Ketua KPK 2019-2023 Non Aktif Firli Bahuri Sampaikan 7 Pesan Penting ke Publik

Jakarta I Sumut24.co

Baca Juga:

• Rp 66 Miliar Dana BTT yang Dipakai Bobby Nasution untuk Membayar Bonus Atlet PON 2024
• Bupati Simalungun: Masyarakat Jangan Panik, Stok Sembako dan BBM Aman
• Penyusunan Draf Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

Ketua KPK 2019-2023 Sampaikan 7 pesan penting ke publik pada konrensi pers di Mabes Polri, Jumat (1/12).

Pertama, sebut Firli Bahuri, hari ini kembali hadir di Mabes Polri. Rumah besar yang membesarkan saya sejak saya  berpangkat Sersan Dua tahun 1983 sampai purnawirawan Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polri sampai sekarang. Untuk itu melalui kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada lembaga yang telah membesarkan saya, dan saya tidak akan pernah kecewa kepad Polri bangsa dan Negara. Walaupun saya harus mengalami ini semua.

Pesan kedua, ujar Firli Bahuri,” Saya selaku Warga Negara tentu sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Karena Negara Indonesia adalah Negara Yang berdasarkan hukum ( rechstaat ) , bukan Negara yang berdasarkan Kekuasaan ( machstaat) .

“Saya berharap kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, junjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tidak mengembangkan narasi atau  opini yang bersifat menghakimi.” pintanya.

Ketiga, ujar Firli Bahuri, pada dasarnya saya sangat mengapresiasi dan penghargaan kepada publik yang telah memberikan perhatian tetapi hendaknya disampaikan secara objektif.  “Besar harapan saya agar proses hukum, senantiasa mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan menjunjung tinggi asas *”presumption of innonce”,* asas “praduga tidak bersalah” bukan praduga Bersalah *presumption of quilt.* serta tetap menjunjung tinggi dan menegakhormati Hak asasi Manusia, ” pintanya.

Lebih lanjut ujarnya, Sebagai prinsip penghomatan atas HAM, maka saya menggunakan instrumen Permohonan Praperadilan yang saya ajukan, saya menggunakan Hak saya yang telah diatur secara tegas dan jelas pada Pasal 77 – Pasal 83 KUHAP dan Putusan Nomor 21 tahun 2014.

“Saya berharap praperadilan dapat memberikan keadilan secara independen,bebas , merdekan  dan tidak terpengaruh dari kekuasaan dan pihak manapun,”

Masih sebut Firli, melalui kesempatan ini, sebagai Ketua KPK non aktif, saya ingin menyampaikan pandangan saya, mengenai lemahnya UU KPK, dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pimpinan KPK, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama.

Kita semua telah menjadi saksi sejarah, hampir sebagian besar Pimpinan KPK mengalami permasalahan hukum, sebagian besar merupakan “kriminalisasi hukum”, dimulai dari Bibit Chandra, Antazari Ashar, Bambang Eijayanto, Abraham Samad serta yang terakhir yang saat ini saya alami.

“Sebagai Ketua  KPK non aktif yang memimpin  lembaga yang menjadi salah satu ujung tombak pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, saya mengharapkan agar ke depannya, UU KPK mengalami perubahan terutama pada Pasal 36 UU KPK pada pokok mengatur tentang larangan melakukan pertemuan baik langsung maupyn tidak dengan tersangka atau pihak terkait lainnya di diketahui berperkara yang ditangani KPK serta dalam hal perlindungan hukum bagi para Pimpinan KPK.

“Begitu mudahnya kami dikriminalisasi, begitu mudahya para koruptor melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejarah mencatat, perlawanan terhadap pemberantasan korupsi atau yang kita kenal dengan istilah *when the corruptor strike  back*  melalui kesempatan ini mengajak bahwa Kita semua tidak boleh lemah, sekuat apapun perlawanan terhadap pemberantasan korupsi, kita harus jadi lebih kuat daripada segala upaya perlawanan itu,” tegas Firli Bahuri.

Terakhir, ujar Firli Bahuri, “saya menyampaikan bahwa semua proses penegakan hukum harus titik ujung penyelesaian krn prinsipnya kita jg mengenal doktrin *the sun rise and the sun set principle* kita juga menaruh harapan besar kpd hakim utk memutus perkara seadil adilnya krn sy sangat percaya bhw hakim yg lebih memahami atas perkara yg ditanganinya *ius curia novit*,” tutupnya. (red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rp 66 Miliar Dana BTT yang Dipakai Bobby Nasution untuk Membayar Bonus Atlet PON 2024

Bupati Simalungun: Masyarakat Jangan Panik, Stok Sembako dan BBM Aman

Penyusunan Draf Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat Gelar Reses III Tahun 2025, Serap Aspirasi Masyarakat

Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat Gelar Reses III Tahun 2025, Serap Aspirasi Masyarakat

Resmikan Kantor Pangulu Nagori Pamatang Simalungun, Bupati Komit Bantu Keuangan Nagori