LIPPSU Adukan Pejabat Pemko Medan d ke KPK Soal Lahan Dibeli Rp 15,5 Miliar (kecil)

MEDAN, Sumut24.co Terkait soal lahan negara terletak di Kelurahan Kota Matsum Kecamatan Medan Area Kota Medan seluas lebih kurang 9.345 M2, diduga telah diperjualbelikan. Padahal sesuai dengan surat yang ada lahan tersebut merupakan milik Pemko Medan sendiri. Namun anehnya lahan tersebut dibeli Pemko Medan sebesar Rp15,5 Miliar menggunakan APBD Pemko Medan. Sehingga jelas bahwa telah terjadi praktik kolaborasi penipuan penggelapan dan manipulasi serta korupsi secara berjamaah dengan terencana dan tersistem.

Baca Juga:

• Akun Medsos Dinda Larasati Sebarkan Hoaks Besar Pemkab Deli Serdang Akan Ambil Langkah Hukum
• Putra Mahkota Mohammed bin Salman Salat Id di Makkah, Jadi Sorotan di Masjidil Haram yang Dipadati Jutaan Jemaah
• Presiden Prabowo Salat Idulfitri dan Gelar Halalbihalal Bersama Warga Aceh Tamiang

Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari AM Sinik kepada sejumlah media di Medan, Selasa (7/5) mengatakan, Pejabat Pemko Medan sedang mengalami masalah besar. Kenapa mengalami masalah besar, karena lahan negara sendiri yang notabene milik Pemko Medan dibeli sendiri oleh Pemko Medan dengan harga fantastis mencapai Rp 15 Miliar menggunakan APBD Medan TA 2017. Dengan pembayaran melalui transfer ke Rek Bank Sumut Cabang Medan. “Karena kentalnya korupsi berjamaah dalam kasus tersebut LIPPSU mengadukan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Kan aneh dan janggal tanah sendiri kok dibeli menggunakan uang rakyat. Makanya kita desak KPK membongkar persekongkolan jahat tersebut. Apalagi kabarnya dana pembayaran tersebut hanya dibagi-bagi untuk pejabat Pemko Medan itu sendiri,” tegas Azhari AM Sinik.

Dalam kasus ini kita minta KPK serius karena banyak pihak yang terlibat dalam persekongkolan jahat tersebut.

Sebagaimana kronologis lahan tersebut, bahwa pada 3 Nopember 1980 dengan NO DA/III/ 7786/1980, Perihal permohonan Pemda TK II Medan atas nama AS Rangkuti yang ditujukan kepada Gubernur KDH TK I Sumut, UP Kepala Direktorat agraria provsu jalan Suka Mulia No 13 Medan. Guna menolak permohonan pembaharuan hak atas tanah bekas HGB No 1 Kota Matsum II( Dalam Hal ini Permohonan di maksud dikabulkan), mengingat lahan EX HGB No 1 tersebut, benar-benar sama sekali tidak pernah dikuasai fisiknya / tergolong dalam tanah yang terlantar. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Akun Medsos Dinda Larasati Sebarkan Hoaks Besar Pemkab Deli Serdang Akan Ambil Langkah Hukum

Putra Mahkota Mohammed bin Salman Salat Id di Makkah, Jadi Sorotan di Masjidil Haram yang Dipadati Jutaan Jemaah

Presiden Prabowo Salat Idulfitri dan Gelar Halalbihalal Bersama Warga Aceh Tamiang

Lebaran di New York, Sandiaga Salahuddin Uno Dampingi Anak yang Segera Melahirkan

Rico Waas Ucapkan Terima Kasih atas Silaturahmi Idulfitri di Kediamannya

Maxim Gelar Program Bantuan Sosial Ramadan di Lebih dari 100 Kota dan Salurkan BHR ke 50.000 Mitra