Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar: Rakor Bisa Hasilkan Aksi Nyata Hentikan Kejahatan Korupsi dan Pungli

Medan I Sumut24.CO

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Hadiri Milad IGRA ke-23 Tahun
• Bupati Asahan Hadiri Penguatan Manajemen Talenta ASN, Komitmen Wujudkan ASN Berkinerja Unggul
• Wakil Bupati Asahan Tinjau Pelayanan Kontrasepsi MOW di RSU Sri Pamela Sei Dadap

Kepala Ombudsman RI Sumut Abyadi Siregar menghadiri Rapat Kordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (25/7/2023).

Abyadi Siregar sangat mengapresiasi dan terimakasih kepada KPK yang telah menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Dimensi Pengalaman pada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang digelar di Kantor Gubernur Sumut.

Rakor ini memang sangat penting. Karena persoalan korupsi, pungutan liar (pungli) atau apapun namanya, sampai hari ini memang masih persoalan besar yang dihadapi bangsa ini, termasuk di Sumut.

“Korupsi masih terus menggerogoti negara kita. Sementara pungli terus menyiksa rakyat kita. Dua bentuk kejahatan yang dilakukan para penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan ini, ada di sekeliling kita. Para pelaku tidak perduli siapa korbanya. Korbannya miskin atau kaya, mereka tak perduli,” tegas Abyadi Siregar.

Lebih tegas lagi dikatakannya, “Ini bukti begitu sangat buruknya perilaku para penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan kita. Perilaku mereka sama sekali tidaak anti korupsi dan pungli, tapi justru perilaku doyan korupsi dan pungli. Memang harus diakui, ada juga para penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan berperilaku baik dan anti korupsi dan pungli.

“Tapi, juga sangat banyak perilaku yang doyan korupsi dan pungli. Malah rakus korupsi dan pungli. Dan, kelompok inilah yang menggerogoti negara ini dan menyengsarakan rakyat itu. Dan, yang membuat pelayanan publik menjadi kotor itu,” tegas Abyadi.

Sebagai lembaga negara pengawas penyelenggara pelayanan publik, ujarnya, selama ini Ombudsman sangat banyak menerima keluhan atau pengaduan dugaan korupsi dan pungli itu. Dugaan korupsi dana desa misalnya. Itu begitu banyak menyanpaikannya ke Ombudsman.

Begitu juga praktik pungli, juga sangat banyak. Di sektor pendidikan, layanan kependudukan, layanan perizinan, layanan hukum, dan sebagainya.

Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, Ombudsman juga menngani laporan para guru guru honorer calon PPPK. Mereka diminta uang hingga Rp 30 juta per orang agar bisa mendapatkan SPRP (surat permohonan rencana penempatan) dari Disdik sebagai syarat diangkat jadi PPPK.

Beruntung kasus itu bisa dihentikan, setelah Ombudsman berkoordinasi dengan Polda Sumut. Masih banyak kasus kasus serupa yang terjadi. Sementara para korban tidak berdaya. Mereka tidak berani melapor karena takut akan dipecat atau dijatuhi sanksi oleh atasannya.

Begitu jahat para pelaku pungli itu. Perilakunya sangat tidak memiliki empati.

Karena itu, Abyadi Siregar mengatakan, rapat koordinasi itu sngat penting. Tapi diharap jangan sekadar rapat koordinasi.

Karena bisa saja, para pelaku pungli itu kini tertawa melihat kita rapat koordinasi pencegahan korupai dan pungli. Karena mereka akan terus membuat bernagai modus untuk melakukan kejahatan pungli dan korupsi itu.

“Saya berharap, rapat koordinasi ini menghasilkan rencana rencana aksi nyata yang bisa menghentikan kejahatan korupsi dan pungli itu. Biar ada efek jera kepada para pelaku,” tegas Abyadi Siregar.

Hadir Juda dalam rakor tersebut, Kepala Kasatgas Korsupgah KPK Maruli Manurung, Sekda Provinsi Sumut Arief Trinugoho, Insektur Provinsi Lasro Marbun dan 8 mewakili Pemda se Sumut.(red-1)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wakil Bupati Asahan Hadiri Milad IGRA ke-23 Tahun

Bupati Asahan Hadiri Penguatan Manajemen Talenta ASN, Komitmen Wujudkan ASN Berkinerja Unggul

Wakil Bupati Asahan Tinjau Pelayanan Kontrasepsi MOW di RSU Sri Pamela Sei Dadap

Peletakan Batu Pertama Kantor Camat Tanjung Morawa Berjalan Sukses.

Swasta Dukung Pemkab Deli Serdang Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Wakil Bupati Padang Lawas Utara Dorong Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha Melalui Forum CSR 2025