Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara
WAROPEN Pemekaran di Tanah Papua bukan sematamata sebagai kebijakan administratif. Tetapi harus dipahami dengan baik bahwa pemekaran meru
News
SIMALUNGUN I Sumut24.co Peningkatan jakan jurusan Tambun Rea Huta II Sipolha Kecamatan Pematang Siantar Pemkan Simalungun menuai kecaman dari sejumlah aktivis anti korupsi serta masyarakat. Pasalnya, proyek bernilai kontrak Rp16.730.212.000 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2022, dengan masa pelaksanaan 180 Hari kalender yang dikerjakan PT Dian Perkasa dengan Nomor kontrak: 620/17.1/22.2/PPK-WIL.1/2022, terkesan amburadul dan terindikasi mark-up serta tidak sesuai spesifikasi pengerjaannya.
Baca Juga:
“Ini proyek baru, kenapa sudah babak belur? Meski ada tentang waktu pemeliharaan, sangat patut dicurigai spesifikasi kualitas pengerjaan proyek ini payu dicurigai”Ujar Kordinator Pusat Aliansi Pemantau Independen Sumatera Utara ( KORPUS API) H Mukhlis R.
Dipaparkannya, H Mukhlis R bahwa hasil investigasi KORPUS API di lokasi pengerjaan proyek yang bernilai fantastis tersebut, jelas terlihat hancur dan nyaris tak dapat ternikmati dengan nyaman oleh pengendara ketika melintas.
Disi lain, lanjut H Mukhlis mengatakan bahwa terlihat jelas, kondisi jalan antar dusun tidak begitu baik dan jauh dari kata maksimal. Apalagi, penuturan dari warga sekitar Dusun IV Panombean dengan Sarimula terbelah dan hanya tinggal 2 meter dari semula sekitar 5 meter lebih kurang,
“Kita sayangkan, jika tidak dilaporkan warga kepada lembaga kita, lokasi pengerjaan proyek ini nyaris tak ter publish. Disisi lain kondisi jalan yang buruk, jarak tempuh yang begitu jauh membuat orang mungkin untuk mengunjunginya” Jelas H Mukhlis R.
Oleh karena itu, lanjut H Mukhlis mengakhiri pernyataannya, berdasarkan hasil investigasi serta beberapa data-data yang kami pegang saat ini, KORPUS API memastikan, segera melaporkan sejumlah proyek yang terindikasi korupsi dan terkesan amburadul di Pemkab Simalungun ke aparat hukum pusat atau Kejaksaan Agung.
“Kita siapkan dalam sepekan laporan ke kejagung. Kita bukan tidak percaya kinerja aprat penegak hukum daerah (APH). Tetapi lebih mengharapkan, bahwa sejumlah proyek bermasalah lainnya dari terusut jika Kejaksaan Agung yang menangani” Tegasnya.
Terpisah, salah seorang warga menceritakan bahwa indikasi pengerjaan tidak sesuai spesifikasi dapat dilihat dari kondisi jalan juga sudah retak-retak dan ada jalan yang sudah longsor.
Selain itu, juga terlihat satu unit alat berat jenis Excavator berada di lokasi jalan yang amblas sedang terparkir dan sebuah mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis damtruk dan Mitsubishi L300 Pick Up terparkir di sekitar lokasi jalan longsor, Jumat 12 Mei 2023
“Sangat menyayangkan pembangunan jalan tersebut yang sudah nyaris terputus. Dengan biaya fantastis puluhan miliar, namun hasilnya jauh dari harapan masyarakat, “ujar ke B Saragih dan T Sitio.
Dilanjutkan B Saragih dan T Sitio juga mengakui, bahwa awalnya pembangunan jalan lingkar dipinggiran Danau Toba yang menghubungkan Nagori Tambun Raya dengan Kelurahan Sipolha sangat diapresiasi warga karena akan dapat menunjang dan meningkatkan perekonomian masyarakat dipinggiran Danau Toba
“Namun karena kurangnya pengawasan dari dinas dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang terkait termasuk Anggota legislator membuat rekanan diduga mengerjakan jalan ini dengan asal-asalan. Sehingga masih baru 6 bulan sudah hancur lebur, â€keluh Sitio dan Saragih.
Salah satu pekerja saat ditemui dilokasi yang juga mengaku dari pihak kontraktor PT Dian Perkasa Ferdinan mengatakan, bahwa jalan ini masih masa pemeliharaan. Mengingat pembangunan jalan baru selesai dikerjakan bulan November lalu. “Kami juga mengerjakan sudah sesuai dengan perencanaan”, katanya.
Pihak kontraktor PT Dian Perkasa juga mengatakan mengaku amblasnya jalan ini bukan karena kesalahan dari pengerjaannya. Melainkan karena ada umbul air dibawah bahu jalan. Sehingga jalan menjadi amblas, tutup Ferdinan.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Simalungun menyampaikan, Amblasnya jalan tersebut karena longsor dan bukan karna kurang kualitas, Jalan itu juga masih tanggungjawap pihak kontraktor untuk perbaikannya, â€tulis Kepala Dinas PU Simalungun Hotbinson beberapa hari yang lalu.red
WAROPEN Pemekaran di Tanah Papua bukan sematamata sebagai kebijakan administratif. Tetapi harus dipahami dengan baik bahwa pemekaran meru
News
sumut24.co MedanKomisaris dan Direksi PT Bank Sumut (Perseroda) kompak bicara tentang transformasi perusahaan yang diharapkan dapat menduk
Ekbis
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) di Aula Kantor Camat T
News
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim membahas program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) b
News
Brimob Polda Sumut Pastikan Keamanan Pembangunan Hunian bagi Korban Banjir dan Longsor Sipirok
kota
Momentum HPN ke80 Tahun 2026, AKBP Wira Prayatna bersama Jurnalis Kompak Jaga Kamtibmas di Mako Polres Padangsidimpuan
kota
Bupati Putra Mahkota Alam Pimpin Rapat Penting, Palas Ramadhan Fair 2026 Siap Digelar
kota
HPN ke80, Pemkab Palas Gelar Ramah Tamah Bersama Insan Pers Bupati PMA Tekankan Peran Pers Sehat untuk Bangsa Kuat
kota
Bupati Saipullah Resmikan Lopo Tepsun, Ekonomi Desa Padang Laru Diproyeksi Meningkat
kota
Pemkab Padang Lawas Utara Tes Urine Pejabat, Bupati Tegaskan Perang Total Lawan Narkoba
kota