PT Sumo Tolak Tudingan Pihaknya Menyebabkan Kebocoran PAD Medan Dari Sektor Reklame, Ini Kata Riza
Medan Sumut24.coTudingan salah satu penyebab kebocoran Pendapan Asli Daerah (PAD) dari bidang reklame yang menyebutkan dirinya sebagai pel
Hukum
MEDAN | SUMUT24
Baca Juga:
Puluhan mahasiswa yang tergabung Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) demo di Kantor Kejatisu Medan, Senin (10/10). Meminta Kasus dugaan korupsi di Disdik Medan yang dipimpin Marasutan Siregar harus diusut tuntas sampai keakar-akarnya. Mahasiswa juga menuding bahwa Kadisdik Medan Marasutan dan Kabid Johan Batubara Bandit Proyek di Disdik Kota Medan.
Koordinator aksi Irwansyah Sagala mengatakan, Kejatisu dan Kapolda agar membersihkan koruptor di Dinas Pendidikan Kota Medan yang telah nyata mengerogoti uang rakyat hingga miliaran rupiah.
“Siapapun yang bersalah harus ditindak tegas, jangan persulit hukum dengan alasan yang tidak masuk akal. kepada Kejatisu agar menyelidiki kasus korupsi yang melilit Marasutan dan Johan Batubara serta para Kontraktor sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam indikasi kasus korupsi proyek di dinas Pendidikan Kota Medan tersebut. Kejatisu jangan menutup-nutupi kasus korupsi, dalam sebuah pemberitaan dan harus transparan dan seadil-adilnya dalam memberikan informasi kepada publik.
“Jangan sampai Kejatisu menutup-nutupi kasus tersebut. Berbagai Dugaan korupsi puluhan miliar di Dinas Pendidikan Pemko Medan sampai hari ini belum juga ditindaklanjuti para aparat penegak hukum. Apalagi Kepala Dinas Pendidikan Pemko Medan Marasutan Siregar diduga bekerjasama dengan pihak rekanan melakukan korupsi uang negara. Total dugaan korupsi tersebut senilai Rp 35.921.004.600 dari 14 paket proyek pengadaan tahun 2013-2014,” tegas Irwansyah Sagala.
“Kadis Pendidikan Marasutan Siregar, Kabid PPMD sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Johan Batubara dan PPTK. Mereka bertiga terlibat dalam dugaan korupsi ini bersama dengan rekanan,” tegas Irwansyah Sagala.
Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) telah melakukan investiga untuk mengungkap adanya dugaan korupsi Dinas Pendidikan Pemko Medan. “Selain APBD, juga terjadi pada penggunaan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari APBN 2013 prihal refrensi buku ke sekolah dengan berita acara diserahkan tahun 2015. Dua tahun diduga korupsi ini belum tersentuh oleh penegak hukum,” sebutnya.
“Kita sudah laporkan kasus ini ke penegak hukum di Medan, tetapi sampai saat ini belum ada progers dari penegak hukum. Diduga uang hasil korupsi itu mengalir ke kepala daerah,” tambahnya.
Adapun daftar 13 paket proyek diduga dikorupsi diantaranya, Pengadaan moubiler 2014 untuk 96 SD dan SMP yang dikerjakan PT Duta Cahaya Deli senilai Rp 7.839.719.800., Pengadaan alat-alat olehraga SMP dikerjakan CV Kiat Malika senilai Rp 2.046.924.000., Pengadaan komputer dan perlengkapannya dikerjakan CV Joyosu Pratama senilai Rp 1.978.350.000.,
Pengadaan alat peraga IPA SD dikerjakan CV Nusa Eka Buana senilai Rp 2.158.000.000, Pengadaan alat peraga matematika SD dikerjakan CV Mandiri Insan Utama Jaya senilai Rp 2.980.483.000., Pengadaan alat-alat praktek sekolah dikerjakan CV Tasaufindo senilai Rp 4.600.000.000., Pengadaan moubiler SMA/SMK dikerjakan CV Agra Alam Perkasa senilai Rp 5.475.360.000., Pengadaan peralatan laborotorium bahasa SMP (APBD Medan) dikerjakan CV Karya Prima senilai Rp 4.750.000.000.,
Pengadaan laboratorium fisika SMA dikerjakan oleh PT Sinar Madani Gemilang senilai Rp 3.000.000.000., Pengadaan buku refrensi SMA dikerjakan CV Deny Utama senilai Rp 1.100.000.000., Pengadaan pakain seragam SD/MI, SMP/MTs dikerjakan UD Krend senilai rp 2.992.247.800., Pengadaan alat peraga interaktif SD dikerjakan CV Dwi Tunggal senilai Rp 950.000.000., Pengadaan alat olahraga SMP dikerjakan Cv Dwi Tunggal senilai Rp 720.000.000.
Pengadaan laboratorium biologi SMK dikerjakan CV Tirta Globalindo senilai Rp 400.000.000. Untuk itu berharap Kejatisu segera menindaklanjutinya, karena bukan sedikit uang negara yang telah dikorupsi oleh oknum Kadisdik tersebut,” rincinya.(W03)
Medan Sumut24.coTudingan salah satu penyebab kebocoran Pendapan Asli Daerah (PAD) dari bidang reklame yang menyebutkan dirinya sebagai pel
Hukum
Tolong, Presiden Prabowo! Inilah Jeritan Tanah Leluhur, Ketua Adat Siregar Siagian Minta PT Agincourt Resources Segera Bayar Ganti Rugi
kota
Tidak Kooperatif, Polres Palas Didesak Jemput Paksa DH
kota
Kasus Dugaan Penggelapan Dana Peserta Plasma FKI Mandiri 9,5 M Statusnya Naik Sidik
kota
Pemerintah Kecolongan? PT Agincourt Resources Diduga Masih Beroperasi Usai Izin Dicabut
kota
Jurnalis Dilarang Meliput di Area PT Agincourt Resources Pasca Izin Dicabut, Transparansi Perusahaan Dipertanyakan di Tengah Suasana HPN 202
kota
Sidang Sengketa 190 Hektar Lahan Martabe Memanas, Cek Lokasi Ungkap Titik Koordinat Objek Perkara
kota
BAKOPAM Sumut Apresiasi Kapolrestabes Medan, Dukung Pemberantasan Narkoba dan Judi Online
kota
Medan sumut24.co Polrestabes Medan membongkar praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang melibatkan jaringan pelaku d
Hukum
Capai 12.090 Penindakan, Operasi Keselamatan Toba 2026 Dorong Disiplin Pengguna Jalan
News