Marasutan Tidak Transparan, Rapat Pansus LPJ APBD 2015 Panas

MEDAN|SUMUT24 Suasana rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2015 Kota Medan, Rabu (14/09) sempat memanas dikarenakan jawaban Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar selalu memutar-mutar setiap kali anggota Pansus LPJ menanyakan masalah anggaran pendidikan.

Baca Juga:

• Wabup Lantik 47 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional
• Diduga Tipu Anggota Plasma ,Ketua Koperasi FKI Mandiri Dilaporkan ke Polisi
• Densus 88 AT Sumut dan BBPVP Medan Bersinergi Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

Anggota Pansus LPJ, Irsal Fikri sempat keluar dari ruangan Banggar, tempat digelarnya rapat Pansus LPJ itu sembari memukul pintu masuk ruang Banggar tersebut dikarenakan ada anggota Pansus lainnya, Deni Maulana Lubis coba membantu Kadisdik, Marasutan Siregar dalam menjawab pertanyaan sejumlah anggota Pansus LPJ tersebut.

“Saudaraku, biarkan saja Kadisnya yang menjawab pertanyaan itu, jangan kita yang mewakilkan,” paparnya sambil meninggalkan ruang Banggar dan memukul pintu.

Irsal Fikri mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan anggota Pansus LPJ, seperti kenapa pengadaan mobiler sekolah banyak yang tidak sesuai dengan spesifikasi, kenapa dana sertifikasi guru tidak disalurkan langsung ke rekening guru dan kenapa ada pemotongan dana sertifikasi, tidak dapat dijawab dengan baik oleh Marasutan Siregar.

Irsal Fikri pun menuding Disdik Kota Medan tidak transparan dalam menjawab berbagai pertanyaan dari sejumlah anggota Pansus LPJ tersebut.

“Seluruh pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar bagi kita, para anggota Pansus untuk melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisinya yang ril seperti apa. Jangan ini dibiarkan,” papar anggota Komisi B DPRD Kota Medan itu usai mengikuti rapat Pansus LPJ bersama Disdik Kota Medan tersebut.

Irsal Fikri menambahkan selain masalah mobiler, ternyata Disdik Kota Medan juga melakukan pemotongan dana sertifikasi guru. “Kan sudah terbongkar sekarang, ternyata dana sertifikasi itu nyangkut dulu ke rekening bendahara dan dananya dipotong,” paparnya.

Anggota Pansus LPJ lainnya, Parlaungan Simangunsong mengkritisi pengadaan mobiler sekolah 2015 untuk tingkat SD-SMP sebesar Rp 7 milyar dan untuk tingkat SMA-SMK senilai Rp 5 milyar yang tidak jelas keberadaannya.

“Bagaimana kita bisa membedakan bahwa barang ini mobiler dari 2014 dan yang ini dari pengadaan mobiler 2015. Ini kan tidak jelas. Makanya, ini akan jadi bahan kita juga nanti saat turun ke lapangan,” ungkapnya.

Ketua Pansus LPJ, M Nasir sendiri belum bisa menentukan kapan pihaknya akan turun ke lapangan untuk meninjau langsung ke lapangan. “Kita akan tentukan nanti kapan kita ke lapangan. Lebih cepat lebih bagus,” paparnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar mengungkapkan pengadaan mobiler dilakukan setiap tahun untuk memenuhi permintaan sekolah. Marasutan Siregar mengklaim bahwa pengadaan mobiler di sekolah-sekolah cukup baik.

“Kalaupun masih ada bangku, meja dan mobiler lainnya yang tidak baik, kemungkinan sekolah itu lupa melaporkan ke kita untuk pengadaan mobiler baru. Sementara ini, pengadaan mobiler hanya untuk sekolah negeri saja,” paparnya.

Terkait masalah transfer dana sertifikasi yang tidak langsung disetorkan ke rekening guru, Marasutan Siregar membantah dana sertifikasi tersebut tidak langsung disetorkan ke rekening guru. “Yang jelas itu masuk ke rekening guru, bukan ke rekening bendahara Disdik,” paparnya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wabup Lantik 47 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional

Diduga Tipu Anggota Plasma ,Ketua Koperasi FKI Mandiri Dilaporkan ke Polisi

Densus 88 AT Sumut dan BBPVP Medan Bersinergi Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

NextDev dari Telkomsel Roadshow di Kota Medan, Dihadiri Ratusan Anak Muda

Apes, Usai Transaksi 2 Pemain Sabu - Sabu Dicomot Polisi

Rayakan HLN ke-80, PLN Hadirkan Cahaya Harapan bagi Keluarga di Tapanuli Tengah