi Diaktifkan Kembali

Bukan Rp2,3 Miliar, Kirun Sebut Mulyono Terima Rp200 Juta

Kuasa Hukum Tegaskan: Lahan di Jalan Sunggal Belum Diganti Rugi, Warga Tidak Akan Tinggalkan Lokasi

Pindah Tugas Ke Semarang, Kajari Toba Dohar Nainggolan Pamit Kepada Insan Pers

Unimed Pererat Sinergi Dengan Jurnalis Pendidikan Lewat Media Gathering dan Outbound

F2P Meminta Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Respon Keluhan Nelayan