Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin: Satu Data Pertambangan dan Energi agar Tak Membingungkan

Medan I Sumut24.co

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Apresiasi Kegiatan Sosial Bank DBS dan Lion Club Bankers di Panti Sosial Anak Balita Medan
• Wali Kota mengikuti Rapat Pembahasan Percepatan Program 3 Juta Rumah MBR di Sumut Tahun 2025
• Kunjungan Ketua TP PKK Simalungun ke Rumah Qur'an Asna Mulia di Nagori Limang: Apresiasi untuk Generasi Qurani

Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin mengatakan, untuk menguatkan satu data di sektor pertambangan dan energi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Satu Data Pertambangan dan Energi 2023 dengan tema Kolaborasi Mewujudkan Satu Data Pertambangan dan Energi yang Berkualitas untuk Indonesia Maju, di Cambridge Hotel, Medan, Rabu (16/8/2023).

Dihadiri Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin dan dinas, lembaga dan stakeholder terkait lainnya, FGD tersebut juga menghadirkan pembicara yakni Statistisi Ahli Madya Sub Direktorat Statistik Pertambangan dan Energi Direktorat Statistik Industri BPS RI, Wahyu Indarto dan Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut, Karlo Purba.

Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin, mengatakan, data pertambangan dan energi bukan hal yang baru bagi BPS. Karena itu juga diperlukan dalam menyiapkan data pendukung untuk menghitung PDRB.

“Kegiatan ini sesungguhnya menguatkan agar Satu Data Pertambangan dan Energi. Jadi harapannya satu data. Karena adanya perbedaan antara dinas, BPS, asosiasi, BUMN. Sehingga nanti menjadi satu. Tidak bingung harus memilih data yang mana,” katanya.

Dikatakan Hasan, sapaan akrab Nurul Hasanudin, angka PDRB dihitung dari satu wilayah makanya harusnya datanya sama.

“Jadi inilah upaya kita menyamakan dengan standarisasi yang jelas. BPS memang punya metodologi dan barangkali mereka juga punya sumber data yang mungkin tidak diketahui oleh BPS. Makanya diharapkan melalui FGD ini, BPS bisa mendapatkan itu. Supaya memperkaya, melengkapi dan menyempurnakan data yang sudah ada. Apalagi kan di Sumut ada pertambangan emas, geotermal, ada juga penggalian hingga listrik. Itu semua data yang harus ditangkap supaya nanti angka PDRB nya berkualitas,” katanya.

Data yang beragam dari pihak-pihak terkait sangat mempengaruhi terhadap perhitungan PDRB. “Karena data dengan standar yang berbeda itu pada akhirnya akan membuat kita sulit menentukan mana yang tepat. Makanya BPS ingin menyamakan standarnya di seluruh Indonesia. Makanya hari ini kita undang juga dari pusat. Jadi nanti jika ada hasil diskusi yang bagus akan dibawa ke pusat untuk disempurnakan dan kemudian di deliver lagi ke seluruh indonesia,” kata Hasan

Selama ini, diakui Hasan, masih banyak tantangan untuk menembus sumber data. Karena itu, jika sudah terbangun komunikasi di high level-nya, yang di bawahnya akan tinggal terima yang sudah final. “Itu akan jadi standar kan. Tidak beda-beda. Saya contohkan. Data Pertamina. Itu kan migas. Jadi ketika sudah pakai data Pertamina, maka daerah tidak perlu lagi mendata karena datanya sudah didapat di pusat. Jadi kita tinggal olah data per daerah masing-masing,” katanya.

Diakui Hasan, memang sejauh ini untuk data sektor pertambangan dan energi yang dari BUMN masih lebih mudah didapatkan. Tapi berbeda dengan swasta. Untuk swasta ini butuh literasi karena mereka berorientasi bisnis jadi sedikit sulit. Padahal data itu sangat diperlukan karena untuk perencanaan pembangunan. “Perencanaan itu kan juga berdampak ke swasta dan masyarakat umum. Makanya kalau mereka peduli dengan literasi statistik yang bertumbuh, mudah-mudahan ada support untuk kita,” katanya.

Sejauh ini data pertambangan yang sulit itu menyangkut produksi dan pendapatan.

“Makanya yang datanya agak-agak macet, kita ada pendekatan. Bagaimana dia laporan publik-nya. Dari konteks inilah BPS masuk kalau aspek-aspek yang sulit terbuka. Biasanya memang ada hubungannya dengan pajak. Juga aspek laporan akuntabilitas, antara pusat dari daerah. Tapi melalui FGD ini, kita harap hal-hal itu akan ada solusinya,” jelas Hasan.

Statistisi Ahli Madya Sub Direktorat Statistik Pertambangan dan Energi Direktorat Statistik Industri BPS RI, Wahyu Indarto, mengatakan, data yang diambil sebenarnya bukan hanya untuk pemerintah. Tapi karena ada juga yang minta dari luar negeri.

Tapi selain itu, tambahnya, manfaat data ini disampaikan secara terbuka tentu karena di era ini semua negara-negara maju kalau dia ingin menginvestasikan dananya, harus tahu kondisi negara tersebut. “Data ini memberikan gambaran kepada mereka. Jadi penting bagi para investor karena ini potret bagaimana sektor pertambangan dan energi. Untuk kita pun, ini tentu sangat penting. Karena ini pada akhirnya akan mendorong perekonomian karena menyerap tenaga kerja dan lainnya,” katanya.

Kepala bidang energi dan ketenagalistrikan Dijae Perindustrian Perdagangan Energi dan sumber daya meberal Sumut Karlo Purba menambahkan, keberagaman data ini masih menjadi masalah

“Setap kebijakan itu kan harus berdasarkan data.Makanyab harus ada  keselarasan data Berharap BPS jadi jurinya.Nanti kami tinggal pakai BPS saja. Jika diperlukan kampu pun siap bekerjasama dan memfasilitasi  dengan pelaku usaha yang memiliki izin,” katanya (red-1)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemprov Sumut Apresiasi Kegiatan Sosial Bank DBS dan Lion Club Bankers di Panti Sosial Anak Balita Medan

Wali Kota mengikuti Rapat Pembahasan Percepatan Program 3 Juta Rumah MBR di Sumut Tahun 2025

Kunjungan Ketua TP PKK Simalungun ke Rumah Qur'an Asna Mulia di Nagori Limang: Apresiasi untuk Generasi Qurani

Bupati Jon Firman Pandu Tutup Gelaran Solok Raya Cup 2025

Bupati Solok Jon Firman Pandu Jadi Narasumber pada Seminar Sumbar Ekspo 2025, Angkat Tema Komoditi Ekspor

Plt.Asisten Administrasi Pakpak Bharat Pimpin Upacara Peringati Hari Sumpah Pemuda